Oleh: Ahmad Humam Hamid*)
Di tengah eskalasi militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, Indonesia menghadapi dilema soal posisinya di Board of Peace (BoP).
Forum ini digagas Presiden Donald Trump sebagai inisiatif perdamaian. Namun serangan sepihak AS dan Israel ke Iran tanpa mandat PBB menelanjangi legitimasi BoP.
Forum ini kini terlihat lebih sebagai alat negara dominan daripada mekanisme netral. Indonesia, yang bergabung dengan niat strategis, harus menghadapi kenyataan pahit: BoP kehilangan kredibilitas.
Baca juga: Weapon of The Weak: Strategi Iran Menjinakkan Kekuatan Super Power
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang juga mantan Calon Presiden 2024-2029, menilai keanggotaan Indonesia kini mengancam kredibilitas diplomasi bebas-aktif.
BoP dikendalikan AS dan Israel, berfungsi sebagai perisai global Israel, bukan forum yang menegakkan hukum internasional.
Indonesia, yang awalnya melihat forum ini sebagai kesempatan membela Palestina sambil menjaga hubungan strategis dengan AS, kini menghadapi kenyataan pahit: forum ini tidak lagi bisa diandalkan untuk melindungi kepentingan nasional.
Kritik Anies bersifat politis sekaligus konstitusional. Pembukaan UUD 1945 menekankan kemerdekaan bangsa, keadilan sosial, dan peran aktif Indonesia dalam perdamaian dunia.
Baca juga: Iran vs Amerika: Ketahanan yang Tidak Biasa dan Kegagalan Strategi Superpower
Bergabung dengan forum yang mengikuti agenda sepihak tanpa memperhatikan hukum internasional bertentangan dengan prinsip bebas-aktif.
Indonesia seharusnya memegang teguh nilai moral dan hukum internasional, bukan menjadi alat legitimasi agresi militer.
Dua ekstrem yang dihadapi Indonesia jelas: “Bebas-Aktif Tak Aktif”, hadir tapi tidak mempengaruhi kebijakan BoP, dan “Bebas-Aktif Kebablasan”, mengikuti arahan forum tanpa kritis.
Kenyataan ini makin telanjang saat eskalasi militer Iran menunjukkan BoP dipakai untuk menjustifikasi operasi sepihak. Negara besar lain mengutuk aksi AS-Israel, sementara Indonesia tampak hati-hati dan pasif. Diplomasi bebas-aktif tanpa keberanian kritis hanya menjadikan Indonesia penonton.
Presiden Prabowo Subianto awalnya memilih strategi pragmatis: tetap berada di BoP untuk mempengaruhi kebijakan global, membela Palestina secara realistis, dan membuka peluang mengakui Israel jika mereka mengakui Palestina.
Strategi ini terlihat taktis. Namun serangan sepihak AS dan Israel ke Iran membongkar kelemahan forum: BoP kehilangan kredibilitas dan relevansi. Indonesia tidak bisa mengandalkan forum ini untuk kepentingan nasional.
Kritik Anies menekankan model “Bebas-Aktif Rasional”: hadir di forum internasional, aktif berpartisipasi, namun kritis saat kebijakan bertentangan hukum internasional.
Baca juga: Teater Ambisi Trump dan Iran: Apa Beda “Pungo” dan “Puleh Pungo”
BoP kini lebih simbolis daripada substansial. Kepentingan Palestina bisa diabaikan demi agenda negara dominan. Indonesia harus menegaskan prinsip moral dan kedaulatannya, bukan hanya mempertahankan keanggotaan formal.
Lemahnya posisi Indonesia terlihat jelas. Saat serangan berlangsung, negara besar mengutuk aksi AS-Israel, sementara Indonesia hanya mengeluarkan pernyataan hati-hati.
Diplomasi tanpa keberanian kritis menjadikan Indonesia penonton. Akademisi dan tokoh masyarakat sipil menilai keanggotaan BoP kini lebih membahayakan reputasi Indonesia daripada memberi keuntungan strategis.
MUI bahkan mendorong pemerintah keluar karena forum gagal menegakkan hukum internasional. Dewan Pakar Pusat Kajian Manajemen Strategik menekankan pentingnya bersikap kritis agar tidak terseret kepentingan AS.
Selain politik, dilema BoP berdampak pada persepsi publik. Tetap berada di forum yang kehilangan legitimasi bisa menurunkan posisi tawar Indonesia dan memunculkan kritik domestik.
Keluar dari BoP mengirim pesan moral: Indonesia memprioritaskan hukum internasional dan kepentingan rakyat Palestina, bukan sekadar menjaga hubungan dengan kekuatan besar. Ini menegaskan Indonesia sebagai negara berani bersikap independen.
Keanggotaan Indonesia di BoP menuntut refleksi: apakah posisi negara selaras dengan Pembukaan UUD 1945? Anies menegaskan, Indonesia tidak boleh kehilangan integritas moral demi peluang diplomasi yang tidak substansial.
Baca juga: Perjanjian Dagang AS-Indonesia: Ketahanan Pangan Prabowo dalam Ancaman
Keluar dari BoP menjadi pernyataan tegas bahwa Indonesia menerapkan politik bebas-aktif rasional, menjaga legitimasi hukum internasional, dan menegaskan posisi moral di panggung global.
BoP di bawah Trump menunjukkan bias jelas: kepentingan Israel diutamakan daripada kepentingan Palestina dan perdamaian dunia.
Indonesia seharusnya menjadi mediator netral dan pelindung Palestina, tapi justru terjebak dalam forum yang kredibilitasnya dipertanyakan.
Keanggotaan pasif atau terlalu mengandalkan forum bisa merusak reputasi negara. Indonesia tampak tunduk pada kekuatan asing, bukan memimpin diplomasi regional independen.
Baca juga: Peringatan Moody’s, Ekstasi Populisme dan Pilihan Prabowo
Kritik Anies kepada Prabowo bukan hanya komentar politik. Ini juga tanggung jawab warga negara untuk menjaga marwah Indonesia. Forum yang seharusnya menegakkan perdamaian global kini dipakai untuk kepentingan sepihak.
Tanpa keberanian kritis, Indonesia hanya aktif di nama, tapi pasif dalam pengaruh. Keluar dari BoP bukan mundur dari diplomasi, tapi mengukuhkan posisi moral, prinsip hukum internasional, dan kedaulatan politik Indonesia, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.
Indonesia menghadapi momen refleksi: tetap di forum kehilangan kredibilitas atau berani ambil sikap tegas. Kritik Anies menegaskan bahwa langkah keluar bukan sekadar strategi politik, tetapi aksi moral yang menunjukkan Indonesia bebas-aktif dan rasional di dunia internasional.
Bagi Prabowo, ini ujian nyata: apakah Indonesia mengikuti kepentingan asing, atau berdiri tegak mempertahankan marwah dan kepentingan bangsa.
Baca juga: Perang AS–Israel di Iran Potensi Guncang Ekonomi Dunia, Qatar Ingatkan Risiko Lonjakan Harga Minyak
Lebih dari politik domestik, isu ini menunjukkan perlunya konsistensi dan keberanian dalam kebijakan luar negeri. Tetap di forum kehilangan relevansi akan menurunkan posisi Indonesia.
Keluar dari BoP menunjukkan Indonesia berani menegakkan prinsip hukum internasional, membela hak Palestina, dan menjaga kredibilitas global.
Kritik Anies adalah panggilan moral: menjaga marwah bangsa, menegakkan hukum internasional, dan memastikan diplomasi selaras dengan nilai kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian.
Forum yang kehilangan kredibilitas tidak boleh membungkam suara moral Indonesia. Saat inilah momentum bertindak tegas, independen, dan bermartabat.
Keluar dari BoP bukan mundur, tetapi langkah berani dan rasional. Indonesia menegaskan prinsip bebas-aktif, membela hukum internasional, dan menjaga reputasi global.
Kritik Anies mengingatkan bahwa tanggung jawab presiden bukan hanya strategi pragmatis, tapi moral dan marwah bangsa. Ini kesempatan bagi warga dan pemimpin untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan terseret kepentingan asing tanpa sikap kritis.(*)
*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala.
