Jakarta (ANTARA) - Program operasi bibir sumbing gratis terus digencarkan di Indonesia sebagai upaya menekan tingginya angka kasus kelainan bawaan tersebut yang menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dunia. Program ini dijalankan oleh Smile Train Indonesia bekerja sama dengan Dentons HPRP.
“Memang sumbing ini kasus yang banyak di Indonesia. Setelah China dan India, Indonesia sebetulnya cukup tinggi. Dengan angka kejadian 1 dari 700 kelahiran, itu berarti setiap tahun ada banyak kasus yang terjadi,” kata dokter bedah plastik dr. Yantoko Sp.BP-RE dalam acara Harmoni Ramadan, Ciptakan Senyuman di Jakarta.
Country Manager Smile Train Indonesia Deasy Larasati mengatakan sejak 2002 pihaknya telah mendukung sekitar 7.000 operasi gratis setiap tahun dan dalam waktu dekat jumlahnya akan mencapai hampir 200.000 operasi di seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan operasi bibir sumbing umumnya berlangsung sekitar 45 menit dengan standar keselamatan yang ketat. Penanganan dini, kata dia, penting untuk mencegah gangguan makan, berbicara, hingga dampak psikologis pada anak.
"Smile Train tidak hanya fokus pada penanganan operasi saja, tetapi juga memberikan dukungan yang kami sebut life comprehensive care, yakni pendampingan berkelanjutan bagi pasien," ujar Deasy.
Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi dengan Dentons HPRP guna memperluas jangkauan dan memperkuat sosialisasi, termasuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil melalui jaringan tenaga kesehatan dan pemerintah daerah.
“Kita tahu bahwa ini dibutuhkan dan sebenarnya prosesnya tidak sulit. Yang penting adalah sosialisasi serta membangun kepercayaan masyarakat bahwa Smile Train memang benar-benar 100 persen gratis, tanpa biaya apa pun,” kata Partner Dentons HPRP Andre Rahadian.
Dr. Yantoko menegaskan seluruh layanan diberikan tanpa pungutan biaya kepada pasien. “Mulai masuk sampai keluar, harus nol,” ujarnya.
Melalui kolaborasi tersebut, program operasi gratis ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anak di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di daerah dengan keterbatasan akses informasi dan layanan kesehatan, sehingga penanganan dapat dilakukan sedini mungkin untuk mencegah dampak jangka panjang.
