BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Kondisi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kota Pangkalpinang yang mengalami kerusakan di beberapa titik.

Meski begitu, ratusan warga berpenghasilan rendah hingga kini masih menggantungkan tempat tinggalnya di hunian vertikal tersebut.

Kepala UPT Pengelola Rusunawa Pangkalpinang, Pathur Rozak, mengungkapkan saat ini terdapat 136 kepala keluarga (KK) yang masih menempati rusunawa tersebut.

Ia menjelaskan, Rusunawa yang kini dikenal dengan nama Satuan Rumah Susun Umum (Sarusun) memiliki total 196 unit hunian yang berada di dua tower, yakni blok C dan blok D.

"Dari total 196 hunian di tower atau blok C dan D, saat ini sebanyak 136 kepala keluarga masih menempatinya," kata Rozak, kepada Bangkapos.com, Jumat (6/3/2026).

Namun, dari jumlah tersebut, terdapat puluhan unit yang mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan.

Rozak menyebutkan sedikitnya ada 60 unit hunian yang dilaporkan mengalami kerusakan dan tersebar di dua tower tersebut.

"Jumlah hunian yang rusak sekitar 60 unit yang tersebar di tower C dan D," ujarnya.

Meski demikian, Rusunawa Pangkalpinang masih menjadi pilihan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) karena biaya sewanya relatif terjangkau.

Besaran biaya sewa setiap unit diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2024. Tarif sewa disesuaikan dengan lantai hunian yang ditempati warga.

Untuk lantai dasar dan lantai satu, biaya sewa ditetapkan sebesar Rp250.000 per bulan. Sementara lantai dua sebesar Rp225.000 per bulan, lantai tiga Rp200.000 per bulan, dan lantai empat Rp175.000 per bulan.

Selain biaya sewa yang terjangkau, penghuni rusunawa juga mendapatkan berbagai fasilitas pendukung yang disediakan oleh pemerintah daerah.

"Warga mendapatkan fasilitas air bersih gratis, tempat parkir dengan petugas keamanan 24 jam yang juga dipantau CCTV," jelasnya.

Tak hanya itu, sejumlah fasilitas sosial juga tersedia untuk menunjang aktivitas masyarakat yang tinggal di rusunawa, seperti musholla, tempat pendidikan Al-Qur’an (TPA), hingga pos kesehatan.

Namun Rozak mengakui, selama ini perawatan dan pemeliharaan bangunan Rusunawa masih mengandalkan anggaran dari APBD Kota Pangkalpinang.

Keterbatasan anggaran membuat tidak semua kerusakan bangunan dapat diperbaiki secara menyeluruh dalam waktu bersamaan.

"Perawatan selama ini menggunakan dana APBD Kota Pangkalpinang. Namun karena keterbatasan anggaran, pemeliharaan tidak bisa semuanya langsung diperbaiki," katanya.

Meski menghadapi sejumlah tantangan, pihak pengelola berharap Rusunawa tetap dapat menjadi solusi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Pangkalpinang.

Rozak berharap ke depan rusunawa dapat terus diperbaiki dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang agar masyarakat dapat tinggal dengan lebih nyaman dan layak.

"Harapan kami ke depan, Rusunawa ini tetap bisa menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat Kota Pangkalpinang, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan berbagai fasilitas penunjang," pungkasnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)