TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Bangladesh mengambil langkah darurat untuk mengatasi krisis energi yang semakin memburuk dengan menutup universitas lebih awal dan membatasi penjualan bahan bakar di seluruh negeri.
Kebijakan tersebut diambil setelah lonjakan harga energi global dan gangguan pasokan minyak akibat konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat mulai berdampak pada pasokan energi domestik Bangladesh.
Dilansir dari Reuters, pemerintah Bangladesh memutuskan untuk memajukan penutupan universitas negeri maupun swasta sebagai bagian dari upaya penghematan energi nasional..
Libur akademik dipercepat untuk menekan konsumsi listrik yang meningkat di tengah terbatasnya pasokan gas dan bahan bakar.
Selain universitas, sejumlah lembaga pendidikan lain seperti sekolah internasional dan pusat bimbingan belajar juga diminta untuk menghentikan kegiatan sementara waktu.
Di saat yang sama, pemerintah Bangladesh juga memberlakukan pembatasan penjualan bahan bakar di sejumlah wilayah untuk mencegah kelangkaan energi akibat lonjakan permintaan masyarakat.
Melansir Al Jazeera, kebijakan ini diambil setelah muncul fenomena pembelian bahan bakar secara besar-besaran oleh masyarakat yang khawatir pasokan minyak akan terganggu dalam waktu lama.
Beberapa stasiun pengisian bahan bakar dilaporkan membatasi jumlah pembelian per kendaraan guna memastikan distribusi energi tetap merata.
Baca juga: Harga Minyak Dunia Sentuh 113 Dolar AS per Barel, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina
Bangladesh merupakan negara yang sangat bergantung pada impor energi. Sebagian besar kebutuhan minyak, gas, dan bahan bakar negara ini dipasok dari pasar internasional.
Akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, harga energi global melonjak tajam dan menyebabkan tekanan besar terhadap sistem energi negara berkembang seperti Bangladesh.
Dikutip dari Anadolu Agency, pemerintah Bangladesh bahkan terpaksa mengalihkan sebagian besar pasokan gas yang tersedia ke pembangkit listrik guna menghindari pemadaman listrik berskala luas.
Sebagai konsekuensinya, empat dari lima pabrik pupuk milik negara harus menghentikan operasinya karena pasokan gas yang biasanya digunakan untuk produksi dialihkan ke sektor listrik.
Para analis menilai kebijakan penghematan energi yang diterapkan Bangladesh menunjukkan bagaimana konflik geopolitik di Timur Tengah dapat menimbulkan efek domino terhadap ekonomi global.
Lonjakan harga minyak dan gas tidak hanya berdampak pada negara produsen energi, tetapi juga pada negara berkembang yang bergantung pada impor energi untuk menopang aktivitas industri dan kehidupan masyarakat.
Jika konflik di Timur Tengah terus berlanjut dan mengganggu distribusi energi global, bukan tidak mungkin lebih banyak negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara menghadapi krisis energi serupa dalam waktu dekat.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)
