SURYA.co.id - Suasana Rapat Koordinasi pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) se-Provinsi Riau mendadak tegang.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikam kemarahannya saat mendapati adanya praktik monopoli pasokan bahan baku pangan di lapangan.
Nanik secara blak-blakan memberikan peringatan keras kepada pihak yayasan maupun mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mencoba meengunci pasokan hanya pada satu atau dua supplier saja.
Kemarahan Nanik bukan tanpa alasan.
Dia menemukan indikasi bahwa sejumlah mitra memaksa Kepala SPPG untuk hanya menerima pasokan dari supplier tertentu yang sudah mereka siapkan.
Baginya, ini adalah pelanggaran serius terhadap misi ekonomi kerakyatan.
Malam ini juga sampaikan ke mitra, bahwa barusan bertemu dengan Ibu Waka yang galak banget. Kalau saya bilang suspend, akan saya suspend beneran. Saya minta minimal 15 supplier. Bisa? Minggu ini harus berubah!" tegas Nanik di hadapan 326 pengelola dapur di Pekanbaru, Rabu (4/3/2026).
Nanik memberikan tenggat waktu cuma satu minggu bagi Kepala Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Riau.
Jika jumlah pemasok dalam sistem keuangan belum mencapai 15 unit usaha, operasional dapur tersebut akan dibekukan alias di-suspend.
Dalam rapat tersebut, Nanik meminta Kepala SPPG yang memiliki kurang dari lima pemasok untuk maju.
Hasilnya mengejutkan, sembilan orang maju dan mengakui adanya intervensi mitra yang menghambat keterlibatan masyarakat sekitar.
Nanik mengingatkan bahwa berdasarkan Perpres Nomor 115 Tahun 2025, SPPG wajib memberdayakan ekonomi rakyat mulai dari koperasi, BUMDes, hingga petani dan nelayan lokal.
"Pemasok tempe sendiri, tahu sendiri, ayam harus dua atau tiga orang, daging sendiri, telur sendiri, sampai buah pun harus sendiri-sendiri. Kalau semuanya digabung jadi satu pintu lewat mitra, itu tidak benar," ujarnya dengan nada tinggi.
Nanik juga menepis alasan klasik para mitra yang menyebut UMKM lokal sulit dilibatkan karena kendala administrasi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau NPWP.
Menurutnya, hal itu hanyalah dalih untuk melancarkan monopoli.
"Perpres 115 tidak mewajibkan NPWP atau NIB bagi petani kecil! Kalau mereka tidak punya NPWP, bisa pakai NPWP milik BGN. Yang penting mereka punya rekening bank. Jangan mau diintervensi mitra dengan alasan administrasi," tegas Nanik yang juga menjabat Ketua Harian Tim Koordinasi Pelaksanaan Program MBG.
Tujuan utama Presiden, menurut Nanik, adalah menghidupkan ekonomi di tingkat akar rumput.
Oleh karena itu, ia menginstruksikan urutan prioritas penyerapan bahan pangan:
Pasokan dari luar daerah hanya boleh dicari jika stok di kabupaten tersebut benar-benar habis.
"Tujuannya agar roda ekonomi bergerak dan setiap kabupaten bisa mandiri. Kepala SPPG memang tidak boleh bertransaksi langsung dengan supplier, tapi kalian punya kewajiban untuk mengawasi mitra agar tidak ada monopoli," pungkas Nanik.
