Menteri Bahlil Pastikan Harga Pertalite, meski Perang AS-Israel dan Iran Masih Terjadi
Noval Andriansyah March 03, 2026 08:19 PM

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Konflik Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran sempat dikhawatirkan akan menimbulkan peningkatan harga di sejumlah sektor, terutama harga bahan bakar minyak ( BBM ).

Terlebih, saat ini Iran telah mengumumkan penutupan jalur vital distribusi energi global, Selat Hormuz.

Bahkan, founder dan CEO Supply Chain Indonesia, Setijadi, memrediksi gangguan di Selat Hormuz bisa meningkatkan biaya distribusi nasional dan memicu kenaikan harga barang di dalam negeri hingga 10,5-12 persen.

Dikutip Tribunlampung.co.id dari Tribunnews.com, merespons kekhawatiran tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, perang AS-Israel terhadap Iran tidak akan memengaruhi harga jual BBM, terutama jenis Pertalite di Indonesia.

Bahlil menegaskan, Pertalite merupakan bensin yang dijual kepada masyarakat atas dasar subsidi dari pemerintah.

Baca juga: Selat Hormuz Ditutup, Pengusaha Mulai Berhitung, Potensi Kenaikan 12 Persen

"BBM dalam negeri itu kan dibagi menjadi dua. Ada harga yang disubsidi, ada harga yang diserahkan kepada pasar."

"Kalau harga yang disubsidi, yang bensin, Pertalite, itu mau naik berapapun tetap harganya sama," kata Bahlil saat jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Diketahui, saat ini harga bensin untuk RON 90 jenis Pertalite milik PT Pertamina dijual untuk keperluan masyarakat senilai Rp10.000 perliter karena adanya subsidi dari pemerintah.

Kenaikan harga terhadap Pertalite bisa saja terjadi, asalkan kata Bahlil ada ketetapan langsung dari pemerintah.

Menurutnya, saat ini pemerintah belum membahas apapun perihal harga dari Pertalite, meski adanya konflik di Timur Tengah.

"Termasuk dengan subsidi solar. Sampai dengan kami rapat tadi, belum ada (isu kenaikan harga). Jadi aman-aman saja," ucap Bahlil.

Dengan adanya kepastian ini, mantan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM tersebut meminta publik tidak perlu khawatir.

Kata dia, publik khususnya yang saat ini tengah menjalani ibadah puasa Ramadan dan tengah menyambut Hari Raya IdulFitri untuk sejatinya fokus saja untuk beribadah.

"Hari raya yang baik, puasa yang baik, insya Allah belum ada kenaikan harga BBM," tutur dia.

Sementara itu, terhadap BBM dengan jenis RON yang lebih tinggi dalam hal ini yang tidak disubsidi oleh pemerintah, harganya kata Bahlil, menyesuaikan pasar.

Hal serupa juga terjadi untuk BBM merek swasta yang ada di dalam negeri seperti halnya, Shell, Vivo dan BP AKR.

"Tetapi kalau untuk (bensin) non-subsidi, artinya harga pasar, dia akan fluktuatif berdasarkan dinamika harga pasar yang ada, yang sudah terjadi sebelumnya," kata dia.

"Kan itu kan sudah terjadi bukan baru sekarang, kan? Dan itu sudah terjadi sebelum-sebelumnya berdasarkan permen tahun 2022."

"Bahwa harga itu bisa kalau yang non-subsidi itu bisa terjadi dinamika," tandas Bahlil.

Pengusaha Mulai Berhitung

Sebelumnya, para pelaku usaha di Indonesia kini mulai menghitung-hitung potensi kenaikan biaya logistik seusai ditutupnya Selat Hormuz, buntut dari serangan Amerika Serikat (AS)-Israel ke Iran.

Invasi Israel dan Amerika Serikat ke Iran yang berimbas pada penutupan Selat Hormuz berpotensi menaikkan biaya logistik.

Tentu saja, kenaikan harga logistik yang bakal terjadi bisa berimbas pada kenaikan harga barang di dalam negeri. Pelaku usaha pun mulai menghitung dampak dari eskalasi terbaru itu terhadap perekonomian dalam negeri.

Dikutip Tribunlampung.co.id dari Kompas.id, Ketua Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta mengatakan, saat ini semua pelaku usaha masih memantau perkembangan situasi ke depan.

"Serangan AS dan Israel ke Iran jelas mengganggu perdagangan dan jalur logistik, terutama melalui Selat Hormuz," kata Tutum, Minggu (1/3/2026).

Tutum mengatakan, tekanan terhadap perekonomian domestik memang tidak akan langsung datang melalui jalur perdagangan. Sebab, produk konsumsi yang masuk ke pasar Indonesia saat ini masih lebih banyak berasal dari Asia, terutama China.

Tekanan itu akan datang secara tidak langsung melalui kenaikan biaya logistik yang pada akhirnya akan berdampak pada harga akhir produk yang beredar di pasaran. Ketidakpastian yang belakangan membayangi dunia usaha pun semakin membesar.

Tutum mengatakan, pengusaha saat ini sedang mengkalkulasi seberapa besar dampak dari serangan AS-Israel ke Iran tersebut dalam 2-3 bulan ke depan.

”Kemungkinan kenaikan harga ke depan tetap perlu dipersiapkan dalam penjualan saat ini untuk menjaga keberlangsungan usaha,” katanya.

Untuk bahan bakar logistik, pengusaha tetap akan memperhatikan langkah PT Pertamina (Persero) pascagejolak terbaru di Timur Tengah ini.

Pasalnya, hampir semua pasokan bahan bakar minyak (BBM) di pasar domestik saat ini bergantung pada suplai Pertamina, sedangkan listrik tentu bergantung pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Oleh karena itu, ia mengingatkan, stabilitas harga di dalam negeri akan bergantung pada kebijakan pemerintah sebagai pemegang utama saham dari perusahaan-perusahaan energi tersebut.

Biaya logistik naik

Di sisi lain, founder dan CEO Supply Chain Indonesia, Setijadi, menyatakan, gangguan di Selat Hormuz bisa meningkatkan biaya distribusi nasional dan memicu kenaikan harga barang di dalam negeri. Sebab, jalur ini dilalui sekitar 20 persen konsumsi minyak dunia dan 20-25 persen perdagangan gas alam cair (LNG) global.

”Setiap gangguan (di Selat Hormuz) dapat mendorong kenaikan harga energi internasional,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu.

Dalam skenario lebih berat, kenaikan solar 30 persen dapat memicu lonjakan ongkos angkut hingga 10,5-12 persen.

Saat ini, Iran telah menutup Selat Hormuz untuk pelayaran internasional menyusul serangan gabungan AS dan Israel pada Sabtu (28/1/2026).

PM Israel Benjamin Netanyahu mengklaim hal ini terjadi ketika Israel menyerang kompleks bangunan yang diyakini sebagai tempat Khamenei berada, Sabtu.

Adapun penutupan Selat Hormuz disiarkan Garda Revolusi Iran (IRGC) melalui siaran radio frekuensi tinggi, Sabtu. Kapal-kapal tidak diizinkan melintasi Selat Hormuz sehingga membuat perusahaan minyak besar dan perusahaan perdagangan menangguhkan pengiriman minyak mentah, bahan bakar, dan LNG.

Warga Teheran, Iran, menyaksikan asap yang membubung dari kawasan yang diserang rudal AS-Israel. Klaim kematian Ayatollah Ali Khamenei oleh AS diperkirakaan akan memberikan reaksi dalam skala besar dalam konflik AS-Israel dan Iran.

Konflik tersebut dikhawatirkan berimbas pada kondisi sosial politik di kawasan Timur Tengah.

Selat Hormuz terletak di antara Oman dan Iran serta menghubungkan wilayah Teluk di sisi utara dengan Teluk Oman di selatan serta Laut Arab di seberangnya.

Kehadiran Selat Hormuz sangat penting untuk pasar energi mengingat seperlima dari total konsumsi minyak dunia melewati jalur ini. Menurut data dari perusahaan analitik Vortexa, lebih dari 20 juta barel minyak mentah, kondensat, dan bahan bakar melewati selat itu setiap hari pada tahun lalu.

Anggota OPEC, di antaranya Arab Saudi, Iran, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Irak, mengirim sebagian besar minyak mentah mereka melalui selat itu menuju Asia. Qatar, salah satu negara pengekspor LNG terbesar di dunia, juga mengirimkan hampir semua LNG produksinya melalui selat itu.

Oleh karena itu, penutupan Selat Hormuz diperkirakan bakal segera menaikkan harga minyak global (Brent) serta berimbas pada harga solar domestik. Saat ini, solar merupakan komponen utama biaya operasional transportasi jalan yang masih menjadi tulang punggung sistem logistik nasional.

Setijadi memperhitungkan kenaikan harga ini dalam tiga skenario. Dalam skenario moderat, kenaikan harga minyak global sebesar 25 dolar AS per barel berpotensi mendorong kenaikan harga keekonomian solar Rp 750-Rp 2.000 per liter, tergantung kurs dan kebijakan penyesuaian harga. Dalam skenario lebih berat, kenaikan harga minyak dunia bahkan bisa mencapai 50 dolar AS per barel.

Ia melanjutkan, dengan asumsi komponen BBM berkisar 35-40 persen dari total biaya operasi truk, kenaikan harga solar 10 persen (skenario ringan) dapat mendorong kenaikan ongkos angkut 3,5-4 persen. Sementara jika harga solar meningkat 20 persen (skenario moderat), ongkos truk berpotensi naik 7-8 persen.

”Dalam skenario lebih berat, kenaikan solar 30 persen dapat memicu lonjakan ongkos angkut hingga 10,5-12 persen,” ujar Setijadi.

Dengan rata-rata biaya logistik di Indonesia sekitar 14 persen dari harga produk dan sekitar separuh komponen logistik berasal dari transportasi jalan, Setijadi memperkirakan, kenaikan ongkos truk 7-8 persen berpotensi meningkatkan harga barang rata-rata 0,5 persen.

Dalam kondisi lebih ekstrem, kenaikan ongkos truk di atas 10 persen dapat mendorong kenaikan harga barang mendekati 0,8 persen, terutama pada komoditas bulky (barang berukuran besar/curah) dan margin tipis, seperti pangan, bahan bangunan, serta produk konsumsi cepat saji.

Setijadi pun mengingatkan bahwa risiko inflasi biaya produksi berdampak pada komoditas pangan dan kebutuhan pokok. Menurut dia, industri berbasis impor bahan baku kini menghadapi risiko ganda, yakni kenaikan biaya impor akibat lonjakan harga minyak serta peningkatan biaya distribusi domestik.

”Sektor konstruksi dan UMKM juga relatif rentan karena tingginya biaya angkut dan keterbatasan margin,” tambahnya.

Oleh karena itu, Setijadi menilai, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga BBM melalui kebijakan fiskal yang adaptif serta mempercepat diversifikasi energi. Penguatan konektivitas multimoda, khususnya optimalisasi angkutan laut dan kereta api, juga dinilai krusial untuk menurunkan sensitivitas terhadap fluktuasi harga solar.

Selain itu, industri perlu mengefisiensikan rute distribusi, konsolidasi muatan, serta menerapkan mekanisme penyesuaian biaya bahan bakar dalam kontrak logistik.

”Tanpa reformasi struktural sistem logistik, setiap gejolak eksternal berisiko langsung diterjemahkan menjadi tekanan harga domestik dan pelemahan daya beli masyarakat,” katanya.

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.