TRIBUN-TIMUR.COM - Redesain pembangunan Jembatan Barombong membuat anggaran proyek ini bisa dihemat hingga sekira Rp140 miliar.

Perubahan desain dilakukan setelah rancangan awal dinilai terlalu rumit dan membutuhkan biaya besar.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, desain jembatan kini disederhanakan agar pembangunan bisa segera direalisasikan.

Dengan perubahan tersebut, estimasi anggaran yang sebelumnya sekira Rp360 miliar dapat ditekan menjadi Rp220 miliar.

Disampaikan Andi Sudi saat menghadiri Musrenbang Makassar di Hotel Claro, Kamis (5/3/2026).

Dia meminta Wali Kota Munafri ‘Appi’ Arifuddin (50) segera menuntaskan pembebasan lahan agar pembangunan jembatan bisa segera dimulai.

“Pak Wali Kota saya minta untuk pembebasan lahannya. Beliau sudah telepon saya kemarin terkait suratnya. Nanti kita kirim orang lagi,” katanya.

Menurutnya, desain awal Jembatan Barombong dinilai terlalu rumit sehingga membuat anggaran pembangunan membengkak hingga lebih dari Rp300 miliar.

Karena itu, pemerintah provinsi memutuskan melakukan redesain agar lebih sederhana dan efisien.

“Kita mendesain Barombong ulang karena desain yang awal terlalu kemayu. Anggarannya sampai Rp300 miliar lebih, akhirnya tidak bisa dikerjakan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, desain baru jembatan akan dibuat lebih lurus tanpa banyak lekukan agar biaya pembangunan dapat ditekan.

“Sekarang saya minta yang lurus-lurus saja, jangan terlalu bengkok. Kita buat yang straight saja,” jelasnya.

Panjang Jembatan Barombong diperkirakan sekira 300 meter dengan estimasi anggaran sekira Rp220 miliar setelah efisiensi dilakukan.

Pembangunan jembatan tersebut rencananya akan diusulkan ke pemerintah pusat.

Pemkot Makassar bertugas menyiapkan lahan, Pemprov Sulsel menyiapkan desain dan perencanaan, sementara pemerintah pusat diharapkan mengerjakan konstruksi bangunan.

Meski begitu, Andi Sudi menegaskan pembangunan tetap akan dilanjutkan jika pemerintah pusat belum dapat merealisasikannya.

“Kalau tidak, mau tidak mau kita tidak boleh mundur. Terpaksa kita kerjakan sendiri,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, mengatakan ada tiga bidang tanah yang akan dibebaskan untuk mendukung pembangunan jembatan tersebut.

Awalnya terdapat lima bidang tanah yang berpotensi dibebaskan. Namun setelah peninjauan lapangan bersama para pemangku kepentingan, jumlahnya mengerucut menjadi tiga bidang.

“Tiga bidang itu terdiri dari dua rumah warga dan satu lahan kosong. Warga sudah mengetahui rencana ini sejak awal dan merespons positif karena pembangunan jembatan ini untuk kepentingan umum,” katanya.

Total luas lahan yang akan dibebaskan disebutkan kurang dari lima hektare. Selain itu, terdapat pula rencana hibah lahan dari pihak Gowa Makassar Tourism Development kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung akses jalan menuju jembatan.

Pemkot Makassar berharap setelah kewenangan pengadaan lahan diselesaikan pada 2026, pembangunan fisik Jembatan Barombong dapat segera dipercepat oleh pemerintah provinsi dan Balai Besar Jalan Nasional.

“Kami sudah berkomitmen menuntaskan kewenangan Pemkot Makassar. Harapannya komitmen ini diikuti percepatan dari pihak provinsi dan balai besar agar manfaat jembatan ini segera dirasakan masyarakat,” katanya.

Urai Kemacetan

Warga Barombong menyambut positif dimulainya tahap pembebasan lahan proyek pembangunan Jembatan Kembar Barombong.

Berharap kehadiran jembatan baru ini segera mengurai kemacetan yang selama bertahun-tahun kerap terjadi di jalur penghubung Makassar-Takalar.

Pemerintah Kota Makassar mulai matangkan rencana pembangunan tersebut. Proyek ini kini masuk tahap persiapan. Pemkot menargetkan pembebasan tiga bidang lahan rampung pada Juni 2026.

Jembatan baru akan dibangun berdampingan dengan Jembatan Barombong yang ada di Kecamatan Tamalate.

Nantinya, ini menjadi jembatan kembar penghubung Makassar, Kabupaten Gowa, dan Takalar. Selama ini, Jembatan Barombong dikenal sebagai salah satu titik kemacetan terpadat di Makassar.

Pada jam sibuk pagi dan sore hari, arus kendaraan kerap tersendat hingga memicu antrean panjang.

Kemacetan diperparah oleh keterbatasan lebar jembatan serta pertemuan arus kendaraan dari berbagai arah.

Tingginya volume kendaraan pribadi dan angkutan barang membuat waktu tempuh kerap tidak menentu.

Kepala Dinas Pertanahan Makassar Sri Sulsilawati, mengatakan pengadaan lahan merupakan amanah yang harus dijalankan Pemkot Makassar.

Proyek ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor. Pemkot bertanggung jawab menyiapkan lahan pembangunan jembatan.

Pemprov Sulsel berperan memfasilitasi perencanaan fisik, sementara pelaksanaan konstruksi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dengan dukungan APBN.

Tim pengadaan lahan melibatkan unit teknis di lingkup Dinas Pertanahan.

Pemkot juga menggandeng aparat penegak hukum, yakni Kejaksaan dan Kepolisian, sebagai pendamping hukum untuk mitigasi resiko.

Pengadaan lahan diawali dengan proses negosiasi dan pembayaran kepada pemilik lahan. Penentuan nilai ganti rugi melibatkan tim appraisal independen.

Ia menargetkan seluruh proses pengadaan lahan rampung akhir Juni 2026. Termasuk penyerahan dokumen legalitas dan pengalihan hak atas tanah kepada Pemerintah Kota Makassar.

“Target kami, akhir Juni seluruh dokumen legalitas dan administrasi pengadaan lahan sudah atas nama Pemerintah Kota Makassar,” katanya.(ami)