TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, perang AS-Israel melawan Iran tidak akan mempengaruhi harga jual bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di Indonesia.

Ia menyebut, Pertalite merupakan bensin yang dijual kepada masyarakat atas dasar subsidi dari pemerintah. 

"BBM dalam negeri itu kan dibagi menjadi dua. Ada harga yang disubsidi, ada harga yang diserahkan kepada pasar. Kalau harga yang disubsidi, yang bensin, Pertalite, itu (harga minyak dunia-Red) mau naik berapapun tetap harganya sama," katanya, dalam jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (3/3).

Diketahui, saat ini harga bensin untuk RON 90 jenis Pertalite milik PT Pertamina dijual untuk keperluan masyarakat dibanderol Rp 10.000/liter karena adanya subsidi dari pemerintah.

Bahlil mengatakan, kenaikan harga terhadap Pertalite bisa saja terjadi, asalkan ada ketetapan langsung dari pemerintah.

Meski demikian, pemerintah belum membahas apapun perihal harga Pertalite meski adanya konflik di Timur Tengah.

"Termasuk dengan subsidi Solar. Sampai dengan kami rapat tadi, belum ada (kenaikan harga-Red). Jadi aman-aman saja," ucapnya.

Dengan kepastian itu, mantan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM itu meminta publik tidak perlu khawatir.

Ia meminta publik, khususnya yang saat ini tengah menjalani ibadah puasa Ramadan dan tengah menyambut Hari Raya Idulfitri untuk sejatinya fokus saja untuk beribadah.

"Hari raya yang baik, puasa yang baik, insyaAllah belum ada kenaikan harga BBM," tukasnya.

Sementara, untuk BBM dengan RON yang lebih tinggi, dalam hal ini yang tidak disubsidi opemerintah, Bahlil menuturkan, harganya menyesuaikan pasar.

Hal serupa juga terjadi untuk BBM merek swasta yang ada di dalam negeri, seperti  Shell, Vivo dan BP AKR.

"Tetapi kalau untuk (bensin) non-subsidi, artinya harga pasar, dia akan fluktuatif berdasarkan dinamika harga pasar yang ada, yang sudah terjadi sebelumnya," bebernya.

"Itu kan sudah terjadi, bukan baru sekarang kan? Dan itu sudah terjadi sebelum-sebelumnya berdasarkan Permen tahun 2022. Bahwa harga itu kalau yang non-subsidi itu bisa terjadi dinamika," sambungnya.

Bahlil mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan skenario terburuk atas pasokan minyak mentah atau crude oil untuk mengantisipasi berlanjutnya konflik antara AS-Israel dengan Iran.

Satu solusi yang diambil adalah mengalihkan impor crude ke AS dari Timur Tengah. 

Menurut dia, penutupan Selat Hormuz oleh Iran berisiko mengganggu distribusi minyak ke pasar dunia, di mana situasi itu disebut tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir.

"Sekali lagi saya katakan bahwa ketegangan ini tidak bisa kita meramalkan kapan selesai. Bisa cepat, bisa lambat," jelasnya.

Bahlil menyebut, apabila krisis terhadap pasokan minyak berlangsung lama, pemerintah menyiapkan strategi pengalihan sumber impor minyak mentah demi memastikan pasokan dalam negeri tetap tersedia tanpa gangguan distribusi.

Ia menyebut, sebanyak 20-25 persen impor minyak mentah Indonesia selama ini berasal dari kawasan Timur Tengah. 

"Dengan berbagai macam dinamika yang ada, alhamdulillah ternyata setelah tadi kami detailing, dari total impor crude kita dari Middle East itu kurang lebih sekitar 20-25 persen. Selebihnya kita ambil dari Afrika, dari Angola, dari Amerika, kemudian dari beberapa negara lain seperti Brazil," tuturnya.

Adapun, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan ketahanan anggaran negara dalam menghadapi lonjakan harga minyak dunia akibat memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah.

Ia memastikan pemerintah telah menyiapkan simulasi skenario terburuk guna menjaga stabilitas ekonomi nasional agar tetap berada dalam kondisi terkendali.

Dia menambahkan, ketahanan fiskal Indonesia saat ini memiliki ruang gerak yang sangat luas untuk meredam gejolak energi global. 

Purbaya menjamin postur APBN telah dihitung secara matang untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak yang melampaui asumsi awal.

"Saya sudah hitung, sampai harga minyak 92 dolar pun kita masih bisa kendalikan anggaran, jadi enggak ada masalah," terangnya, saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/3) malam.

Purbaya menyampaikan, pemerintah memiliki kemampuan untuk melakukan penyesuaian (adjust) belanja secara fleksibel.

Dengan perhitungan itu, masyarakat diminta tidak perlu merasa cemas terhadap keberlanjutan program pembangunan dan subsidi negara. (Tribunnews/Rizki Sandi Saputra/Igman Ibrahim)