TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan seluruh warga NTB yang berada di kawasan Timur Tengah dalam kondisi aman. Keberadaan mereka dalam pemantauan intensif perwakilan Republik Indonesia, di masing-masing negara penempatan.
Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr H Ahsanul Khalik, dalam pernyataan resminya, Selasa (3/3/2026).
Atas arahan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Pemprov NTB bergerak cepat merespons situasi di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Salah satunya untuk memastikan keberadaan warga NTB di kawasan tersebut.
Untuk itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, serta menerima laporan resmi kementerian terkait.
Berdasarkan data resmi dari laman CNC.BP2MI.go.id yang dikelola Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), tercatat sebanyak 155 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB berada di kawasan Timur Tengah. Dari jumlah tersebut, 144 orang bekerja di Arab Saudi, 10 orang di Uni Emirat Arab, dan 1 orang di Kuwait.
Secara komposisi, PMI NTB terdiri dari 86 laki-laki dan 69 perempuan, yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di NTB. Lombok Tengah menjadi daerah asal terbanyak dengan 47 orang, disusul Sumbawa 32 orang, Lombok Timur 31 orang, Lombok Barat 21 orang, dan Kota Mataram 18 orang. Selebihnya berasal dari Dompu, Sumbawa Barat, Lombok Utara, dan Kota Bima.
Mayoritas PMI tersebut bekerja pada sektor aktivitas jasa lainnya, termasuk layanan personal dan domestik. Sebagian lainnya tersebar pada sektor akomodasi dan penyediaan makan minum, kesehatan dan sosial, pertambangan, industri pengolahan, serta konstruksi.
“Berdasarkan koordinasi terakhir dinas tenaga kerja dan transmigrasi NTB dengan BP2MI, seluruh PMI asal NTB dilaporkan dalam kondisi baik dan tidak berada pada zona terdampak langsung konflik. Mereka terus dipantau oleh KBRI dan KJRI sesuai wilayah penempatan,” ujar Aka.
Baca juga: Gubernur NTB Komunikasi dengan Dubes RI, Pastikan Warga NTB Terpantau KBRI
Kondisi Jemaah Umrah
Selain PMI, Pemprov NTB juga memantau keberadaan jemaah umrah asal NTB yang saat ini berada di Arab Saudi. Berdasarkan data resmi Kementerian Haji dan Umrah Provinsi NTB per 2 Maret 2026, sebanyak 1.415 jemaah telah diberangkatkan menuju Jeddah sejak 19 Februari 2026 hingga awal Maret 2026, melalui Lombok International Airport dengan skema penerbangan sesuai jadwal masing-masing penyelenggara.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 43 jemaah telah kembali ke Indonesia. Adapun dengan kepulangan jemaah umroh ini sesuai jadwal mulai pada 7 Maret 2026, sesuai masa tinggal program umroh rata-rata 9 hingga 12 hari.
"Kita doakan kepulangan jemaah umrah ini pada saat kepulangan nanti lancar dan tidak terkendala dampak perang," harapnya.
Saat ini, sebanyak 1.372 jemaah masih berada di Arab Saudi dan seluruhnya dilaporkan dalam keadaan aman dan sedang menjalankan ibadah umrahnya.
Aka menegaskan bahwa seluruh warga NTB di kawasan Timur Tengah berada dalam sistem perlindungan negara melalui KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, serta perwakilan RI di Uni Emirat Arab dan Kuwait.
Pemerintah daerah juga telah menyiapkan mekanisme koordinasi cepat apabila terjadi perkembangan situasi yang memerlukan langkah perlindungan lebih lanjut.
“Kami memahami adanya kekhawatiran keluarga di NTB. Namun hingga saat ini tidak ada laporan warga NTB yang terdampak langsung konflik. Pemerintah terus melakukan komunikasi berkala dan akan menyampaikan perkembangan secara resmi,” tegasnya.
Pemprov NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan tTransmigrasi NTB memastikan pemantauan terus dilakukan, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi warganya di luar negeri.
Pemerintah Provinsi NTB, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan hanya merujuk pada informasi resmi, sembari memastikan bahwa keselamatan warga NTB di luar negeri tetap menjadi prioritas utama.
