‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 

‎‎MALTENG,TRIBUNAMBON.COM - Isu pemilihan kepala daerah oleh DPRD menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. 
‎
Beberapa pihak berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat meningkatkan kualitas pemimpin daerah, karena dipilih oleh wakil-wakil rakyat yang lebih memahami kebutuhan masyarakat. 
‎
Namun, ada juga kekhawatiran bahwa pemilihan oleh DPRD dapat memicu praktik politik transaksional dan korupsi, karena kepala daerah dapat dipengaruhi oleh kepentingan partai politik atau kelompok tertentu. 
‎
‎Menjawab hal itu, Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menggelar 
‎Focus Group Discussion (FGD) dengan sorotan tema Meninjau Kebijakan Pilkada Bersama Masyarakat di Kota Masohi, Jumat (6/3/2026). 
‎
‎Komunitas masyarakat di Kota Masohi diajak kritisi isu strategis tersebut.

Terlihat sejumlah peserta hadir, antara lain, kalangan aktivis, penyandang disabilitas, perwakilan masyarakat, jurnalis, dan perwakilan OKP. 

Baca juga: Kementerian ATR BPN Berikan Santunan tuk Pegawai dalam Momen Bazar Ramadan 1447 H

Baca juga: Peduli Sesama, Kementerian ATR/BPN Gelar Bazar Ramadan 1447 Hijriah

‎
Program Manajer YPPM Maluku, Naam Seknun menuturkan, YPPM Maluku menjadi mitra Asia Fondation dimana saat ini getol menyuarakan isu Demokrasi Resiliens (Demres).
‎
‎Ia menuturkan, forum tersebut berfokus tuk meningkatkan kepekaan masyarakat agar lebih 'aware' dengan kebijakan Pilkada.
‎
‎Pihak-pihak yang menjadi fokus utama yakni orang-orang inklusif, masyarakat yang belum tersentuh pendidikan demokrasi, penyandang disabilitas, maupun kelompok perempuan.
‎
‎"Kami berharap agar dari forum ini melahirkan satu pandangan kolektif dan bisa menjadi referensi dan rekomendasi arah kebijakan Pilkada kedepan," harap Seknun.
‎
‎Sementara itu, pemateri yang juga Akademisi Universitas Dr Djar Wattiheluw, Yuslan Idris menyoroti fenomena politik transaksional yang kian menjadi rahasia umum dan dikhawatirkan menguntungkan Parpol tertentu jika diberlakukan kebijakan pemilihan kepala daerah oleh parlemen. 
‎
‎"Padahal kita mesti berada pada komitmen dimana pemilihan itu didasarkan pada asal Luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil)," tegas Yuslan. 
‎
‎Pemateri lain, Jurnalis yang juga Eks Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Maluku Tengah, Kayum Ely menjabarkan bagaimana opini umum Legislator Maluku Tengah yang rata-rata setuju dengan kebijakan kepala daerah dipilih oleh DPRD. 
‎
‎"Namun lagi-lagi ini menjadi hal yang cukup dilematis dimana kita tahu bahwa pertarungan politik cukup costly," tandas Kayum. (*)
‎