Dr. Singgih Afifa Putra, S.Pi., M.Si, penulis adalah Widyaiswara Ahli Muda dan Asesor Kompetensi di BPPMPV KPTK; dan anggota Tim Pendamping Pengembangan LSP P2 Dikbud Sulawesi Tenggara

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Sulawesi Tenggara (Sultra) hari ini sedang berada di persimpangan jalan yang ironis. Di satu sisi, Bumi Anoa sedang menjadi primadona investasi dunia dengan cadangan nikel dan aspalnya yang masif. Namun di sisi lain, kita masih sering melihat lulusan SMK kita terjebak dalam barisan pencari kerja yang panjang, atau lebih menyedihkan lagi, hanya menjadi penonton di lini produksi industri yang tumbuh di halaman rumah mereka sendiri.

Masalahnya sering kali bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena mereka tidak memiliki "bukti sah" yang diakui industri. Inilah mengapa rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P2 bukan lagi sekadar urusan administratif, melainkan sebuah darurat kedaulatan tenaga kerja.

Jujur saja, Sultra termasuk salah satu provinsi yang tertinggal dalam urusan kepemilikan otoritas sertifikasi mandiri bagi siswa SMK. Selama ini, pengakuan kompetensi anak-anak kita sering kali harus "menumpang" pada lembaga dari luar provinsi. Secara psikologis dan ekonomi, ini adalah sebuah kerugian. Tanpa keberadaan LSP mandiri, ijazah SMK kita sering kali dipandang sebelah mata oleh perusahaan besar. Mereka butuh sertifikat berlogo Garuda dari Negara (dalam hal ini BNSP) sebagai jaminan bahwa si pemegang sertifikat benar-benar kompeten. Tanpa itu, tenaga kerja lokal kita akan selalu kalah langkah dari tenaga kerja luar yang datang membawa lisensi lengkap.

Baca juga: OPINI: Jika Bandara Hadir, Ke Mana Arah Kolaka Utara Melangkah?

Langkah berani ini adalah jawaban konkret atas visi "Sultra yang Maju dan Sejahtera" yang diusung pasangan Andi Sumangerukka dan Hugua. Khususnya pada program unggulan SAMUDRA (Semua Mudah Dapat Kerja), di mana fokus utamanya adalah memperkuat lapangan kerja melalui pelatihan dan kesiapan tenaga kerja lokal.

Visi besar ini mustahil terwujud jika kita hanya mencetak lulusan tanpa memberikan mereka "paspor kompetensi". LSP P2 adalah jembatan yang akan menghubungkan kurikulum sekolah dengan kebutuhan riil industri di Konawe, Kolaka, Morowali, dan seluruh wilayah Sulawesi Tenggara lainnya. Kita ingin memastikan bahwa program SAMUDRA benar-benar dirasakan oleh anak daerah karena mereka memiliki kualifikasi yang setara, bahkan melampaui standar nasional.

Substansi dari pendirian LSP ini jauh melampaui sekadar urusan dokumen atau checklist birokrasi. Ini adalah tentang mengubah mentalitas pendidikan kita. Melalui LSP, guru-guru produktif di SMK seluruh Sultra kini tengah disiapkan menjadi asesor kompetensi. Artinya, guru tidak lagi hanya bertugas mentransfer teori, tetapi menjadi penjaga gawang kualitas yang menjamin setiap siswa yang lulus memiliki keahlian yang terukur secara obyektif.

Inilah "harga diri" baru bagi pendidikan vokasi kita di Sulawesi Tenggara. Kita ingin industri melihat SMK di Sultra bukan sebagai beban pelatihan baru, melainkan sebagai gudang tenaga kerja ahli yang siap pakai sejak hari pertama mereka lulus.

Ke depan, kehadiran LSP P2 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara harus menjadi titik balik. Kita tidak boleh lagi merasa cukup hanya dengan membagikan ijazah saat perpisahan sekolah. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan ijazah tersebut memiliki daya tawar di pasar kerja. Investasi pada sistem sertifikasi ini adalah investasi manusia yang dampaknya akan terasa hingga puluhan tahun ke depan.

Sudah saatnya kita berhenti mengekspor harapan kosong kepada generasi muda Sultra, dan mulai memberikan mereka kedaulatan kompetensi untuk menjadi tuan rumah yang berdaya di tanahnya sendiri. (*)

(TribunnewsSultra.com)