BANJARMASINPOST.CO.ID- Polemik soal kesejahteraan guru honorer kembali mencuat setelah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah isu pemerintah tidak memperhatikan guru non-aparatur sipil negara (ASN).
Ia menegaskan kewenangan guru honorer berada di pemerintah daerah. Kendati demikian pemerintah pusat memberikan insentif.
Menurutnya, insentif mengalami kenaikan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo menjadi Rp 400 ribu.
Selain itu, tunjangan guru non-ASN disebutnya naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp 2 juta. Anggaran pendidikan pun diklaim tetap 20 persen dari APBN atau sebesar Rp 769,1 triliun pada 2026.
Di Banjarmasin, seorang guru non-ASN di Madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta, Febri (29), mengaku belum merasakan insentif rutin dari pemerintah.
“Memang kemarin ada pendataan guru honorer supaya dapat insentif tiap bulan. Sekolah daftarkan, tapi nggak semua lulus. Saya sendiri nggak lulus. Kriterianya bagaimana juga saya kurang tahu,” ujarnya, Rabu (4/3).
Baca juga: Gaji Guru PPPK di Kabupaten Banjar Tak Cair Sejak Oktober, Insentif Rp 150 Ribu Per Bulan
Febri yang sudah empat tahun mengajar menjelaskan, sistem penggajiannya berbeda karena berada di bawah yayasan swasta. Gajinya bersumber dari SPP siswa dan dihitung berdasarkan jam mengajar. “Karena yayasan, digaji dari SPP murid. Saya wali kelas, dihitung per jam,” katanya.
Saat ini, ia menerima Rp 334 ribu per bulan. Ada kenaikan dibanding sebelumnya sekitar Rp 280 ribu. “Dulu memang ada isu kenaikan gaji guru non-PNS, dan memang naik sih jadi Rp 334 ribu. Tapi ya segitu,” ucapnya.
Ia menyebut tunjangan profesi memang ada, tetapi hanya bisa diperoleh guru yang memiliki sertifikat pendidik. Sementara dirinya belum memiliki sertifikasi tersebut. “Sudah empat tahun mengajar, tapi belum punya sertifikat pendidik,” katanya.
Dengan nominal tersebut, Febri mengaku sulit jika hanya mengandalkan gaji utama. “Kalau mengharap gaji saja jelas sulit. Jadi saya buka les privat di rumah. Itu yang bantu kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Ia juga menyinggung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menurutnya tidak selalu cair tepat waktu. “Dana BOS juga nggak tiap bulan. Ini saja belum cair. Ramadan tahun ini terasa sulit,” katanya.
Di tengah berbagai klaim kenaikan insentif dan besarnya anggaran pendidikan nasional, Febri mengaku realistis dengan kondisinya saat ini.
“Kalau berharap jadi PNS kayaknya jauh. Malah melihat dana pendidikan dipotong, rasanya lebih kepikiran kerja di tempat lain yang gajinya UMR,” tuturnya.
Pernyataan pemerintah pusat menyebut kesejahteraan guru terus ditingkatkan. Namun di tingkat sekolah swasta daerah, sebagian guru non-ASN masih bertahan dengan ratusan ribu rupiah per bulan, dan pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan hidup.
Sementara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat, guru honorer yang menerima gaji melalui dana BOS, sebanyak 226. Namun, terkait insentif tambahan (bukan gaji) masih ada guru yang tidak termasuk.
Salah satunya, Ibnu, guru Seni dan Budaya SMPN 1 Kandangan. Dia belum terdaftar sebagai penerima tunjangan non-ASN, padahal sudah mengajar dua tahun lebih dan masuk di Dapodik.
“Mungkin ada terkendala sewaktu penarikan data kemarin yang untuk BSU. Saya masih kurang untuk bulannya, kalau tidak salah,” kata warga Amawang Kanan, HSS ini.
Meski begitu, dia masih mengaku bersyukur karena gaji diterima dalam satu tahun terakhir naik menjadi Rp 1 juta per bulan dan dibayarkan setiap bulan.
Kepala Disdikbud HSS, Ronaldy Prana Putra menjelaskan insentif untuk honorer bervariasi.
Berdasarkan peraturan terbaru untuk Tahun Anggaran 2026 (Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025), penggunaan dana BOSP Reguler untuk honor guru dan tenaga kependidikan non-ASN dibatasi maksimal 20 persen bagi satuan pendidikan negeri. Sementara, sekolah swasta, persentase maksimal adalah 40 persen dari total pagu anggaran.
“Kalau dana diterima dari APBN lainnya masih kami inventarisir. Insentif terkait kenaikan 300 menjadi 400, tahun 2025 300 langsung transfer dari APBN pak, dengan syarat terdaftar di dapodik,” jelasnya. (sul/ady)
