Laporan Wartawan Tribungayo Alga Mahate Ara|Aceh Tengah

Tribungayo.com, Takengon – Permasalahan sinkhole atau amblesnya tanah di Kecamatan Ketol, Aceh Tengah menjadi perhatian serius berbagai pihak. 

Fenomena tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada infrastruktur, tetapi juga mengancam keselamatan warga, lahan pertanian, serta stabilitas lingkungan di wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah diminta fokus dan responsif dalam menangani persoalan tersebut. 

Penanganan dinilai tidak cukup hanya dengan peninjauan lapangan atau pernyataan normatif, melainkan harus disertai kajian teknis yang komprehensif serta pelibatan ahli geologi.

Selain itu, diperlukan koordinasi lintas instansi agar solusi yang diambil bersifat jangka panjang dan tidak sekadar sementara. 

Pemerintah daerah juga diharapkan menyiapkan langkah mitigasi risiko bagi masyarakat terdampak, termasuk skema bantuan maupun relokasi jika dibutuhkan.

Fungsi pengawasan legislatif turut menjadi sorotan.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah dinilai memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan dan anggaran penanganan sinkhole tersebut. 

DPRK diharapkan aktif menjalankan fungsi kontrol agar setiap kebijakan eksekutif tepat sasaran, transparan, dan berpihak pada masyarakat.

Hal itu disampaikan Teuku Muhammad Faris Abqari, mahasiswa universitas Syiah Kuala asal Aceh Tengah kepada Tribungayo.com, Rabu (4/3/2026).

Ia menilai persoalan sinkhole di Ketol tidak boleh dianggap sepele karena berpotensi menimbulkan dampak lebih luas.

“Pemerintah daerah harus benar-benar fokus dan serius. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal keselamatan warga dan masa depan daerah,” ujarnya.

Faris juga mendorong DPRK Aceh Tengah agar lebih tegas dalam menjalankan fungsi pengawasan. 

Menurutnya, jika diperlukan, DPRK dapat menggunakan hak kelembagaan untuk meminta penjelasan resmi dari pihak eksekutif terkait langkah konkret yang telah dan akan dilakukan.

Ia menambahkan, transparansi menjadi kunci agar tidak muncul keresahan maupun ketidakpercayaan publik.

Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi faktor penting dalam menghadapi persoalan tersebut, dengan menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. (*)