TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Buniwangi, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, berhenti sejak akhir Januari 2026.

Hampir sebulan lamanya, sebanyak 2.998 penerima manfaat tidak lagi menerima paket makanan bergizi yang sebelumnya dibagikan setiap hari.

Meski demikian, ia mengingat pada pekan pertama Januari lalu MBG sempat terdistribusi, namun kemudian terhenti sebelum sempat berjalan kembali selama dua hari.

"Setelah itu gak pernah lagi ada MBG dari saat itu sampai sekarang. Katanya sih dapurnya berhenti dulu. Gak tahu alasannya apa," tutur Indah.

Orangtua siswa lainnya, Yuni (45), mengatakan berhentinya operasional dapur itu disinyalir karena adanya sengketa antara dua dapur yang menyuplai penerima manfaat yang sama.

Terpisah, pemilik fasilitas dapur, Tini Suhartini (44), mengatakan persoalan bermula ketika aksesnya sebagai maker pada virtual account operasional dapur tidak lagi dapat digunakan pada awal Januari 2026.

Maker dalam sistem MBG berperan menginisiasi transaksi pencairan dana operasional, baik untuk membeli bahan baku maupun menunjang kelancaran operasional.

"Awal Januari itu saya sudah tidak bisa maker. Beberapa hari kemudian ada email dari bank, nama virtual account berubah," ujar Tini.

Menurut dia, perubahan tersebut terjadi tanpa konfirmasi langsung kepadanya. Ia juga mempertanyakan informasi yang sempat beredar bahwa akunnya diretas.

"Kalau benar diretas, bank pasti konfirmasi. Ini langsung berubah tanpa ada konfirmasi," katanya.

Tini menuturkan, konflik bermula sejak Desember 2025 ketika ia menghentikan setoran Rp2.000 per porsi, yang kemudian menjadi Rp1.800 per porsi, kepada yayasan  pengelola SPPG tersebut.

Dengan 2.998 penerima manfaat, potongan Rp1.800 per porsi berarti jutaan rupiah per hari. Dalam sebulan, nilainya disebut signifikan terhadap biaya operasional dapur.

"Awalnya saya setor penuh. Tapi lama-lama beban dapur bertambah. Ada biaya sertifikasi, administrasi, dan lain-lain yang harus melalui yayasan. Dari 16 juta jadi 19 juta," ujarnya.

Ia menyebut sejumlah pembayaran, termasuk sertifikasi koki BNSP dan kebutuhan administratif lain, harus melalui yayasan. Bahkan, ada kuitansi yang menurutnya tidak atas nama institusi resmi.

"Semua dibebankan ke pemilik fasilitas. Saya merasa keberatan," ucapnya.

Tak lama kemudian, kepala SPPG yang sebelumnya bertugas di dapurnya berpindah ke dapur lain yang kini melayani distribusi untuk sekolah-sekolah penerima manfaat sebelumnya.

"Saya tanya SK perpindahan mana? Tidak ada penjelasan," ujarnya.

Sejak dapur berhenti beroperasi pada pekan pertama Januari 2026, sekitar 47 pekerja terdampak dan sejumlah pemasok bahan pangan belum terbayar. Dua pekan sebelum penghentian total, ia mengaku sudah kesulitan mencairkan dana operasional. (M Rizal Jalaludin)