SURYAMALANG.COM, KOTA MALANG - Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Suyadi, menilai kuota penerima beasiswa bagi pelajar di Kota Malang masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan pendidikan.
Suyadi mengatakan, Komisi D hanya menerima laporan dan catatan terkait penyaluran program beasiswa yang melekat pada sektor Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Dalam laporan tersebut, pihaknya menekankan agar sasaran penerima bantuan benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, kuota 1.000 penerima beasiswa masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ingin mengakses bantuan pendidikan.
Ia menilai masih banyak keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga membutuhkan dukungan biaya sekolah.
“Kalau bicara beasiswa, 1.000 itu kecil dibandingkan jumlah masyarakat yang membutuhkan. Banyak yang masih kesulitan,” ujar Suyadi kepada SURYAMALANG.COM, Jumat (6/3/2026).
Baca juga: Cuaca Malang-Kota Batu Hari Ini Jumat 6 Maret 2026: Dominan Berawan hingga Udara Kabur
Ia juga menyoroti kebijakan pendidikan gratis yang dinilai belum sepenuhnya menghapus beban biaya bagi siswa.
Pasalnya, tidak semua sekolah berstatus negeri sehingga sebagian masyarakat tetap harus membayar biaya pendidikan di sekolah swasta.
Selain itu, menurutnya konsep sekolah gratis selama ini umumnya hanya mencakup biaya utama pendidikan, namun belum sepenuhnya menanggung kebutuhan lain yang juga penting bagi siswa.
“Gratis itu bukan berarti semuanya gratis. Biasanya tidak termasuk atribut atau kebutuhan lain seperti buku penunjang."
"Kalau di sekolah negeri saja belum semua tertutup, apalagi di sekolah swasta yang memang berbayar,” katanya.
Suyadi juga membandingkan besaran anggaran pendidikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya memiliki alokasi anggaran lebih besar.
Sementara itu, bantuan operasional sekolah seperti Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) disebut hanya sekitar Rp 75 ribu per siswa per bulan.
Karena itu, ia menilai program beasiswa harus benar-benar tepat sasaran dan terbebas dari praktik titipan.
Baca juga: Bupati Sanusi Tinjau dan Serahkan Bantuan ke Korban Bencana Angin Puting Beliung di Kabupaten Malang
Menurutnya, mekanisme seleksi perlu diperketat agar bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh siswa yang membutuhkan.
“Beasiswa harus tepat sasaran, jangan sampai ada pesanan satu atau dua orang,” ujarnya.
Ke depan, Suyadi bahkan mendorong agar jumlah penerima beasiswa dapat ditambah.
Ia menilai peningkatan kuota tidak akan merugikan pemerintah karena manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan.
Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin memastikan program beasiswa 1.000 siswa digulirkan pada 2026. Sebanyak 1.151 pelajar jenjang SD hingga perguruan tinggi telah masuk data sasaran.
Sebanyak 300 pelajar SD, 300 pelajar SMP, 210 pelajar SMA/SMK dan 341 mahasiswa.
Ali Muthohirin mengatakan bahwa seluruh nama penerima sudah melalui proses pengajuan dan verifikasi Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Malang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang. Saat ini, program tinggal memasuki tahap implementasi.
"Sudah ditandatangani wali kota. Nama-nama penerimanya berbasis pengajuan dan sudah lewat Kesra. Tahun ini tinggal kami laksanakan," katanya.
Rencananya setiap jenjang pendidikan akan menerima beasiswa dengan besaran berbeda. Untuk jenjang SD, pelajar akan mendapat beasiswa senilai Rp 220 ribu per bulan. Lalu SMP Rp 330 ribu per bulan, SMA Rp 440 ribu per bulan dan perguruan tinggi Rp 2 juta per bulan.
Pemkot Malang telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 8,3 miliar melalui APBD Kota Malang untuk merealisasikan program beasiswa pendidikan 2026 ini.
Ali memastikan bahwa penerima program beasiswa pendidikan tersebut telah melalui seleksi ketat sehingga diyakini tepat sasaran.
Sebab menurutnya, pendaftar beasiswa ini cukup tinggi. Pelajar berprestasi dan pelajar kurang mampu menjadi kriteria prioritas program ini.
"Ini khusus diberikan untuk anak anak Kota Malang yang tidak mampu, betul betul membutuhkan dan berprestasi. Sehingga kalau kuliah bentuknya subsidi, kalau SMA semuanya kami penuhi untuk SPP-nya," kata Ali.
Beasiswa pendidikan 2026 ini merupakan program prioritas Pemkot Malang dalam mewujudkan Dasa Bakti Ngalam Pinter. Program ini diharapkan juga menjadi solusi dalam menekan angka putus sekolah di Kota Malang.
