SURYA.CO.ID, SURABAYA - Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur, Achmad Fawzy meminta perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai aturan.
Ia menegaskan kaum buruh sangat bergantung pada tunjangan untuk memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran.
Perusahaan diharapkan menggelontorkan tunjangan tersebut paling lambat satu minggu sebelum hari raya.
Bahkan, perusahaan yang memiliki kemampuan finansial settle dianjurkan menyalurkan tunjangan tersebut lebih awal, misalnya dua pekan menjelang 1 Syawal.
"Soal THR tetap menginstruksikan pemberian minimal satu minggu akan lebih baik 10 hari sebelum hari H (Idul Fitri, red)," ujarnya saat menghadiri acara peresmian gedung baru Konfederasi SPSI di Jalan Lontar Surabaya, Selasa (10/3/2026).
Baca juga: Satu Warga Sidoarjo Melapor ke Disnaker karena Belum Terima THR, Langsung Dimediasi
Meski demikian, tokoh buruh yang dikenal memiliki 1,1 juta anggota di Jawa Timur itu memahami kondisi belakangan yang sedang tersendat di berbagai sektor bisnis.
Ini memicu sebagian perusahaan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban.
Buruh pun diharapkan lebih bijak dan tidak langsung mengambil langkah konfrontatif, melainkan mengedepankan dialog dengan perusahaan apabila terjadi kendala dalam pembayaran THR.
Perusahaan yang mengalami kesulitan diharapkan lebih terbuka kepada pekerja.
Persoalan tersebut sebaiknya segera dirundingkan melalui serikat pekerja masing-masing atau langsung dengan buruh.
Yang terpenting, kedua belah pihak dapat saling menghormati dan memahami bahwa pekerja membutuhkan THR, sementara perusahaan juga menghadapi keterbatasan.
"(Bagi perusahaan) pasti ada sanksi tapi sanksi administrasi itu pun berjalan negosiasi atau perundingan," ucapnya.
Sejauh ini, Achmad Fawzy menyebut kalangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang mayoritas anggotanya pekerja pabrik belum menerima laporan konflik terkait pembayaran THR.
Meski demikian, pihaknya tetap melakukan pemantauan.
Karena masih ada kasus THR tahun lalu yang baru diselesaikan pada tahun ini, bahkan ada perusahaan yang mencicil pembayaran tunjangan tersebut hingga satu tahun.
Baca juga: Pemprov Jatim Sediakan 54 Posko THR, Gubernur Khofifah Pastikan Tak Ada Perusahaan Langgar Aturan
Sementara itu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang hadir di acara tersebut menuturkan agar seluruh pihak perlu waspada.
Eskalasi perang Amerika dan Israel dengan Iran memicu mengerek naik harga minyak, yang diprediksi bisa mempengaruhi kondisi ekonomi di dalam negeri.
Karena itu, menurutnya, seluruh pihak perlu menjaga iklim usaha agar tetap kondusif sehingga investasi dapat terus masuk dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Untuk melakukan itu semua butuh kekompakan butuh persatuan kebersamaan dari elemen bangsa terutama menghadapi situasi sulit. Beberapa tahun yang lalu situasi covid sempat membuat Indonesia terpuruk, pernah minus ekonominya. Namun dengan semangat ekonomi kita bisa tumbuh kembali," pesannya.
