TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia memutuskan tetap berada dalam board of peace atau BoP buatan Amerika Serikat (AS), meski muncul desakan dari sejumlah pihak agar Indonesia mundur di tengah eskalasi serangan AS-Israel ke Iran.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono memastikan posisi Indonesia tidak berubah.

“Kita tetap di BOP,” ujar Sugiono Sugiono usai menghadiri pertemuan Presiden Prabowo bersama lintas tokoh di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan terkait pandangan sejumlah elemen masyarakat yang mendorong Indonesia keluar dari BOP menyusul memanasnya situasi di Timur Tengah.

Baca juga: Buntut Konflik Iran Vs AS-Israel, Mahfud: Keterlibatan Indonesia di BoP Perlu Dipertimbangkan Lagi

Menurutnya, keputusan untuk tetap berada dalam BoPberpotensi membahayakan integritas politik luar negeri Indonesia di mata dunia serta menyimpang dari prinsip konstitusional politik luar negeri bebas aktif.

“Indonesia sudah terlanjur masuk ke dalam BoP. Namun daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar. Ini penting demi menjaga konsistensi prinsip bebas aktif yang menjadi amanat konstitusi kita,” kata TB Hasanuddin, kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).

TB Hasanuddin mengungkapkan memaparkan lima alasan utama mengapa Indonesia perlu segera menarik diri dari BoP.

Pertama, partisipasi Indonesia dalam BoP dinilai telah mencederai prinsip bebas aktif sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. 

"Amanat untuk turut aktif menjaga perdamaian dunia tidak tercermin apabila Indonesia menjadi bagian dari organisasi yang dinilai membiarkan terjadinya agresi militer terhadap bangsa lain, dalam hal ini invasi AS-Israel ke Iran," ujarnya.

Kedua, pemerintah dinilai tidak menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk invasi AS-Israel ke Iran. 

"Hal ini memperkuat persepsi adanya keberpihakan Indonesia terhadap agresi tersebut dan menimbulkan kesan lemahnya komitmen terhadap penghormatan kedaulatan negara lain," ucapnya.

Ketiga, posisi yang dinilai tidak netral dan tidak konsisten dalam membela kedaulatan bangsa lain dapat memperburuk persepsi rakyat Palestina terhadap Indonesia. 

TB Hasanuddin mengingatkan bahwa mobilisasi pasukan TNI sebagai bagian dari ISF BoP berpotensi mendapat penolakan. 

"Bahkan, penolakan disebut telah muncul sejak dua pekan lalu ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia," ucapnya.

Keempat, alokasi anggaran untuk partisipasi TNI dalam pasukan ISF dinilai akan menekan kapasitas fiskal negara untuk tujuan yang masih bersifat spekulatif. 

"Dalam kondisi fiskal yang tengah tertekan, pemerintah diminta lebih selektif dalam penggunaan anggaran. Terlebih, dampak invasi AS-Israel ke Iran telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal Indonesia," katanya.

Kelima, Indonesia dinilai berisiko terjebak dalam pusaran geopolitik Timur Tengah yang tidak menguntungkan dan berpotensi membahayakan. 

"Kita sudah dianggap sebagai pendukung kepentingan AS dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah," ucapnya.

TB Hasanuddin menegaskan bahwa langkah keluar dari BoP bukan berarti Indonesia abai terhadap isu perdamaian dunia. 

Sebaliknya, hal tersebut justru untuk mengembalikan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif, independen, serta berpihak pada perdamaian dan penghormatan terhadap kedaulatan setiap bangsa.