TRIBUNPAPUABARAT.COM, KAIMANA - Sejumlah aspirasi warga Kampung Lobo, Distrik Kaimana, terealisasi pada APBD Kaimana 2026. 

Antara lain ruang tunggu pelabuhan yang ditambah dengan lapak jualan.

Begitu juga sulan masyarakat penambahan dua ruang kelas belajar (RKB) di SD YPK Kampung Lobo. 

"Puji Tuhan pada APBD 2026, sebagian usulan bapak ibu yang telah terjawab," ujar anggota DPRK Kaimana, Mimi Selly, ketika reses di Balai Kampung Lobo, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Senin (9/3/2026). 

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga mengatakan usulan pembangunan drainase juga terjawab di APBD tahun ini.
 
Usulan lain yang diakomodasi di APBD 2026 adalah pembangunan talud, pagar keliling di SMP Lobo, dan dapur asrama SMP Lobo. 

Baca juga: Tim Bapemperda DPR Papua Barat Tinjau Situs Keagamaan di Kaimana

"Puji Tuhan banyak pembangunan pada tahun 2026 yang terakomodasi. Hal ini merupakan doa bapak ibu yang dikabulkan Tuhan," ujar Mimi Selly disambut tempuk tangan warga.

Angggota DPRK Kaimana dari daerah pemilihan (dapil) 2 itu berharap warga terus menyampaikan aspirasi untuk diteruskan ke legislatif dan eksekutif.

Ketika pemilu 2024, Dapil 2 Kabupaten Kaimana meliputi sebagian Distrik Kaimana (termasuk Kampung Lobo), Distrik Teluk Etna, dan Distrik Yamor.

Keluhkan Drainase dan Jalan

Sebelumnya, anggota lain DPRK Kaimana, Ronaldo David Anggawijaya Ang, reses di RT 17 Bumsur Dalam, Kamis (26/2/2026). 

Di sana, politikus Partai Nasdem mendengarkan keluhan warga tentang sistem drainase yang buruk dan sering memicu banjir saat musim hujan. 

Baca juga: Evaluasi Selesai, DPRK Kaimana: Realisasi APBD 2026 Tunggu Penyesuaian Dana Otsus

Warga juga meminta agar jalan masuk ke pemukiman mereka segera diperbaiki oleh dinas terkait. 

"Warga mengeluh perlu adanya pengaspalan ulang dan perbaikan jalan. Mereka juga mengeluhkan soal sistem drainase yang sangat buruk," katanya saat itu.

Menurut Ronaldo David, warga juga mengeluhkan beberapa titik yang belum terjamah akses jalan.

"Pastinya kami akan perjuangkan. Ada pokir-pokir (pokok pikiran) yang kami masukkan melalui SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)," katanya. 

Ia berjanji akan mengolah data soal permintaan-permintaan warga tersebut dan berharap bisa terealisasi pada 2027.