TRIBUNTRENDS.COM - Ketegangan geopolitik global kembali memanas. Perang terbuka antara Iran dan Israel yang melibatkan Amerika Serikat mendorong lonjakan harga minyak mentah dunia dan memicu kekhawatiran banyak negara soal stabilitas fiskal.
Namun di tengah situasi internasional yang bergejolak itu, pemerintah Indonesia menegaskan satu sikap: keuangan negara masih dalam kendali.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, lonjakan harga minyak mentah akibat konflik di Timur Tengah tidak serta-merta mengguncang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, pemerintah telah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menghadapi tekanan harga energi global.
Baca juga: Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Bongkar Rahasia Utang Menkeu Purbaya: Krisis 1998 Sedang Ditunda!
Berbicara di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (3/3/2026), Purbaya menekankan bahwa kenaikan harga minyak masih berada dalam batas yang dapat ditoleransi oleh keuangan negara.
Bahkan, pemerintah telah melakukan perhitungan hingga pada skenario terburuk sekalipun.
"Kan channel-nya melalui ekspor ataupun harga minyak. Harga minyak sudah ke 80 (dolar AS per barrel), saya hitung sampai 92 pun kita masih bisa kendalikan anggarannya, jadi tidak masalah," kata Purbaya.
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah memilih pendekatan kalkulatif, bukan reaktif, dalam menghadapi tekanan eksternal.
Lonjakan harga minyak dinilai belum cukup kuat untuk menggoyahkan fondasi fiskal yang selama ini dibangun.
Lebih jauh, Purbaya mengaku tidak menyimpan kekhawatiran berlebihan terhadap potensi kenaikan lanjutan harga minyak mentah.
Salah satu penopang utama optimisme itu adalah keyakinan pemerintah dalam menjaga pendapatan negara, terutama dari sektor pajak dan cukai.
Upaya pencegahan kebocoran menjadi kunci agar tekanan terhadap defisit anggaran tidak membesar. Pemerintah, kata dia, akan memastikan setiap potensi penerimaan negara dapat dikunci secara optimal.
"Pengumpulan pajak kita dan cukai enggak ada yang bocor. Jadi bisa kurangi tekanan ke defisit. Kalau sudah bagus nanti kita lihat dampaknya seperti apa baru kita hitung langkah-langkah yang perlu kita lakukan," beber dia.
Dengan strategi tersebut, pemerintah menilai ruang pengelolaan fiskal masih cukup fleksibel, meskipun dinamika global terus berubah cepat dan sulit diprediksi.
Baca juga: Dapat Gift Paus saat Live di TikTok Anak, Menkeu Purbaya Takut Gratifikasi, KPK: Silakan Konsultasi
Selain pendapatan negara, Purbaya menekankan pentingnya menjaga permintaan domestik. Ia menyebut, struktur ekonomi Indonesia sangat bergantung pada konsumsi dalam negeri, yang menyumbang porsi dominan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Selama mesin konsumsi domestik tetap bergerak, pemerintah yakin tekanan dari luar negeri dapat diredam. Ketergantungan yang relatif kecil pada ekspor energi mentah menjadi salah satu faktor penyangga ekonomi nasional.
"Kita masih bisa atur enggak masalah. Kalaupun globalnya di atas, selama kita bisa jaga domestik demand yang 90 persen kontribusinya ke ekonomi kita juga masih bisa survive," tandas Purbaya.
Sebagai latar belakang, konflik di Timur Tengah kembali membara setelah Israel melancarkan serangan ke Iran dalam apa yang disebut sebagai “Operasi Tempur Besar”.
Serangan rudal yang diluncurkan pada Sabtu (28/2/2026) menjadi pemicu eskalasi perang terbuka antara kedua negara, dengan keterlibatan Amerika Serikat.
Dampaknya menjalar ke seluruh kawasan. Salah satu jalur energi paling vital dunia, Selat Hormuz, ditutup. Penutupan selat ini langsung mengganggu lalu lintas kapal tanker dan rantai pasok energi global.
Di pasar Asia, harga minyak mentah Brent pada Senin (2/3/2026) melonjak ke kisaran 80–81,5 dolar AS per barel, setara sekitar Rp 1,35–1,37 juta dengan asumsi kurs Rp 16.700. Sejumlah kapal niaga tertahan, sementara perusahaan pelayaran global memilih menghentikan operasional di kawasan Teluk demi keselamatan awak dan muatan.
***
