Oleh: Andri Yanto (Pemerhati Kebijakan Energi)
SERANGAN militer AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026 berbuntut panjang. Pasca serangan yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenai dan sejumlah pejabat teras militer terjadi, Iran segera mengirim serangan balasan ke Tel Aviv dan sejumlah basis militer AS di negara-negara Arab, termasuk di Dubai, Bahrain, dan Saudi Arabia.
Konflik masih terus berlangsung dan PBB serta negara-negara di dunia berusaha mengajukan solusi damai melalui perundingan untuk tercapai sesegera mungkin.
Jauh sebelum konflik kali ini meletus, Timur Tengah telah sejak lama menjadi area konflik. Pada 2025 lalu, Israel dan Iran sempat terlibat dalam serangan sporadis yang dipicu oleh serangan Israel ke fasilitas nuklir, basis militer, dan pusat komando militer Iran pada 13 Juni.
Konflik regional Timur Tengah yang terus terjadi ini memberikan dampak yang meluas, diantaranya mempengaruhi jalur pasokan minyak global dengan keberadaan selat Hormuz.
Selat Hormuz merupakan celah sempit yang menghubungkan teluk Persia dan Teluk Oman dengan laut Arab. Bentangannya mencapai lebar 33 km, dengan jalur pelayaran efektif hanya seluas 3 km.
Secara normatif, Selat Hormuz termasuk sebagai selat internasional, sehingga terdapat hak kebebasan navigasi diatasnya. Meski demikian, secara praktik, Iran dan Oman adalah dua negara yang paling banyak berperan, dengan Iran memegang kendali dominan atas alur navigasi selat Hormuz.
Negara-negara Timur Tengah yang kaya minyak sangat bergantung dengan selat Hormuz. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Irak, dan Qatar menjadi yang paling berkepentingan.
Setiap hari, sebanyak 20-21 juta barel minyak melewati Hormuz, dan jumlah tersebut setara dengan 20 persen dari perdagangan minyak global. Setiap gangguan yang terjadi di Hormuz akan otomatis menjadi ancaman bagi kestabilan minyak global, dan ditandai dengan kelangkaan pasokan dan peningkatan harga secara drastis di pasar dunia.
Sejak serangan AS-Israel terjadi tiga hari lalu, Iran telah mengirimkan peringatan melalui radio VHF bahwa akses kapal di Selat Hormuz akan ditutup. Hingga 3 Maret, tidak terdapat kapal tanker minyak yang melewati Selat Hormuz, dan kondisi ini dapat terus bertahan hingga beberapa waktu kedepan.
Gangguan stabilitas keamanan di jalur perdagangan minyak dunia seperti selas Hormuz membawa dampak bagi Indonesia. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia pada 2 Maret menyatakan bahwa pasokan minyak dalam negeri, apabila impor dihentikan, hanya akan mampu bertahan selama 20 hari. Hal ini disebabkan karena ketergangungan Indonesia pada impor minyak masih sangat tinggi.
Konsumsi minyak Indonesia dalam bentuk BBM dan minyak mentah mencapai 505-532 juta barel per tahun. Sekitar 50-60 persen dari jumlah konsumsi tersebut diperoleh dari impor, dengan rata-rata mencapai 297-313 juta barel per tahun. Singapura adalah tujuan impor utama minyak Indonesia, dengan persentase mencapai 54 persen sepanjang tahun 2025.
Konsumsi minyak bumi digunakan sebagian besar untuk BBM dan pembangkitan energi. Sebanyak 28?ri bauran energi Indonesia diperoleh dari minyak bumi, berada hanya dibawah batu bara yang mencapai 40 persen . Gas bumi baru mencapai 16 persen, sementara EBT hanya mencapai 15 persen, dari target awal 23 persen pada 2025.
Sebagai negara importir, ketidakstabilan pasokan minyak secara langsung berdampak pada kurangnya pasokan BBM dan terganggunya stabilitas listrik, yang diproyeksikan akan menimbulkan beban inflasi baru. Indonesia perlu mengantisipasi skenario tersebut.
Pemerintahan Prabowo – Gibran sejak masa pencalonan presiden sepanjang 2024 lalu telah menjanjikan program swasembada energi sebagai bagian tidak terpisahkan dari Asta Cita, 8 visi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Swasembada energi dikonkretisasi dengan penetapan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) pada 2025 yang menetapkan target ambisius untuk transisi energi.
Pada KEN, pemerintah menargetkan penurunan penggunaan batu bara dan minyak secara bertahap dengan pendekatan phase-down. Sebagai pengganti, penggunaan gas alam dan sumber energi EBT akan ditingkatkan. Pada 2025-2030, EBT ditargetkan mencapai 19-23 persen, meningkat menjadi 36-40 persen pada 2040, menjadi 53-55 persen pada 2050, dan 70-72 persen pada 2060.
Selain surya, sumber energi baru yang diproyeksikan mampu menopang swasembada energi adalah nuklir. Nuklir ditargetkan masuk dalam bauran pada 2032, dengan pembangunan PLTN pertama di Bangka Belitung dengan daya 250 MW.
Pada 2040, PLTN akan berkontribusi hingga 8 GW, dan menjadi 35 – 44 GW pada 2060. Strategi kemandirian energi dengan mengkombinasikan sumber energi dan terbarukan adalah pilihan yang tepat dan dapat dijangkau, meski dalam implementasinya perlu keberanian agar target dapat tercapai, berkaca dari melesetnya target EBT di tahun – tahun sebelumnya.
Berbeda dengan minyak bumi, Indonesia tidak harus mengandalkan impor bahan bakar nuklir untuk pembangkitan listrik di tanah air. Menurut data BRIN pada 2020, sebagaimana dikutip dari Bangka Pos, Indonesia memiliki potensi cadangan uranium mencapai 81,090 ton dan thorium mencapai 140,411 ton.
Jumlah ini terdiri atas potensi di Sumatera yang mencapai 31,567 ton uranium dan 126,821 ton thorium, di Kalimantan yang mencapai 45,731 ton uranium dan 7,028 thorium, serta di Sulawesi yang mencapai 3,793 ton uranium dan 6,462 ton thorium.
Uranium dan thorium merupakan dua jenis bahan bakar nuklir utama yang menjadi dasar pengembangan teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir di dunia.
Hingga saat ini, teknologi PLTN yang telah beroperasi secara komersial secara luas, baik yang termasuk dalam kategori generasi II maupun generasi III dan III+, pada dasarnya menggunakan uranium sebagai bahan bakar utamanya.
Teknologi generasi II, seperti Pressurized Water Reactor (PWR) dan Boiling Water Reactor (BWR), merupakan tipe reaktor yang paling banyak digunakan secara global sejak dekade 1970-an.
Reaktor jenis ini memanfaatkan uranium yang telah diperkaya sebagai bahan bakar untuk menghasilkan panas melalui proses fisi nuklir, yang kemudian digunakan untuk memproduksi uap dan menggerakkan turbin guna menghasilkan listrik.
Sistem keselamatan pada generasi II umumnya bersifat aktif, sehingga bergantung pada sistem pendingin dan suplai listrik eksternal untuk menjaga stabilitas reaktor.
Selanjutnya, teknologi generasi III dan III+ dikembangkan sebagai penyempurnaan dari generasi sebelumnya dengan peningkatan signifikan pada aspek keselamatan, efisiensi, dan ketahanan terhadap kecelakaan berat.
Contoh teknologi generasi ini antara lain AP1000 dan European Pressurized Reactor (EPR). Meskipun memiliki sistem keselamatan pasif yang lebih canggih dan desain yang lebih modern, kedua teknologi tersebut tetap menggunakan uranium sebagai bahan bakar utama dalam siklus bahan bakarnya.
Sementara itu, teknologi generasi IV merupakan kategori reaktor nuklir yang masih berada pada tahap penelitian, pengembangan, dan demonstrasi. Reaktor generasi IV dirancang untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar, mengurangi limbah radioaktif jangka panjang, serta meningkatkan standar keselamatan dan keberlanjutan.
Beberapa konsep reaktor yang termasuk dalam generasi IV antara lain Molten Salt Reactor (MSR), Sodium-cooled Fast Reactor (SFR), dan High Temperature Gas-cooled Reactor (HTGR).
Dalam berbagai kajian dan desain konseptualnya, reaktor-reaktor generasi IV tersebut diproyeksikan dapat memanfaatkan thorium sebagai bahan bakar alternatif atau bagian dari siklus bahan bakar baru di masa mendatang.
Thorium sendiri dinilai memiliki potensi cadangan yang melimpah dan karakteristik keselamatan yang menjanjikan, meskipun pemanfaatannya secara komersial masih memerlukan pengembangan teknologi dan infrastruktur yang lebih lanjut.
Ketersediaan uranium dan thorium di Indonesia menjadikan pilihan pemerintah untuk membangun swasembada energi dengan memanfaatkan nuklir adalah pilihan yang strategis dan rasional. Dengan cadangan yang diketahui saat ini, Indonesia dapat mengandalkan PLTN hingga ratusan tahun kedepan.
Tentu, hal ini hanya dapat tercapai apabila industri nuklir terbangun dari hulu hilir, mulai dengan pertambangan bahan nuklir, pengayaan bahan nuklir, pembangkitan listrik, hingga pengolahan, daur ulang, dan penyimpanan bahan nuklir yang telah digunakan. Ekosistem energi nuklir yang terintegrasi sangat dibutuhkan untuk mendukung swasembada energi.
Gangguan jalur minyak bumi akibat konflik di Selat Hormuz memberikan pelajaran penting bagi Indonesia, bahwa kemandirian energi adalah syarat mutlak untuk dapat bertahan dari kondisi dan dinamika global yang terus bergejolak.
Saat ini, jalur-jalur strategis perdagangan global telah menjadi area konflik banyak negara. Selain selat Hormuz, terusan Suez di Mesir dan Yaman juga menjadi area konflik oleh negara-negara Timur Tengah dan Mesir, Laut China Selatan di Asia Tenggara juga berpotensi konflik dengan besarnya kepentingan Tiongkok dan AS, serta selat Malaka dan selat Taiwan juga juga memiliki potensi konfliknya masing-masing.
Stabilitas energi sebagai kebutuhan dasar yang tidak dapat digantikan harus dibangun dengan mengandalkan pasokan dalam negeri.
Produksi batu bara yang menurun dan belum siapnya industri ekstraksi gas alam untuk mensuplai energi sebagai pasokan dominan mengharuskan Indonesia mempersiapkan sumber energi alternatif yang tidak hanya handal, namun juga bersih dan tersedia bahan bakunya di tanah air.
Nuklir adalah pilihan untuk membantu melepaskan Indonesia dari ketergantungan impor energi di masa depan. (*/E0)
