TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, menyoroti kepatuhan pajak parkir Toko Satu Sama.

Toko swalayan tersebut tercatat mengalami penurunan tren pembayaran pajak dari posisi tertinggi pada Maret 2023.

Data yang diperoleh Tribun Timur menunjukkan, sejak 2024 hingga 2026, Toko Satu Sama hanya membayar sekitar Rp100 ribu per bulan.

Ismail menjelaskan terdapat perbedaan kewenangan dalam pengelolaan parkir di lokasi usaha tersebut.

Parkir di tepi jalan menjadi kewenangan PD Parkir Makassar Raya, sedangkan parkir di dalam area atau halaman toko merupakan objek pajak yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar.

Baca juga: 11 Wajib Pajak di Makassar Disorot, Ada yang Tak Bayar Sejak 2021

Ia menyebut manajemen Toko Satu Sama memang melakukan pembayaran pajak parkir ke Bapenda.

Namun, nominalnya dinilai tidak sesuai dengan rekomendasi yang telah ditetapkan.

“Yang kita pastikan dia bayar pajak atau tidak. Bayar pajak, tapi tidak sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Bapenda,” kata Ismail usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung sementara DPRD Makassar, Jalan Hertasning, Senin (2/3/2026).

Menurutnya, manajemen tidak mengikuti arahan Bapenda terkait penyesuaian besaran pajak parkir.

Karena itu, ia memerintahkan agar manajemen segera berkoordinasi dengan Bapenda untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kalau tidak mau, Bapenda turun langsung uji petik minggu ini juga,” tegasnya.

Ismail menambahkan DPRD dan Bapenda telah meminta manajemen menandatangani nota perjanjian pembayaran pajak.

Pihak manajemen hendak membawa dokumen tersebut untuk ditandatangani di luar lokasi rapat.

Hal itu ditolak oleh legislator Partai Golkar tersebut.

“Mau dibawa ke tempatnya dengan manajemennya. Itu tidak boleh. Artinya dia juga tadi tidak tanda tangan,” ujarnya.

Ia memberikan tenggat waktu satu hingga dua hari kepada manajemen untuk menyelesaikan komunikasi dan penandatanganan dokumen.

Jika tidak dipenuhi, Bapenda akan melakukan uji petik untuk menghitung potensi pajak parkir yang sebenarnya di lapangan.

Selain itu, Ismail juga menyoroti cabang Toko Satu Sama di kawasan Perintis yang disebut belum pernah membayar pajak parkir.

“Kan ada beberapa cabangnya, di Landak dan Perintis. Di Perintis itu tidak pernah juga bayar pajak,” ungkapnya.

Menurutnya, manajemen beralasan telah membayar pungutan parkir kepada PD Parkir.

Namun, pembayaran tersebut hanya berlaku untuk parkir di tepi jalan, bukan di dalam area usaha.

“Perintis tadi diperintahkan untuk komunikasi dengan Bapenda segera melakukan pembayaran, berapa besar jasa parkirnya di sana,” jelasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Bapenda Kota Makassar, Zamhir Islamie Hatta, mengatakan setiap pelaporan pajak harus memiliki dasar yang jelas dan tidak dapat ditetapkan sepihak.

“Setiap pelaporan pajak itu harus jelas karena kita tidak bisa serta-merta bahwa ‘kau 2 juta nah harus kau bayar pajak’,” ujarnya.

Zamhir menegaskan data pembayaran pajak dilindungi undang-undang dan tidak dapat dipublikasikan secara terbuka.

“Pembayaran pajak itu terlindung undang-undang, tidak bisa terekspos. Makanya tadi hanya diperlihatkan kepada wajib pajak, itu tugas kami,” ungkapnya.

Terkait pengawasan hingga terjadi tunggakan selama dua tahun, ia mengakui pihaknya tengah melakukan pembenahan sistem.

“Kenapa ini dua tahun tidak dilaksanakan, sistem pengawasannya kami juga tidak tahu karena kami baru,” katanya.

Saat ini Bapenda melakukan perbaikan sistem, termasuk pembenahan Simpakda dan pengembangan alat perekam transaksi melalui skema CSR perbankan.

“Kami lagi benahi sistem, termasuk Simpakda dan bagaimana menciptakan alat perekam transaksi yang dikerjasamakan melalui CSR bank. Karena membeli alat itu tidak mudah dan tidak murah,” jelasnya.

Ia menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani APBD.

“Bagaimana kita tidak menggunakan APBD tapi menciptakan peluang pendapatan yang lebih meningkat, begitu caranya,” katanya. (*)