TRIBUN-TIMUR.COM - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman (42), berencana membongkar bangunan yang berdiri di sempadan Sungai Sabbeng, Kecamatan Manggala, Makassar.
"Tidak ada toleransi. Ini menyangkut orang banyak," kata Andi Sudi, menegaskan pentingnya normalisasi sungai, Kamis (5/3/2026).
Langkah tersebut diambil untuk mengatasi banjir yang setiap tahun merendam Kelurahan Antang dan sekitarnya.
Dikatakan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Makassar 2027, di Hotel Claro, Jl AP Pettarani, Makassar Kamis lalu.
Wali Kota Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin (50) mengaku memiliki kajian untuk menangani banjir di Kota Makassar.
Ia menggandeng akademisi Unhas. Kendati demikian, kolaborasi lintas sektor tetap harus dilakukan, termasuk berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel.
“Kajian ini akan kita dudukkan sama-sama untuk memanggil, mengajak seluruh pihak berkepentingan di dalamnya,” katanya, Jumat (6/3/2026).
Andi Sudi menambahkan, lebar Sungai Sabbeng yang semula 20 hingga 30 meter, kini tersisa sekira 1,5 meter di beberapa titik.
Baca juga: Dukung Penertiban PKL Makassar, Gubernur Sulsel Andi Sudirman: Terima Kasih Pak Appi!
Menghambat aliran air saat hujan deras. "Itu harus dibuka kembali. Tidak ada toleransi. Ini menyangkut orang banyak," tegasnya.
Andi Sudi pun menginstruksikan Satpol PP Kota dan Provinsi untuk menertibkan bangunan penghambat aliran sungai, namun tetap mempertimbangkan kondisi sosial warga di sekitar sempadan.
Ia menyoroti infrastruktur lain yang tidak proporsional, seperti jembatan dengan box culvert yang mempersempit aliran sungai, dan menegaskan perlunya perbaikan pintu air secara menyeluruh.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Ketua DPRD Makassar Supratman, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, dan Sekretaris Daerah Makassar Andi Zulkifli Nanda hadir dalam kegiatan itu.
Normalisasi Sungai
Sungai Sabbeng, kata Andi Sudi berada dalam kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Rencana pengerukan sungai pun sebenarnya pernah dianggarkan.
Namun terkendala tuntutan ganti rugi dari warga yang bermukim di sempadan sungai. Menurutnya, secara aturan bangunan di sempadan sungai tidak bisa diganti rugi.
"Secara aturan, sempadan sungai tidak bisa diganti rugi. Tapi begitu ditertibkan, masuk perkara. Ini yang membuat pemerintah sering serba salah," ujarnya.
Selain persoalan bangunan di bantaran sungai, Andi Sudi juga menemukan masalah infrastruktur yang tidak terawat.
Menyatakan sejumlah pintu air dalam kondisi rusak sehingga tidak berfungsi optimal saat debit air meningkat.
Persoalan tersebut juga dipengaruhi pembagian kewenangan antara Balai Sungai dan Pemerintah Provinsi yang berbeda.
"Pintunya rusak, tapi kewenangannya beda. Ini bertahun-tahun baru ketahuan," katanya.
Ia menjelaskan, Sungai Sabbeng sebenarnya memiliki jalur bypass yang bisa diatur melalui sistem buka-tutup pintu air.
Ke depan, Pemprov berencana menempatkan pompa untuk membantu mengendalikan debit air saat terjadi hujan ekstrem.
Selain Sungai Sabbeng, Andi Sudi juga menyoroti kondisi infrastruktur di kawasan Paccerakkang.
Di lokasi tersebut, ia menemukan jembatan dengan struktur box culvert ganda yang tidak sebanding dengan lebar sungai.
"Sungainya besar, tapi di bawah jembatan hanya dua box culvert. Itu mungkin cuma 20 persen dari lebar sungai. Pasti banjir," katanya.
Meski menjadi kewenangan provinsi, ia memerintahkan agar dilakukan pergeseran anggaran untuk membongkar struktur itu.
Rencananya, jembatan tersebut akan diganti dengan jembatan rangka yang lebih terbuka agar aliran air tidak terhambat.
Namun, Andi Sudi mengakui pergeseran anggaran di tengah tahun bukan perkara mudah secara administratif.
Dalam jangka pendek, Andi Sudi meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap 12 pintu air yang ada di Kota Makassar.
Dia menekankan pentingnya kerja sama antara Pemkot Makassar, Pemprov Sulsel dan Balai Sungai agar penanganan banjir bisa dilakukan secara terpadu.
Juga mendorong dibuatnya nota kesepahaman atau MoU agar pembiayaan perbaikan pintu air dapat bersumber dari berbagai pihak, mulai dari APBD provinsi, APBD kota, hingga anggaran Balai Sungai.
"Kalau tidak sama-sama kita ubah pelan-pelan sistemnya, banjir ini akan terus berulang," katanya.
Waduk Manggala
Ketua DPRD Makassar, Supratman, mengusulkan pembangunan waduk sebagai salah satu solusi mengatasi banjir di Kecamatan Manggala, wilayah timur kota.
Menurutnya, kawasan Blok 8 dan 10 Perumnas Antang selama ini menjadi daerah langganan banjir dan genangan air setiap tahun.
Usulan pembangunan waduk disampaikan Supratman usai menghadiri Musrenbang RKPD Pemkot Makassar 2027 di Hotel Claro.
Ia menjelaskan terdapat lahan potensial bisa dimanfaatkan mendukung pembangunan waduk atau kolam retensi di kawasan tersebut.
"Saya pengennya ada waduk yang ada di samping Blok 10. Sekira 40 hektar ada di sana," kata Supratman.
Secara karakteristik, air akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah.
Karena itu, lahan rendah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai waduk penampung sementara saat debit air meningkat.
Langkah ini dinilai menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan banjir yang selama ini menjadi masalah klasik di wilayah Manggala.
"Kalau di situ ada sekira 40 hektar, kenapa tidak kita manfaatkan menjadi waduk? Air ditampung dulu di sana, kemudian dialirkan ke sungai untuk pembuangan," ujarnya.
Supratman mengakui sebagian besar lahan dimaksud merupakan milik masyarakat. Namun menurutnya, lahan tersebut selama ini juga tidak dimanfaatkan secara maksimal karena kerap terdampak banjir.
"Rerata sawah masyarakat yang tidak bisa dimaksimalkan karena memang tanah banjir. Jadi kenapa tidak kita jadikan waduk saja," katanya.
Ia juga menanggapi paparan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam forum tersebut.
Menurutnya, sejumlah poin disampaikan gubernur sudah cukup komprehensif, terutama menyentuh persoalan mendasar di Manggala seperti banjir dan pengelolaan persampahan.
"Hampir separuh disampaikan Pak Gubernur menyangkut pengembangan dan penyelesaian masalah klasik di Manggala, mulai dari banjir, persampahan, dan lain sebagainya. Saya pikir ini sudah cukup komplit," ujarnya.
Supratman mendukung rencana pelebaran sungai serta penataan jembatan yang dinilai menjadi titik penyempitan aliran air.
Jika pelebaran sungai dan penyesuaian bentang jembatan di wilayah perbatasan Maros dan Makassar dapat direalisasikan, maka dampak banjir di Manggala akan jauh berkurang.
Ia menjelaskan aliran air dari kawasan Manggala pada dasarnya mengarah ke wilayah Moncongloe dan bermuara ke Sungai Tallo.
Namun ketika terjadi penyempitan atau hambatan di beberapa titik, air tidak mengalir dengan lancar sehingga meluap dan menggenangi permukiman warga.
"Kalau itu terselesaikan, saya pikir banjir di Manggala tidak separah lagi seperti kemarin-kemarin. Karena alirannya akan langsung masuk ke Sungai Moncongloe, tembus ke Sungai Tallo," jelasnya.
