TRIBUNTORAJA.COM, MAKALE - Warga Kelurahan Bungin, Kecamatan Makale Utara, Tana Toraja, Sulsel, mengeluhkan sulitnya mendapat air bersih.

Keluhan itu disampaikan warga kepada anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI, Yul Purwanto Palamba, saat melaksanakan Reses Masa Sidang II tahun 2026 , Rabu (4/3/2026).

Kegiatan reses yang berlangsung di Kantor Lurah Bungin, Kecamatan Makale Utara itu dihadiri puluhan warga yang menyampaikan berbagai aspirasi.

Khususnya kesulitan mendapatkan pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Lurah Bungin, Thomas Lamba Kala Lembang, mengatakan kebutuhan air bersih menjadi persoalan paling mendesak di wilayahnya karena berdampak langsung pada aktivitas masyarakat maupun pelayanan di kantor kelurahan.

“Kebutuhan utama kami adalah air. Bagaimana kami bisa bekerja dan memberikan pelayanan kalau air tidak ada,” ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan air, pihak kelurahan terpaksa membeli air dari PDAM dengan harga sekitar Rp120 ribu per tandon.

Menurutnya, kondisi tersebut cukup membebani, terutama untuk operasional kantor kelurahan dan warga yang juga kerap mengalami kekurangan air, khususnya saat musim kemarau.

Menanggapi keluhan tersebut, anggota DPRD Tana Toraja Yul Purwanto Palamba’ mengatakan aspirasi warga terkait air bersih akan menjadi prioritas untuk diteruskan kepada pemerintah daerah.

“Semua yang disampaikan masyarakat, termasuk persoalan air bersih ini, akan kami tampung dan kami sampaikan kepada pemerintah daerah agar mendapat perhatian serius,” katanya.

Selain persoalan air bersih, warga juga menyampaikan aspirasi lain seperti perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan jembatan, serta kebutuhan pagar sekolah.

Dalam kesempatan itu, Yul juga menyerahkan bantuan satu unit tandon penampungan air untuk Kantor Kelurahan Bungin sebagai respons awal atas kebutuhan mendesak di wilayah tersebut.

Melalui kegiatan reses tersebut, warga berharap persoalan air bersih yang selama ini memaksa mereka membeli air dengan biaya cukup besar dapat segera mendapat solusi dari pemerintah daerah.(*)