TRIBUNTRENDS.COM - Aliansi Mahasiswa Universitas Indonesia menyampaikan empat tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait konflik Iran–Israel–AS serta situasi kemanusiaan di Gaza, Palestina yang berkaitan dengan keanggotaan Board of Peace (BoP).
Langkah tersebut dilakukan melalui surat pernyataan sikap yang diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto melalui kantor Kementerian Sekretariat Negara di Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu (4/3/2026).
Surat itu menjadi bentuk respons mahasiswa terhadap dinamika politik internasional yang dinilai berdampak pada sikap diplomasi Indonesia.
Aliansi Mahasiswa UI sendiri merupakan gabungan dari BEM UI, BEM Fakultas se-UI, serta Universitas Indonesia Students for Justice in Palestine (UI SJP).
Ketiga elemen mahasiswa tersebut bersatu untuk menyuarakan sikap bersama mengenai isu Palestina dan konflik yang sedang berlangsung di kawasan Timur Tengah.
Baca juga: Wanda Hamidah Kritik Prabowo, Desak Indonesia Keluar BoP, Rp 17 T Lebih Baik untuk Korban Sumatera
Dalam unggahan foto di akun Instagram @bemui_official, terlihat momen penyerahan surat tersebut kepada pihak Kementerian Sekretariat Negara.
Aliansi Mahasiswa UI menjelaskan bahwa surat tersebut bukan sekadar pernyataan biasa, melainkan bentuk peringatan serius kepada pemerintah.
Mereka menilai langkah yang diambil Presiden Prabowo tidak sejalan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia.
Terutama terkait komitmen anti-penjajahan yang tertuang dalam Alinea I Pembukaan UUD 1945.
Melalui surat itu pula, mahasiswa UI berharap pemerintah kembali menegaskan sikap Indonesia dalam mendukung kemerdekaan dan keadilan bagi Palestina.
Menurut Aliansi Mahasiswa UI, amanat tersebut merupakan pedoman konstitusi yang mengikat setiap kebijakan luar negeri Republik Indonesia.
"Namun dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia telah melakukan pengkhianatan terhadap jati diri bangsa melalui keputusan Presiden RI untuk bergabung menjadi anggota Board of Peace (BoP)," tutur Aliansi Mahasiswa UI.
"Atas dasar pengambilan keputusan tersebut, Indonesia secara langsung berkontribusi pada penyudutan rakyat Palestina dengan bergabung bersama forum yang didominasi oleh Amerika Serikat dan Israel sebagai penjajah, tanpa adanya keterlibatan Palestina sama sekali," lanjut mereka.
Partisipasi aktif Indonesia sebagai wakil komandan International Stabilization Force (ISF) juga dianggap sebagai bentuk pengkhianatan.
Bahkan menurut mereka berpotensi untuk melanggengkan praktik kolonialisme pemukim (settler colonialism) yang dilakukan oleh Israel dan berkonfrontasi dengan para pejuang kemerdekaan Palestina.
"Perkembangan terbaru yang terjadi membuktikan bahwa penggunaan diksi perdamaian (peace) tidak lain adalah permainan cuci tangan yang dilakukan oleh negara-negara terafiliasi. Sebagai contoh, mandat ISF yang kini banyak yang mendukung agresi militer dan terlibat dalam dinamika yang justru memicu kekerasan dibandingkan perdamaian," jelas Aliansi Mahasiswa UI.
Aliansi Mahasiswa UI mengingatkan bahwa di dalam negeri Indonesia sendiri pun sedang penuh masalah.
"Hal ini dibuktikan dengan akumulasi beragam kasus di dalam negeri, mulai dari korupsi, kebobrokan dan ketidakadilan di dalam tubuh institusi Polri, keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kegagalan penanganan bencana Sumatera. Hal ini diperburuk dengan ketentuan yang diberlakukan oleh BoP agar Indonesia membayar kontribusi sebesar 16,7 triliun rupiah, yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan negara dan bukan untuk merugikan prinsip bangsa," tegas mereka.
Baca juga: PAN Dukung Misi Perdamaian Iran-AS, Zulhas Sebut Prabowo Tak Mau Jadi Penonton saat Dunia Membara
Aliansi Mahasiswa UI merangkum empat poin tuntutan kepada Presiden Prabowo.
1. Mendesak Presiden RI agar berhenti terlibat dalam pengerahan pasukan ISF yang dinilai dapat menyebabkan kerugian berupa konfrontasi dan demiliterisasi terhadap para pejuang kemerdekaan Palestina.
Maupun menjadi mediator performatif dalam serangan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran, di tengah kondisi di dalam negeri yang sedang tidak baik-baik saja.
2. Mendesak dan menagih janji Presiden RI yang disampaikan pada tanggal 3 hingga 4 Februari 2026, bahwa Indonesia akan mundur dari BoP jika terbukti tidak sejalan dengan kemerdekaan Palestina. Keadaan terbaru telah membuktikan bahwa dinamika di BoP dan ISF memang tidak berpihak pada Palestina dan merugikan posisi Indonesia.
3. Mendesak Presiden RI beserta jajarannya untuk merevisi pernyataan Kementerian Luar Negeri RI yang sebelumnya mereduksi penyerangan Israel-Amerika Serikat terhadap Iran sebagai “penyesalan gagalnya perundingan” menjadi pengecaman dan pengutukan tegas terhadap Israel-Amerika Serikat, serta karena penyerangan tersebut berkontradiksi dengan prinsip dasar pembentukan BoP.
4. Mengultimatum Presiden RI beserta jajarannya untuk segera menarik diri dari posisi Wakil Komandan ISF dan keanggotaan BoP, serta memenuhi 4 poin tuntutan ini dalam kurun waktu 3x24 jam sebelum turunnya murka rakyat Indonesia.
Adapun surat tersebut ditandarangani oleh oleh perwakilan UI SJP, Razan Diandra Fatahillah dan oleh perwakilan Aliansi Mahasiswa UI, Fathimah Azzahra. Dengan tembusan kepada Wakil Presiden RI dan Menteri Luar Negeri RI.
(TribunTrends/Kompas)
