TRIBUNKALTIM.CO - Israel dan Amerika Serikat kembali menjadi sorotan dunia setelah melancarkan serangan udara terkoordinasi ke sejumlah target strategis di Iran pada Sabtu (28/2/2026).
Operasi militer ini menyasar fasilitas yang diklaim berkaitan dengan program nuklir, sistem rudal balistik, hingga pusat komando Garda Revolusi Iran.
Dikutip dari Hindustan Times, Washington menamai operasi tersebut “Operation Epic Fury”, sementara Israel menyebutnya “Operation Roaring Lion”.
Namun, eskalasi ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri.
Baca juga: Pengusaha Travel Umrah Balikpapan Pantau Perang AS–Israel vs Iran, Kondisi Nasib Kepulangan Jamaah
Ada rangkaian panjang sejarah, kebuntuan diplomasi nuklir, serta dinamika politik domestik Iran yang membentuk jalur menuju konfrontasi terbuka antara Teheran, Washington, dan Tel Aviv.
Dilansir Kompas.com, hubungan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel tidak selalu bermusuhan.
Sebelum Revolusi Islam 1979, Iran di bawah Shah Mohammad Reza Pahlavi justru menjadi sekutu strategis Washington dan memiliki hubungan tidak resmi namun erat dengan Israel.
Amerika Serikat bahkan berperan dalam peletakan dasar program nuklir Iran melalui kerja sama Atoms for Peace pada 1957.
Situasi berubah drastis setelah revolusi yang dipimpin Ayatollah Ruhollah Khomeini menggulingkan Shah.
Iran kemudian mendefinisikan diri sebagai republik Islam yang secara ideologis menentang pengaruh Barat dan secara terbuka memusuhi Israel.
Sejak saat itu, hubungan ketiga pihak bergerak dalam pola ketegangan permanen.
Pemicu langsung serangan 28 Februari 2026 berkaitan dengan runtuhnya negosiasi nuklir di Jenewa.
Hingga 26 Februari 2026, mediator internasional masih melaporkan adanya peluang kompromi, termasuk kesediaan Iran mengurangi stok uranium yang diperkaya.
Namun pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump menuntut syarat yang jauh lebih luas.
Tuntutan tersebut mencakup pembongkaran permanen fasilitas nuklir Fordow dan Natanz, penghentian total program rudal balistik, serta pemutusan dukungan Iran terhadap kelompok proksi regional seperti Hezbollah dan Hamas.
Iran menolak tuntutan itu dengan alasan pelanggaran kedaulatan nasional.
Di sisi lain, Washington menilai penolakan tersebut sebagai indikasi bahwa Iran hanya memperpanjang waktu untuk memperkuat kapasitas militernya.
Kebuntuan diplomasi itu akhirnya berujung pada keputusan militer.
Selain faktor nuklir, situasi domestik Iran turut memperbesar eskalasi.
Sejak akhir Desember 2025, Iran dilanda gelombang protes besar akibat krisis ekonomi dan anjloknya nilai tukar rial.
Demonstrasi menyebar luas dan mendapat respons keras aparat keamanan.
Sejumlah lembaga hak asasi manusia melaporkan ribuan korban tewas akibat penindakan tersebut.
Pada 13 Januari 2026, Donald Trump secara terbuka menyatakan dukungan kepada para pengunjuk rasa dan memperingatkan kemungkinan respons militer jika kekerasan berlanjut.
Dinamika internal ini dinilai semakin memperlebar jurang antara Teheran dan Washington.
Baca juga: Saling Tuding di Teluk Persia, Drone Serang Saudi Aramco, Militer Iran Sebut AS Target Utama
Ketegangan militer sebenarnya telah meningkat sejak konflik singkat “Perang 12 Hari” pada Juni 2025 antara Iran dan Israel.
Konflik tersebut menandai perubahan strategi, di mana serangan terbatas dianggap tidak lagi cukup untuk menekan ancaman.
Memasuki Februari 2026, Amerika Serikat mengerahkan dua gugus tugas kapal induk, USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford—ke Teluk Persia.
Langkah ini dipandang sebagai sinyal tekanan sekaligus kesiapan perang.
Puncaknya terjadi pada 28 Februari 2026, ketika serangan udara dilancarkan secara terbuka.
Israel menyebut serangan itu sebagai langkah pre-emptive untuk menghapus ancaman eksistensial, sementara Iran menilainya sebagai agresi terhadap kedaulatan nasional.
Konflik yang berakar pada perubahan ideologi sejak 1979, kebuntuan nuklir, dan gejolak domestik kini memasuki fase konfrontasi terbuka dengan dampak regional yang luas.
