TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman meminta Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, segera menuntaskan pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Barombong.

Hal itu disampaikan Andi Sudirman saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Makassar di Hotel Claro, Kamis (5/3/2026).

Banyak program strategis yang dibahas Andi Sudirman pada kesempatan itu. 

Mulai dari proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL), persoalan banjir, hingga progres rencana pembangunan Jembatan Barombong. 

Di hadapan peserta forum Musrenbang Makassar, Andi Sudirman menyampaikan harapannya agar pembebasan lahan dapat segera rampung.

Sehingga pembangunan Jembatan Barombong bisa segera direalisasikan.

“Pak Wali Kota saya minta untuk pembebasan lahannya. Beliau sudah telepon saya kemarin terkait suratnya. Nanti kita kirim orang lagi,” kata Andi Sudirman.

Lanjut Sudirman, pemerintah provinsi Sulsel tengah melakukan penyesuaian desain jembatan. 

Desain sebelumnya dinilai tak sesuai harapan.

Desain baru akan dikonsep lebih sederhana dan efisien dari rencana sebelumnya.

Ia menjelaskan, desain awal Jembatan Barombong dinilai terlalu rumit sehingga membuat anggaran pembangunan membengkak hingga lebih dari Rp300 miliar.

Karena itu, desain tersebut kini sedang diubah agar lebih sederhana.

“Kita mendesain Barombong ulang karena desain yang awal terlalu kemayu. Anggarannya sampai Rp300 miliar lebih, akhirnya tidak bisa dikerjakan,” ujarnya.

Gubernur Sulsel itu mengatakan desain baru akan dibuat lebih lurus tanpa banyak lekukan agar biaya pembangunan bisa ditekan.

“Sekarang saya minta yang lurus-lurus saja, jangan terlalu bengkok. Kita buat yang straight saja,” jelasnya.

Ia menyebutkan panjang Jembatan Barombong diperkirakan sekitar 300 meter dengan estimasi anggaran sekitar Rp220 miliar. 

Angka tersebut di dapat setelah dilakukan efisiensi dari rencana sebelumnya yang mencapai Rp360 miliar.

Pembangunan jembatan Barombong akan diusulkan ke pemerintah pusat. 

Masing-masing memiliki tugas, Pemkot Makassar menyiapkan lahan, Pemprov Sulsel menyiapkan desain perencanaan, sementara pemerintah pusat mengerjakan konstruksi bangunan. 

Meski demikian, Andi Sudirman menegaskan pembangunan tetap akan dilakukan jika pemerintah pusat belum dapat merealisasikannya.

“Kalau tidak, mau tidak mau kita tidak boleh mundur. Terpaksa kita kerjakan sendiri,” tegasnya

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan memaparkan, ada tiga bidang tanah yang akan dibebaskan untuk mendukung pembangunan jembatan di Barombong. 

Izhar menceritakan, awalnya terdapat lima bidang tanah yang berpotensi dibebaskan. 

Namun setelah peninjauan lapangan bersama seluruh pemangku kepentingan, jumlahnya mengerucut menjadi tiga bidang.

“Tiga bidang itu terdiri dari dua rumah warga dan satu lahan kosong. Warga sudah mengetahui rencana ini sejak awal dan merespons positif karena pembangunan jembatan ini untuk kepentingan umum,” katanya.

Total luas lahan yang akan dibebaskan disebutkan kurang dari lima hektare.

Selain itu, terdapat pula rencana hibah lahan dari pihak GMTD kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung akses jalan menuju jembatan.

Pemkot Makassar berharap, setelah kewenangan pengadaan lahan diselesaikan pada 2026, pembangunan fisik Jembatan Barombong dapat segera dipercepat oleh pemerintah provinsi dan Balai Besar Jalan Nasional.

“Kami sudah berkomitmen menuntaskan kewenangan Pemkot Makassar. Harapannya, komitmen ini diikuti percepatan dari pihak provinsi dan balai besar agar manfaat jembatan ini segera dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (*)