Tribunlampung.co.id, Lampung Tengah – Bertahun-tahun menunggu tanpa kepastian, Kepala Kampung Payung Batu, Saipul, bersama warga akhirnya meluapkan kekecewaan dengan menanam pohon pisang di tengah jalan rusak.

Aksi simbolik ini menjadi sindiran keras bagi pemerintah daerah yang dianggap abai terhadap penderitaan masyarakat.

Jalan poros di Kampung Payung Batu, Kecamatan Pubian, Lampung Tengah, yang menghubungkan perbatasan Negeri Payungan hingga Payung Rejo, bukan sekadar infrastruktur biasa. 

Jalan ini merupakan urat nadi perekonomian warga dan akses utama penghubung antarkampung serta kecamatan.

Namun kondisinya memprihatinkan: berlubang, berlumpur saat hujan, berdebu saat kemarau, dan membahayakan setiap pengendara yang melintas.

Saipul menyebut kerusakan jalan di wilayahnya telah berlangsung bertahun-tahun tanpa perbaikan berarti. 

Ironisnya, hampir setiap hari terjadi kecelakaan, terutama truk bermuatan yang terperosok hingga tumbang. 

Situasi ini seolah menjadi pemandangan rutin tanpa solusi konkret.

Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari pengajuan proposal hingga penyampaian aspirasi ke pemerintah daerah, namun hasilnya nihil. 

“Pemerintah seolah menutup mata terhadap kondisi warga,” ujarnya.

“Kami tidak meminta yang berlebihan. Kami hanya ingin hak dasar sebagai warga negara dipenuhi. Jalan yang layak adalah kebutuhan, bukan kemewahan,” tegas Saipul, Selasa (3/3/2026).

Ia juga menyoroti ketimpangan pembangunan. Warga Payung Batu wajib membayar pajak seperti masyarakat di wilayah lain, tetapi tidak merasakan pembangunan yang adil.

“Kalau pajak wajib dibayar, maka pembangunan juga wajib direalisasikan. Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan objek pungutan tanpa pelayanan yang seharusnya,” tambahnya.

Penanaman pohon pisang di tengah jalan menjadi simbol hilangnya harapan dan bentuk kritik terbuka terhadap pemerintah daerah. 

Saipul berharap aksi ini tidak lagi dianggap protes biasa, melainkan alarm keras bahwa kesabaran masyarakat ada batasnya.

Kini, warga Payung Batu menunggu langkah nyata, bukan sekadar janji. “Bagi masyarakat, jalan rusak bukan hanya soal infrastruktur, tetapi soal keadilan dan keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya,” tutupnya.

(Tribunlampung.co.id/Fajar Ihwani Sidiq)