TRIBUN-MEDAN.COM - Nilai tukar mata uang Rupiah pada pembukaan perdagangan,  Rabu (4/3/2026), bergerak melemah 58 poin atau 0,34 persen menjadi Rp16.930 per dolar AS dari penutupan sebelumnya yang tercatat Rp16.872 per dolar AS. 

Pelemahan nilai tukar mata uang rupiah ini nyaris mencapai Rp 17.000 per dollar Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.23 WIB, rupiah anjlok 0,29 persen ke level Rp 16.921 per dollar AS.

Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, memperkirakan rupiah masih berada dalam tekanan karena sentimen risk-off yang dipicu oleh eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Ketegangan geopolitik tersebut membuat investor global cenderung menghindari aset berisiko, termasuk mata uang negara berkembang seperti rupiah, dan beralih ke aset yang dianggap lebih aman seperti dollar AS.

“Rupiah diperkirakan masih dalam tekanan sentimen risk-off dari perkembangan perang AS-Israel dan Iran,” ujar Lukman,Rabu.

Selain faktor geopolitik, kenaikan harga minyak mentah dunia juga menjadi kekhawatiran pasar.

Konflik di Timur Tengah berpotensi mengganggu pasokan energi global dan mendorong harga minyak naik.

Kondisi ini dapat membebani perekonomian global, termasuk Indonesia yang masih mengimpor sebagian kebutuhan energi.

Tekanan tersebut dapat memperlebar defisit energi dan meningkatkan risiko inflasi domestik.

“Kenaikan harga minyak mentah juga dikhawatirkan akan membebani ekonomi global termasuk Indonesia,” paparnya.

Dalam situasi tersebut, pergerakan rupiah terhadap dollar AS diperkirakan masih akan bergerak terbatas dengan kecenderungan melemah.

Ia memperkirakan rupiah akan berada pada kisaran Rp 16.800 hingga Rp 16.950 per dollar AS. 

Baca juga: Imbas Perang Israel vs Iran, 2 Kapal Pertamina Tertahan di Selat Hormuz, Bahlil: Bukan Masalah

Penjelasan anak buah Menkeu Purbaya

Terpisah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan konflik geopolitik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat berpotensi memengaruhi perekonomian Indonesia.

Dampaknya dapat menjalar melalui kenaikan harga komoditas global, tekanan inflasi, hingga pelemahan nilai tukar rupiah.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan, eskalasi konflik di Timur Tengah bisa mendorong lonjakan harga sejumlah komoditas strategis yang berpengaruh langsung terhadap ekonomi nasional.

“Konflik Timur Tengah berpotensi berdampak pada peningkatan harga komoditas (ICP, batu bara, CPO, nikel); tekanan terhadap inflasi, nilai tukar, dan suku bunga; serta aktivitas ekonomi secara parsial,” ujar Deni.

Meski demikian, ia menilai dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi relatif tertahan.

Kenaikan harga komoditas ekspor utama seperti batu bara, CPO, dan nikel justru dapat menopang kinerja ekonomi Indonesia sebagai negara pengekspor.

Menurut Deni, risiko kenaikan harga energi di dalam negeri juga dimitigasi melalui kebijakan subsidi agar harga BBM dan listrik tetap terjangkau bagi masyarakat.

Dari sisi perdagangan, dampak langsung terhadap ekspor nasional dinilai terbatas.

Kontribusi ekspor Indonesia ke kawasan Teluk hanya sekitar 8,7 miliar dollar AS dari total hampir 300 miliar dollar AS.

“Meskipun demikian, risiko penutupan Selat Hormuz tetap perlu diwaspadai,” ujarnya.

Penutupan jalur strategis tersebut berpotensi mengganggu distribusi energi global, termasuk pasokan minyak mentah, yang dapat memicu lonjakan harga energi dunia.

Dari sisi fiskal, konflik geopolitik berpotensi memberi tambahan penerimaan negara melalui kenaikan harga komoditas ekspor andalan.

Namun, di saat yang sama, beban belanja negara juga bisa meningkat akibat kenaikan harga minyak.

“Untuk APBN, sisi penerimaan diperkirakan mendapat windfall dari komoditas ekspor, meskipun terdapat tekanan dari sisi belanja dengan harga minyak yang meningkat,” kata Deni.

Pemerintah memastikan pengelolaan fiskal tetap berada di jalur yang sehat.

Defisit APBN dijaga di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sembari mempertahankan stabilitas ekonomi dan mendukung program prioritas.

Deni menambahkan, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan otoritas moneter dan sektor keuangan, serta memantau perkembangan konflik dan dampaknya terhadap perekonomian global maupun domestik guna memastikan stabilitas nasional tetap terjaga.

(*/Tribun-medan.com)

Baca juga: Rupiah Makin Melemah Nyaris Rp 17 Ribu Per Dolar AS, Purbaya Yakin Tak Akan Picu Krisis Ekonomi