TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, mengingatkan pemerintah akan ancaman risiko akibat eskalasi konflik terbuka antara Israel yang didukung Amerika Serikat (AS) dengan Iran, khususnya pasca-penutupan Selat Hormuz.

Azis menilai, situasi saat ini bukan lagi sekadar konflik regional, melainkan ancaman terhadap arteri energi global yang dampaknya akan langsung dirasakan oleh perekonomian Indonesia.

Baca juga: Selat Hormuz Diblokade Iran dan Kilang Arab Saudi Tutup, Minyak dan Gas Asia Jadi Rebutan

"Serangan udara, balasan drone dan rudal, perluasan front hingga mendekati Lebanon, serta ancaman terhadap Selat Hormuz, semuanya menunjukkan bahwa ketegangan telah bergerak dari ruang diplomasi menuju arena konfrontasi terbuka," kata Azis kepada wartawan, Rabu (4/3/2026).

Ia menjelaskan, Selat Hormuz merupakan jalur bagi sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. 

Menurut Azis, jika jalur ini terganggu, dunia akan menghadapi lonjakan harga minyak, kenaikan premi asuransi, hingga guncangan rantai pasok.

Ia menyebut, sebagai negara importir minyak, Indonesia tidak bisa merasa jauh dari konflik tersebut. 

Kenaikan harga minyak dunia akan berdampak langsung pada beban impor, menekan nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS, dan memicu inflasi impor.

Pemerintah, menurut Azis, akan dihadapkan pada dilema berat antara mempertahankan subsidi energi yang membengkak atau menyesuaikan harga BBM dengan risiko menekan daya beli masyarakat.

"Krisis di Selat Hormuz mungkin terjadi ribuan kilometer dari Nusantara. Tetapi ketika jalur energi global bergetar, dapur kita ikut merasakan panasnya," ujarnya. 

Ia menegaskan, jika konflik berkepanjangan, Indonesia bisa menghadapi tekanan simultan pada sisi fiskal, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, Azis mendorong pemerintah untuk mengambil peran aktif melalui; pertama, jalur diplomasi yang substantif. 

Azis meminta Indonesia memanfaatkan posisinya sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk mendorong de-eskalasi dan gencatan senjata.

"Netralitas tidak berarti pasif; ia berarti menjaga jarak dari blok kekuatan sambil aktif membangun ruang dialog," tegasnya. 

Kedua, penguatan struktural di dalam negeri. 

Krisis ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat diversifikasi energi, mereformasi subsidi agar tepat sasaran, serta menjaga disiplin fiskal dan moneter.

"Koordinasi fiskal dan moneter juga harus disiplin. Stabilitas rupiah, pengendalian inflasi, dan kepercayaan pasar menjadi penopang utama agar guncangan eksternal tidak berubah menjadi krisis domestik. Bantalan sosial bagi kelompok rentan perlu disiapkan sejak awal, bukan setelah tekanan terasa luas," imbuhnya. 

Untuk diketahui, Iran menutup Selat Hormuz menyusul serangan Israel dan Amerika Serikat ke negara tersebut, yang mengakibatkan meninggalnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.