TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan memicu fenomena panic buying di sejumlah daerah.
Imbauan tersebut disampaikan menyikapi dinamika psikososial masyarakat yang diwarnai antrean panjang pembelian BBM di beberapa wilayah.
Baca juga: Jangan Panik, Pertamina Jamin Stok BBM Tetap Melimpah di Atas 21 Hari
Menurutnya, masyarakat perlu mengedepankan rasionalitas serta menahan diri dari kepanikan kolektif di tengah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah.
"Situasi yang terjadi saat ini lebih banyak dipicu oleh persepsi publik terhadap ancaman pasokan energi, bukan oleh gangguan nyata terhadap distribusi BBM nasional," kata Ateng kepada Tribunnews.com, Minggu (8/3/2026).
Ateng menjelaskan, interpretasi publik terhadap pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai ketersediaan stok BBM selama 21 hingga 25 hari telah mengalami reduksi makna.
Angka tersebut, kata dia, bukanlah hitungan mundur menuju krisis energi, melainkan menggambarkan ritme operasional cadangan logistik yang bersifat dinamis.
Menurutnya, inventaris BBM nasional terus diperbarui secara berkelanjutan melalui produksi kilang minyak domestik serta suplai impor yang datang secara terjadwal melalui armada kargo energi internasional.
Dalam konteks pengawasan distribusi energi nasional, Ateng menegaskan bahwa sistem logistik BBM saat ini masih berada dalam kondisi aman secara operasional.
"Melalui instrumen fungsi pengawasan berkelanjutan dan tinjauan teknis di lapangan yang kami sinergikan bersama BPH Migas dan Pertamina, kami tegaskan bahwa ketahanan sistem logistik nasional kita, yang dipantau secara presisi melalui integrasi Pertamina Digital Hub dari hulu hingga distribusi ritel, berada pada tingkat kewaspadaan dan level ketersediaan yang sangat optimal," ucapnya.
"Kami mengecam segala bentuk eksploitasi kepanikan. Praktik penimbunan di luar kapasitas wajar (panic buying) justru secara langsung merusak algoritma suplai yang telah dikalkulasi, merampas hak akses energi bagi warga lain yang membutuhkan, dan mengganggu perputaran roda ekonomi daerah,” imbuhnya.
Berdasarkan laporan lapangan, anomali konsumsi BBM sempat terjadi di beberapa daerah seperti Aceh Tengah dan Kota Banda Aceh.
Di wilayah tersebut, sebagian masyarakat melakukan antrean panjang secara sporadis dengan membawa jeriken untuk menimbun BBM di luar batas konsumsi normal.
Menurut Ateng, lonjakan permintaan yang terjadi secara tiba-tiba dalam waktu singkat dapat menciptakan tekanan terhadap sistem distribusi energi di tingkat ritel.
"Ketika pola permintaan melonjak secara eksponensial dalam waktu sangat singkat, sistem distribusi dapat mengalami bottle neck. Kondisi ini justru dapat menciptakan kelangkaan riil di tingkat SPBU meskipun pasokan sebenarnya tersedia,” katanya.
Karena itu, berbagai pemangku kepentingan strategis, termasuk operator logistik energi nasional, diminta segera melakukan klarifikasi faktual guna meredam kepanikan publik.
Ia juga menjelaskan bahwa keterbatasan cadangan BBM nasional hingga kisaran 21–25 hari bukan disebabkan oleh keterbatasan kemampuan finansial negara dalam melakukan pengadaan energi.
Persoalan utama, kata dia, justru terletak pada keterbatasan fisik infrastruktur penyimpanan energi nasional.
Penjelasan tersebut sebelumnya juga disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, yang menegaskan bahwa kapasitas tangki timbun BBM nasional saat ini memang berada pada batas utilitas maksimalnya.
"Artinya, sekalipun negara memiliki ruang fiskal untuk membeli pasokan energi dalam jumlah besar, keterbatasan kapasitas storage menyebabkan komoditas tersebut tidak memiliki ruang penyimpanan fisik di dalam negeri", ujarnya.
Dalam perspektif ekonomi perilaku, Ateng menjelaskan bahwa permintaan BBM pada dasarnya bersifat inelastis dalam jangka pendek karena merupakan kebutuhan esensial bagi mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Namun karakter tersebut dapat berubah secara drastis ketika muncul persepsi kelangkaan.
Ketika masyarakat menerima sinyal informasi bahwa stok energi terbatas, insting proteksi diri akan muncul secara kolektif sehingga mendorong lonjakan pembelian secara tidak rasional.
Sebab itu, ia menilai peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam merumuskan ulang strategi komunikasi publik terkait sektor energi.
Informasi mengenai cadangan energi nasional perlu disampaikan secara komprehensif, tidak hanya menjelaskan potensi risiko tetapi juga mekanisme mitigasi operasional yang menjamin keberlangsungan pasokan energi masyarakat.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa selama masyarakat tidak terprovokasi oleh isu kelangkaan BBM dan tidak melakukan pembelian berlebihan atau penimbunan, maka ketersediaan BBM nasional dipastikan tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Ramadan hingga Idulfitri.
“Selama masyarakat tetap tenang, tidak melakukan penimbunan, dan distribusi berjalan normal, maka stok BBM untuk periode Ramadan hingga Idulfitri akan tetap terjaga,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Komisi XII DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap perkembangan di lapangan, termasuk memantau kondisi stok BBM pada fasilitas penyimpanan nasional serta mengevaluasi kesiapan logistik energi secara berkala.
Ke depan, Komisi XII juga mendorong pemerintah untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan energi dengan mencari alternatif sumber pengadaan BBM yang tidak melewati jalur logistik di kawasan konflik.
"Atas dasar itu, kami akan terus berada di garis depan dalam menjaga kedaulatan energi nasional, memastikan pasokan energi tetap terjaga, harga tetap stabil, serta aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu oleh kepanikan yang tidak berdasar," pungkasnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meminta masyarakat untuk tidak melakukan pembelian panik (panic buying) bahan bakar minyak (BBM) menyusul memanasnya situasi geopolitik antara Israel-Amerika Serikat dengan Iran.
Hal ini disampaikan Bahlil merespons fenomena antrean kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai daerah akibat kekhawatiran dampak perang di Timur Tengah.
Menurut Bahlil, ketersediaan stok BBM nasional saat ini dalam kondisi aman dan suplai berjalan lancar, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan.
"Jadi enggak perlu ada panik, enggak perlu. Suplai lancar," kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/3/2026).
Ia menjelaskan, kapasitas tempat penyimpanan (storage) minyak Indonesia sejak dulu memang hanya menampung pasokan selama 25 hari.
Saat ini, kata Bahlil, realisasi stok yang tersedia berada di angka 23 hari, masih di atas batas aman standar nasional.
"Nah, standar minimal ketersediaan kita itu untuk standar nasional minimal harus di atas 20 hari. Sekarang minyak kita 23 hari. Jadi itu artinya bahwa standar kepemilikan kita, minyak kita itu aman," ujarnya.
