TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Djamari Caniago, menegaskan bahwa pelaksanaan apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau bukan sekadar agenda tahunan tanpa makna.
Sebab kata dia, kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian serius Presiden karena dapat merusak citra Indonesia dimata global. sehingga pemerintah pusat turun langsung memastikan kesiapsiagaan di daerah rawan, termasuk di Provinsi Riau.
“Kami sengaja ke Riau dan memimpin langsung apel kesiapsiagaan karhutla. Jadi apel ini setiap tahun dilakukan. Ini bukan hanya seremonial belaka, tapi ini adalah sebuah warning dan peringatan bagi kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta meningkatkan kemampuan sumber daya yang ada untuk mengatasi karhutla yang saat ini sudah terjadi di Riau,” tegas Djamari.
Apel kesiapsiagaan tersebut digelar di Lapangan Lanud Roesmin Nurjadin, Kamis (5/3/2026).
Djamari Caniago hadir didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.
Pada kesempatan tersebut, Menko Polkam menyoroti dampak luas karhutla yang tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga bisa menjadi sorotan dunia internasional.
Baca juga: BMKG: Kemarau Tahun Ini Lebih Kering dari 2025, Daerah Rawan Karhutla Diminta Bersiap
Baca juga: Pemerintah Pusat Serahkan Bantuan Rp1 Miliar untuk Penanggulangan Karhutla di Riau
“Karena karhutla ini sangat berdampak ke banyak sektor. Akibat kabut asap bisa menimbulkan polusi. Dan kalau asapnya sudah menyebrang ke negara tetangga, itu bisa menjadi perhatian dunia. Isu yang akan dihembuskan itu hutan di Indonesia dibakar dan kita tidak mampu mengatasinya,” ujarnya.
Ia menegaskan, kondisi tersebut dapat memengaruhi kepercayaan dunia terhadap Indonesia dalam mengelola kawasan hutan.
“Itu artinya kepercayaan dunia kepada kita untuk mengelola hutan diragukan. Jadi kita harus menjadikan ini sebagai atensi yang sangat penting untuk diatasi,” katanya.
Selain berdampak pada citra negara, karhutla juga berpengaruh besar terhadap sektor ekonomi dan kesehatan masyarakat apabila tidak segera ditangani.
“Maka kita harapkan kepada semua lapisan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Akibat ketidakpahaman masyarakat, ini tugas kita untuk mengedukasi dan mensosialisasikan,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan nyata, pemerintah pusat juga menyerahkan bantuan peralatan penanggulangan karhutla kepada Pemerintah Provinsi Riau.
Bantuan tersebut berupa kendaraan truk serbaguna, motor trail, serta ratusan alat komunikasi handy talky (HT) dengan total nilai Rp1 miliar.
Bantuan diserahkan langsung oleh Menko Polkam Djamari Caniago kepada Kepala BPBD Riau Edy Afrizal, disaksikan Penjabat (Pj) Gubernur Riau SF Hariyanto dan Kepala BNPB Suharyanto.
Caniago menegaskan, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian serius pemerintah pusat untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah rawan karhutla seperti Riau.
“Peralatan ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung respons cepat di lapangan. Koordinasi harus semakin solid,” tegasnya.
Tak hanya Riau, bantuan serupa juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi. Terlihat Kepala BPBD Jambi hadir mewakili Gubernur Jambi untuk menerima langsung bantuan dari pemerintah pusat tersebut.
( Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)
