Laporan Muhammad Azzam
TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG- Wakil Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Haji Umrah (BERSATHU), Rafiudin Firdaus menilai penundaan pemberangkatan umroh bukan menjadi menjadi solusi di tengah perang AS- Israel dan Iran.
Dirinya meminta agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan dapat berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi maupun maskapai penerbangan untuk mencarikan jalan keluar yang tidak merugikan para pengusaha biro perjalanan umrah.
"Harapannya gitu ya ke depan tuh ada sebuah komunikasi yang intens, antara pemerintah, setiap sektor terkait, baik dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Haji Umrah gitu ya, bagaimana mencari solusi agar jemaah-jemaah ke depan itu bisa pulang dan tetap berjalan ibadah umrah," kata Rafi saat diwawancarai di Karawang pada Jumat (6/3/2026).
Dia menyebut, upaya pemulangan jemaah umroh yang tertahan oleh pemerintah telah baik.
Pemerintah selalu melakukan pemantauan dengan baik, akan tetapi banyak dari pengusaha biro perjalanan yang terancam alami kerugian besar imbas jemaah yang tertahan tidak bisa pulang.
"Jadi otomatis yang mengeluarkan cost tambahan selama tinggal di sana dan untuk keperluan lain," beber dia.
Apalagi, kata Rafi, jika travel umrah memiliki paket umrah itikaf. Tentu, semuanya sudah terjadi dan terpesan seperti tiket pesawat, visa, maupun penginapan.
Untuk travel milikinya di Sanema Tour tak masalah, karena penerbangannya menggunakan maskapai Saudia yang langsung tanpa transit.
Namun, untuk travel lain yang maskapainya harus transit ini yang sangat rugi.
"Ini pun perlu diperhatikan karena kita selalu penyelenggara sudah mempersiapkan semuanya nih. Baik tiket sudah kita bayar, akumulasi hotel sudah kita procurement, handling juga kita bayar, bis, dan juga visa juga sudah terbit pada itu, nah ini harus ada solusi yang terbaik," beber dia.
Kata Rafi, pemerintah harus punya solusi jika terjadi penundaan pemberangkatan. Seperti adanya jaminan uang tiket pemberangkatan pesawat tidak hangus, termasuk hotel dan akomodasi lain yang sudah dibayarkan.
Dia memberikan contoh hitungan, misalkan ada satu grup 30 orang, dan membayar semua kebutuhan seperti tiket, hotel, visa, handling dan lainnya per orang itu Rp 30 juta lebih. Kebutuhan semua itu bisa mencapai Rp 1,2 miliar
Jika semuanya punya 2-3 grup, dikalikan saja itu nilainya cukup besar.
"Pemerintah mungkin salah satu alternatif yang bisa dilakukan apa tadi misalnya, visa itu bisa extend perpanjang sampai normal.
Kedua tadi akumulasi itu dari fund jadi bisa refund lah bagaimana caranya uang itu tidak hangus," kata Rafi.
"Termasuk juga dengan akumulasi lainnya kayak bis juga nah itu harus handling juga itu harus kembalikan uangnya gitu. Karena kalau tidak, ya ini jelas sangat mengganggu ya cashflow teman-teman di penjanggara pengusaha umrah gitu," ungkapnya.
Terakhir, Rafi berharap agar perang Israel dengan Iran bisa segera berakhir. Sebab, jika ini berkepanjangan bukan hanya berdampak bagi pemberangkatan jemaah umrah. Akan tetapi juga bisa berdampak untuk pemberangkatan ibadah haji. (MAZ)
