Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Muhammad Tito Karnavian menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai keluhan penghuni terkait kenyamanan hunian sementara di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi suhu di dalam hunian sementara atau huntara yang masih dirasakan panas oleh sebagian penghuni, sehingga Satgas PRR akan menyediakan kipas angin untuk membantu sirkulasi udara di dalam huntara
"Mereka juga akan dibantu kipas angin," Kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Tito mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyempurnakan standar pembangunan huntara, khususnya dengan kemungkinan penambahan alas atap agar hunian tidak terlalu menyerap panas.
"Ya, kita akan sampaikan kepada BNPB, apakah bisa dibuatkan alas supaya ke depan standarnya ada alasnya sehingga tidak terlalu panas," ujar Menteri Dalam Negeri itu.
Menurut Tito, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap berbagai model hunian sementara yang dibangun oleh sejumlah pihak.
Ia menjelaskan terdapat berbagai skema pembangunan huntara, mulai dari yang dibangun oleh BNPB, Danantara, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga hunian berbasis gotong royong dari masyarakat dan organisasi relawan.
"Di BNPB tidak ada ranjang, tapi kelebihannya dapur dan toiletnya ada sendiri. Sementara yang dibangun Danantara dan Kementerian PU ada ranjang dan kipas angin, tapi dapur dan kamar mandi komunal," kata Tito.
Selain itu, tambah Tito, pemerintah menargetkan pengungsi yang masih tinggal di tenda dapat segera berpindah ke hunian sementara atau menerima bantuan dana tunggu hunian (DTH) sebelum Idul Fitri 2026.
Saat ini, jumlah pengungsi di Aceh, Sumut dan Sumbar terus mengalami penurunan dan berada di kisaran 6.000 orang.
"Dari minggu lalu 11.000-an, sekarang sudah 6.000-an. Target kita sebelum Idul Fitri mereka sudah masuk ke huntara atau menggunakan dana tunggu hunian," tuturnya.
