TRIBUNTRENDS.COM - Dinamika politik Kalimantan Timur mulai menghangat jauh sebelum tahun kontestasi tiba. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara mengejutkan menjadi partai pertama yang menyatakan sikap tegas: tidak akan lagi mengusung pasangan petahana, Rudy Mas'ud–Seno Aji pada Pilkada 2030 mendatang.
Pernyataan ini sontak memantik perhatian publik dan memunculkan spekulasi arah koalisi politik di Benua Etam.
Di tengah situasi tersebut, PDI Perjuangan Kalimantan Timur turut memberikan respons atas manuver politik yang dilakukan PKB.
Baca juga: Pembelaan Diskominfo Kaltim Soal Range Rover yang Melaju di Jalanan: Itu Mobil Pribadi Rudy Masud
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai keputusan PKB merupakan hak prerogatif masing-masing partai politik.
Menurutnya, setiap partai memiliki mekanisme dan pertimbangan tersendiri dalam menentukan arah dukungan politik ke depan. Di internal PDI Perjuangan sendiri, kata Ananda, persiapan menuju Pilkada mendatang tentu sudah mulai dipikirkan secara matang.
Ia menegaskan bahwa penentuan figur yang akan diusung PDIP tidak dilakukan secara sembarangan. Ada mekanisme internal yang ketat, terukur, dan berbasis pada berbagai indikator penilaian.
"Kalau PDIP itu pastinya dalam memilih dan merekomendasi calon kepala daerah, kita betul-betul melihat dari track record. Banyak indikator barometer yang kita jadikan penilaian; mulai dari survei, background, histori kerja, psikotes, hingga fit and proper test," ujar Ananda Moeis, Kamis (5/3/2026).
Bagi partai berlambang banteng moncong putih itu, rekam jejak dan ideologi menjadi harga mati dalam menentukan rekomendasi calon kepala daerah.
Lebih jauh, Ananda memberi sinyal tegas bahwa PDI Perjuangan lebih sreg mendorong kader internal yang telah teruji.
Ia menyebut, PDIP Kaltim saat ini telah mengantongi sejumlah nama kader potensial, termasuk mereka yang memiliki pengalaman di eksekutif tingkat kabupaten dan kota. Nama-nama tersebut disiapkan untuk bertarung dalam kontestasi politik mendatang.
"Diutamakan kader sendiri yang sesuai dengan garis ideologi partai. PDI Perjuangan punya visi misi jelas, tujuannya masyarakat adil dan makmur. Inginnya ya kader sendiri, kita juga menyiapkan, kita juga punya lho," tegasnya.
Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa PDIP ingin memperkuat basis kaderisasi dan tidak sekadar bergantung pada figur eksternal.
Baca juga: Warga Pergoki Mobil Mirip Kendaraan Dinas Rp8,5 M Rudy Masud di Jalanan Kaltim, Pemprov Klarifikasi
Saat diminta menilai rapor satu tahun kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji, terutama terkait program prioritas Gratispol–Jospol, Ananda memberikan catatan kritis.
Ia mengakui program tersebut memiliki konsep yang baik. Namun, menurutnya, evaluasi berbasis data lapangan tetap menjadi hal penting agar pelaksanaan kebijakan semakin tepat sasaran.
"Banyak yang harus diperbaiki. Programnya bagus, tapi harus banyak mendengar saran, masukan, dan kritikan biar lebih bagus lagi.
Kalau mau memberi penilaian, kita harus lihat angka; tingkat kemiskinan gimana, perekonomian gimana, hingga angka stunting," ungkapnya.
Ananda juga menyoroti kendala teknis yang sempat menjadi perbincangan publik, khususnya dalam sektor pendidikan pada program Gratispol.
"Baru satu tahun, harus monev (monitoring evaluasi) terus. Terkait Gratispol, khususnya sektor pendidikan, sosialisasinya harus ditingkatkan.
Kemarin kenapa ada yang katanya sudah diterima ternyata ditolak lagi? Mungkin karena sosialisasinya belum sampai ke semuanya," tandasnya.
Sebelumnya, keputusan mengejutkan itu disampaikan langsung oleh Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin.
Ia menegaskan bahwa partainya tidak akan kembali mendukung pasangan Rudy Mas’ud–Seno Aji pada Pilgub 2030. Keputusan tersebut, menurutnya, merupakan hasil pertimbangan internal partai setelah menyerap aspirasi kader serta mencermati dinamika politik yang berkembang di Kalimantan Timur.
“PKB itu partai yang terbuka dan dinamis, kami mendengar suara kader dan konstituen. Untuk Pilgub 2030, kami memastikan tidak lagi mengusung Rudy Masud–Seno Aji,” tegasnya, Selasa (3/3/2026).
Syafruddin, yang akrab disapa Bang Udin, menekankan bahwa keputusan tersebut tidak dilandasi sentimen pribadi. Ia menyebutnya sebagai murni pertimbangan politik dan strategi partai ke depan.
“Ini bukan persoalan (sentimen) pribadi, murni pertimbangan politik dan strategi partai,” ujarnya.
Sebagai informasi, pada kontestasi sebelumnya Rudy Mas’ud dan Seno Aji memperoleh dukungan PKB bersama 11 partai lainnya. Namun dinamika politik selalu bergerak.
Bagi partai politik, periode pasca pemilihan kepala daerah memang menjadi momentum evaluasi terhadap dukungan yang pernah diberikan. Sikap politik dapat berubah seiring waktu, menyesuaikan kebutuhan strategis dan arah perjuangan partai.
Dengan sikap tegas PKB serta sinyal kuat dari PDIP untuk mengusung kader internal, peta koalisi menuju Pilkada 2030 di Kalimantan Timur tampaknya sudah mulai terbentuk bahkan ketika waktu kontestasi masih beberapa tahun lagi.
***
