TRIBUNJATIM.COM - Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie kini memberikan klarifikasinya setelah rencana pengadaan meja biliar senilai Rp486,9 juta pada APBD Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2026 menjadi sorotan.
Kini, Ketua DPRD memastikan rencana itu batal.
Hal itu juga dikonfirmasi oleh Sekretaris DPRD.
Rencana itu batal termasuk dengan pengadaan lainnya.
Baca juga: Sekretaris Angkat Bicara Pengadaan Meja Biliar Rp 486,9 Juta di Rumah Dinas Pimpinan DPRD Sumsel
Sumber di Sekretariat DPRD Sumsel mengatakan bahwa pembatalan tersebut dilakukan setelah rencana itu menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
"Pastinya sudah dibatalkan, termasuk untuk sejumlah pengadaan lainnya," kata pihak Sekretariat DPRD Sumsel yang meminta namanya tidak disebutkan.
Beberapa pengadaan lain yang turut dibatalkan adalah alat gym untuk rumah dinas Wakil Ketua III (Ilyas Panji Alam) sebesar Rp395 juta.
Pembatalan ini sejalan dengan pernyataan Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, yang memberikan penjelasan terkait pengadaan meja biliar untuk rumah dinas (rumdin) pimpinan dewan tersebut.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) per 7 Maret 2026, anggaran meja biliar itu awalnya diperuntukkan bagi Ketua DPRD Sumsel sebesar Rp151 juta dan Wakil Ketua III DPRD Sumsel sebesar Rp335,9 juta, sehingga totalnya mencapai Rp486,9 juta.
Menanggapi hal tersebut, Andie menyampaikan apresiasinya atas masukan dan saran dari media.
"Tadi saya sudah menghubungi Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk mengklarifikasi terkait pengadaan barang tersebut. Namun, perlu diketahui bersama bahwa semua itu masih dalam tahap perencanaan, belum ada pembelian," ujarnya.
Andie, yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumsel, menjelaskan bahwa meja biliar tersebut awalnya direncanakan sebagai tempat alternatif bagi atlet biliar Sumsel untuk berlatih.
Namun, legislator dari Partai Golkar ini menegaskan bahwa ia memahami kekhawatiran masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah.
"Jika dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka pengadaan tersebut dapat ditinjau ulang bahkan dibatalkan," tandas Andie.
Sebelumnya, sejumlah paket pengadaan untuk rumah dinas pimpinan dewan di Sekretariat DPRD Sumsel sempat mencuat ke publik karena nilainya yang fantastis.
Di antaranya:
Lampu gantung hias rumah dinas Wakil Ketua I (Raden Gempita): Rp604,6 juta.
Meubelair rumah dinas Wakil Ketua I: Rp2,3 miliar.
Alat gym rumah dinas Wakil Ketua III: Rp395 juta.
Heat pump rumah dinas Wakil Ketua III: Rp776 juta.
Meubelair rumah dinas Wakil Ketua III: Rp2,3 miliar.
Selain itu, terdapat rencana pengadaan penunjang lainnya seperti dua unit sound system masing-masing Rp200 juta, serta pengadaan dua unit roller blind senilai Rp319 juta dan Rp315 juta untuk rumah dinas Wakil Ketua II.
Beberapa alokasi rutin juga menjadi sorotan, seperti belanja jasa tenaga kebersihan semester I sebesar Rp1,7 miliar, jasa tenaga pengemudi semester I sebesar Rp1 miliar, serta jasa keamanan mencapai Rp2,3 miliar.
Proyek renovasi interior ruangan fraksi yang telah berjalan sejak awal 2025 pun tak luput dari perhatian.
Saat ini, masih tersisa lima ruangan fraksi (PKB, PKS, PAN, Demokrat, dan Golkar) yang masing-masing dianggarkan sebesar Rp1 miliar, ditambah pengadaan meubelair untuk ruang Fraksi Demokrat sebesar Rp2,4 miliar.
Pengadaan dua meja biliar senilai Rp 486,9 juta kini menjadi sorotan.
Pengadaan itu memakan anggaran yang fantastis.
Menurut Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), H. Aprizal alokasi anggaran dua unit meja biliar itu adalah usulan dari pimpinan DPRD Sumsel.
Dua unit meja biliar itu diadakan untuk rumah dinas pimpinan dewan.
Baca juga: Ramadan 2026, Satpol PP Kota Mojokerto Gencarkan Razia Tempat Hiburan Malam dan Rumah Biliar
Usulan itu bukan inisiatif dari pihak Sekretariat.
"Iya, itu usulan dari pimpinan lah, bukan dari Sekretariat," kata Aprizal, Minggu (8/3/2026).
Dijelaskan Aprizal, usulan pimpinan untuk meja biliar itu sendiri diakuinya cukup wajar karena Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie adalah Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (Pengprov POBSI) Sumsel.
"Karena ketua kan adalah ketum biliar Sumsel, jadi wajar," ujarnya.
Meski telah diusulkan, Aprizal memastikan pengadaan meja biliar tersebut belum dilaksanakan hingga saat ini.
"Belum, karena permintaan mereka untuk dianggarkan belum dilaksanakan. Makanya baru dimasukkan di SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), dan dilihat orang karena sudah e-katalog. Dan pastinya, ini semua usulan pimpinan masing-masing," paparnya.
Disinggung kenapa hanya dua dari empat pimpinan saja yang akan mendapatkan meja biliar di rumah dinas mereka, Aprizal sendiri belum mengetahui secara pasti dan akan mengecek terlebih dahulu.
"Ya, termasuk usulan pimpinan lainnya kita akan cek, karena informasi belum valid dan akan ditanya ke bagian umum dulu," tuturnya.
Ditambahkan Sekwan, ia pun tidak mengetahui secara pasti adanya perbedaan anggaran bagi dua pimpinan tersebut, di mana Wakil Ketua Ilyas Panji dikatakan lebih besar anggarannya dibanding yang diperuntukkan bagi Ketua Andie Dinialdie.
"Nah, itulah nanti aku cek dulu ke bagian umum, dan nanti akan saya kumpulkan hari ini. Sebab ini jadi pertanyaan, kenapa Pak Ilyas lebih mahal dibanding ketua, maka akan saya cek dulu. Tetapi yang Wakil Ketua Pak Ilyas ini pastinya belum jelas termasuk harganya. Apa selain meja juga ada yang lainnya dan akan saya cari informasinya," tukasnya.
Sebelumnya, Kepala Bagian Humas dan Protokoler DPRD Sumsel, Hadiyanto, yang dikonfirmasi membenarkan data yang dilihat dari SIRUP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari Sekretariat DPRD Sumsel.
Data itu merupakan hasil pembaruan per 7 Maret 2026, pukul 01.47 WIB.
"Iya, untuk kegiatan tersebut baru masuk di e-katalog LKPP dan baru SIRUP atau rencana, sedangkan untuk pelaksanaan belum," kata Hadiyanto.
Pengadaan dua meja biliar itu jadi sorotan, di tengah efisiensi anggaran imbas pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat itu, disebut Hadiyanto merupakan kebutuhan penunjang wakil rakyat.
"Alat tersebut sebagai kebutuhan penunjang aktivitas para anggota dewan. Tetapi sekali lagi belum dilaksanakan," jelasnya.
Dari data SIRUP, alokasi rencana pengadaan meja biliar itu diperuntukkan bagi Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie sebesar Rp 151 juta dan Wakil Ketua III DPRD Sumsel Ilyas Panji Alam sebesar Rp 335,9 juta.
Totalnya mencapai Rp 486,9 juta.
Ia menyebut, rencana pengadaan meja biliar dan lain-lainnya masih akan dikoordinasikan dengan bagian umum.
Sebab, kegiatan pengadaan di DPRD Sumsel dilaksanakan oleh bagian tersebut.
"Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan (pengadaan) tersebut coba aku nanti koordinasi dengan Kabag Umum," pungkasnya.
