Laporan Maulidi Alfata | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur menegaskan komitmennya untuk menuntaskan konflik Hak Guna Usaha (HGU) yang telah bertahun-tahun merugikan masyarakat.

Melalui Panitia Khusus (Pansus) HGU, para wakil rakyat ini bergerak melakukan langkah strategis, mulai dari pengumpulan bukti lapangan hingga koordinasi tingkat provinsi, Selasa (3/3/2026).

Pembentukan Pansus ini diklaim sebagai wujud tanggung jawab konstitusional DPRK dalam merespons ketidakadilan agraria yang terus berulang.

Pansus hadir untuk mencari solusi konkret dan menyeluruh, bukan sekadar menjadi agenda formalitas di atas meja kerja.

Sebagai bagian dari langkah percepatan, Tim Pansus telah melakukan audiensi dengan Komisi I DPRA dan Anggota DPRA Dapil 6 Aceh Timur.

Konsultasi lintas lembaga ini bertujuan agar penyelesaian konflik berjalan sinergis antara kabupaten, provinsi, dan Pemerintah Aceh.

Pansus HGU tidak bergerak dengan tangan kosong. Berdasarkan pengumpulan data dan bukti lapangan yang dihimpun langsung dari warga, ditemukan fakta-fakta kuat yang menunjukkan urgensi penyelesaian konflik.

"Pansus HGU DPRK Aceh Timur dibentuk karena konflik ini sudah berada pada kondisi darurat dan tidak bisa lagi ditunda. Kami bekerja sepenuhnya dan menuntut langkah tegas serta nyata dari Pemerintah Aceh," ujar anggota Pansus DPRK Aceh Timur Zulfahmi.

Baca juga: Konflik Agraria Belum Usai, Ratusan Petani Blokir Akses PT Bumi Flora Aceh Timur

Komitmen Pansus dalam membela hak masyarakat Aceh Timur tampaknya tidak main-main. 

Jika koordinasi di tingkat provinsi menemui jalan buntu, Pansus menyatakan kesiapannya untuk membawa persoalan ini ke pemerintah pusat di Jakarta.

Langkah ini diambil demi memastikan transparansi dan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat kini menanti aksi nyata dari Pemerintah Aceh untuk merespons atensi serius yang diajukan oleh DPRK Aceh Timur ini.(*)