TRIBUN-TIMUR.COM — Kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan menunjukkan perbedaan.
Kabupaten bertetangga seperti Wajo dan Soppeng sama-sama memastikan THR hanya diberikan kepada PNS dan PPPK penuh waktu.
Sementara PPPK paruh waktu dipastikan tidak mendapatkannya.
Namun berbeda dengan Kabupaten Sinjai yang justru menyiapkan anggaran khusus untuk membayar THR bagi PPPK paruh waktu.
Wajo: THR Hanya untuk PNS dan PPPK Penuh Waktu
Pemerintah Kabupaten Wajo menegaskan THR hanya diberikan kepada ASN berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK penuh waktu.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Wajo, Andi Pallawarukka, mengatakan ribuan ASN dipastikan menerima THR tahun ini.
“Tentu ASN berstatus PNS dan PPPK penuh waktu itu dapat THR,” ujar Andi Pallawarukka kepada Tribun-Timur.com, Rabu (4/3/2026).
Meski demikian, jadwal pencairannya belum ditentukan karena pemerintah daerah masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar pelaksanaan.
“Kami masih menunggu Perpres. Estimasi THR satu bulan gaji dan biasanya cair H-7 sebelum lebaran,” jelasnya.
Kepala Bidang Anggaran BPKPD Wajo, Syahmadia, menambahkan anggaran THR sebenarnya telah disiapkan dalam APBD.
Menurutnya, perhitungan anggaran dilakukan dengan skema gaji 14 bulan.
“Anggaran sudah tersedia karena dianggarkan gaji 14 bulan. Namun rinciannya menunggu aturan,” katanya.
Ia menegaskan PPPK paruh waktu tidak termasuk penerima THR.
“Betul, hanya PNS dan PPPK penuh waktu. PPPK paruh waktu tidak ada,” tegasnya.
Sementara itu, THR bagi guru bersertifikat di Kabupaten Wajo telah lebih dulu dicairkan pada awal Februari 2026.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wajo, Alamsyah, menyebut total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp25,9 miliar.
“Sudah cair kepada semua guru bersertifikat sejak awal Februari,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Soppeng: Nasib PPPK Paruh Waktu Sama, Tak Dapat THR
Kebijakan serupa juga terjadi di Kabupaten Soppeng.
Pemerintah Kabupaten Soppeng memastikan THR hanya diberikan kepada PNS dan PPPK penuh waktu.
Pj Sekretaris Daerah Soppeng, Andi Muhammad Surahman, mengatakan pemerintah daerah masih menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat sebelum menetapkan pencairan THR.
“Iya, kami masih menunggu PP,” ujarnya kepada Tribun-Timur.com, Kamis (5/3/2026).
Ia menjelaskan estimasi anggaran THR belum bisa dihitung sebelum regulasi tersebut diterbitkan.
“Menunggu PP baru kita bisa estimasi,” katanya.
Namun satu hal yang sudah dipastikan, sebanyak 3.507 PPPK paruh waktu di lingkup Pemkab Soppeng tidak akan menerima THR.
“Hanya PNS dan PPPK penuh waktu yang dapat THR. PPPK paruh waktu tidak dapat,” tegasnya.
Sinjai Justru Siapkan THR untuk PPPK Paruh Waktu
Kebijakan berbeda diterapkan Pemerintah Kabupaten Sinjai.
Pemkab Sinjai justru menyiapkan anggaran sekitar Rp2,3 miliar untuk pembayaran THR bagi 3.942 PPPK paruh waktu.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sinjai, Andi Ilham Abubakar, mengatakan anggaran tersebut telah dialokasikan dalam APBD.
“Besaran THR yang diterima sama dengan gaji,” ujarnya kepada Tribun-Timur.com, Kamis (5/3/2026).
Ia menjelaskan pemerintah daerah kini tinggal menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat sebelum menyalurkan THR tersebut.
“Pada prinsipnya anggaran sudah siap, tinggal menunggu regulasi,” katanya.
Salah seorang PPPK paruh waktu di Sinjai mengaku berharap tunjangan tersebut bisa segera dicairkan menjelang Idulfitri.
“Semoga cepat cair supaya ada tambahan untuk kebutuhan lebaran,” ujarnya.
Pemerintah Siapkan Rp55 Triliun THR ASN
Secara nasional, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp55 triliun untuk pembayaran THR ASN tahun 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut anggaran tersebut meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp49 triliun.
“THR ASN 2026 akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat termasuk TNI-Polri sebesar Rp22,2 triliun, 4,3 juta ASN daerah Rp20,2 triliun, serta 3,8 juta pensiunan Rp12,7 triliun,” ujar Airlangga dalam konferensi pers menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.
Pemerintah memastikan THR dibayarkan penuh 100 persen yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau tunjangan kinerja sesuai regulasi. (*)
