Purbaya Pusing Beban APBN Makin Berat Gegara Minyak Dunia Naik, Utang Kereta Cepat Tetap Prioritas
jonisetiawan March 10, 2026 06:06 AM

 

TRIBUNTRENDS.COM - Pemerintah memastikan tetap akan memenuhi kewajiban pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh, meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedang menghadapi berbagai tekanan, termasuk akibat lonjakan harga minyak mentah dunia.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa kewajiban tersebut tetap akan dipenuhi pemerintah meskipun kondisi fiskal saat ini menghadapi sejumlah tantangan.

"Ya enggak apa-apa, kan enggak gede-gede amat," kata Purbaya usai melakukan inspeksi mendadak di Pasar Tanah Abang pada Senin (9/3/2026).

Meski demikian, Purbaya belum memaparkan secara rinci besaran beban utang proyek kereta cepat tersebut yang nantinya akan ditanggung oleh APBN. 

Baca juga: Purbaya Blusukan ke Pasar Tanah Abang, Dikerumuni Warga hingga Ditagih THR: Bagi-bagi Uang Dong Pak

Ia juga belum menjelaskan total kewajiban utang keseluruhan yang harus diselesaikan pemerintah.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada pembahasan lanjutan di tingkat pemerintah terkait isu utang proyek tersebut.

"Nanti kita lihat ya gimananya. Tapi belum (belum ada pembahasan)," jelas Purbaya.

Proyek Kereta Cepat yang Semula Diklaim B2B Kini Libatkan APBN

Sejak awal pembangunan, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh digadang-gadang sebagai kerja sama murni antarperusahaan (business to business/B2B). Namun dalam perjalanannya, proyek tersebut akhirnya membutuhkan dukungan dana dari pemerintah melalui APBN untuk menjaga keberlanjutannya.

Banyak kalangan sebelumnya telah memperkirakan bahwa proyek ambisius ini berpotensi memunculkan persoalan finansial di kemudian hari, khususnya bagi badan usaha milik negara (BUMN) yang terlibat dalam konsorsium pembangunan.

Potret Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Kereta Cepat Whoosh yang diresmikan Presiden Joko Widodo.
Potret Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Kereta Cepat Whoosh yang diresmikan Presiden Joko Widodo. (Kompas.com/ Dian Erika)

Sejumlah pihak menilai perencanaan keuangan proyek ini terlalu optimistis sejak awal. Selain itu, pembengkakan biaya konstruksi yang terus terjadi selama masa pembangunan juga turut memperbesar beban pembiayaan proyek.

Kini, setelah beroperasi selama sekitar dua tahun, persoalan baru muncul. Perusahaan pengelola proyek, yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), harus mulai membayar cicilan utang pokok beserta bunga kepada pihak pemberi pinjaman dari China.

Baca juga: Purbaya Geleng-geleng Kepala Gegara Ide Gila Prabowo, Bayar Utang Kereta Cepat Pakai Dana Korupsi

Mayoritas Pendanaan Berasal dari Pinjaman China

Berdasarkan berbagai laporan, total investasi pembangunan kereta cepat tersebut mencapai sekitar 7,27 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 120,38 triliun.

Sebagian besar pembiayaan proyek ini berasal dari pinjaman yang diberikan oleh China Development Bank (CDB). Nilainya mencapai sekitar 75 persen dari total investasi proyek.

Pinjaman tersebut memiliki skema bunga tetap sekitar 2 persen per tahun dengan jangka waktu hingga 40 tahun pertama. 

Angka ini dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan proposal pembiayaan yang sebelumnya ditawarkan oleh Jepang, yang hanya menawarkan bunga sekitar 0,1 persen per tahun.

Selain itu, beban utang proyek belum sepenuhnya berhenti. Hal ini karena masih terdapat tambahan pinjaman yang ditarik akibat pembengkakan biaya pembangunan atau cost overrun yang mencapai sekitar 1,2 miliar dollar AS.

Bunga dari pinjaman tambahan tersebut bahkan dilaporkan lebih tinggi, yakni di atas 3 persen per tahun.

Baca juga: Purbaya Direshuffle Gegara Tak Mau Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh? Jawaban Gerindra Bikin Geger

Pembengkakan Biaya Ditanggung Indonesia dan China

Dalam skema pembiayaannya, proyek Whoosh didukung oleh kombinasi dana pinjaman dari CDB, penyertaan modal pemerintah melalui APBN, serta kontribusi ekuitas dari konsorsium perusahaan Indonesia dan China sesuai dengan porsi saham mereka di KCIC.

Lebih dari separuh biaya untuk menutup pembengkakan anggaran proyek berasal dari tambahan pinjaman CDB. Sementara sisanya berasal dari suntikan modal para pemegang saham dalam konsorsium.

Pembagian beban cost overrun sendiri dilakukan antara dua pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Konsorsium Indonesia menanggung sekitar 60 persen dari tambahan biaya, sementara 40 persen sisanya ditanggung oleh konsorsium China.

***

(TribunTrends/Kompas)

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.