Laporan Wartawan TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyiapkan skema pinjaman daerah sebesar Rp 2 triliun untuk membiayai pembangunan infrastruktur termasuk rehabilitasi jembatan Provinsi yang kondisinya kritis.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengaku terkejut setelah menerima laporan adanya puluhan jembatan milik Provinsi yang terancam roboh, karena tidak mendapatkan perbaikan dalam lima tahun terakhir.

Dari total 1.381 jembatan milik Pemprov Jabar, sebanyak 42 jembatan disebut berisiko roboh apabila tidak segera diganti atau direhabilitasi.

“Dari 1.381 jembatan Provinsi, ada berapa yang harus diganti? Kalau tidak diganti akan roboh karena umur jembatan,” ujar Dedi, Selasa (3/3/2026).

Berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan penggantian jembatan mencapai Rp395 miliar. Data tersebut diperkuat dengan hasil pengecekan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat.

Baca juga: Bayar Pajak Kendaraan di Depok dan Bekasi Kini Tanpa BPKB! Gebrakan Dedi Mulyadi, Mulai 3 Maret 2026

Dedi juga menyoroti minimnya pembangunan dan pemeliharaan jembatan dalam lima tahun terakhir. Dedi menyebut hanya ada satu proyek pembangunan jembatan, yakni Jembatan Sodongkopo Jaya Perkasa di Pangandaran, yang pelaksanaannya pun sempat tertunda.

“Selama lima tahun tidak ada pembangunan jembatan. Ini yang membuat beban kerusakan menumpuk sekarang,” ujarnya.

Menurut Dedi, perbaikan dan pembangunan 42 jembatan tersebut akan dibahas bersama DPRD Jawa Barat, termasuk kemungkinan pembiayaannya melalui pinjaman daerah yang direncanakan pada 2026.

Sementara itu, Kepala DBMPR Jabar, Agung Wahyudi menyebut dari total 1.318 jembatan milik Provinsi, sebanyak 1.123 unit masih dalam kondisi baik. Meski demikian, pihaknya mengakui jembatan dengan risiko tinggi harus segera ditangani untuk mencegah gangguan konektivitas.

Agung menegaskan peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan tetap menjadi prioritas dengan perencanaan matang dan pengawasan ketat.

Pemprov Jabar menargetkan langkah pembiayaan melalui pinjaman daerah dapat mempercepat penanganan infrastruktur kritis sekaligus menjaga konektivitas antar wilayah di Jawa Barat.

Baca juga: Bayar Pajak Kendaraan di Depok dan Bekasi Kini Tak Perlu BPKB, Dedi Mulyadi: Langsung Dilayani!