TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menghadiri pelantikan pengurus harian Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Gorontalo periode 2026–2031.

Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Graha Azizah, Jalan Manggis, Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Selasa (10/3/2026).

Dalam pelantikan tersebut, Ismet Mile yang juga menjabat sebagai Bupati Bone Bolango dilantik sebagai Ketua DPW PPP Provinsi Gorontalo periode 2026–2031.

Kegiatan itu dihadiri sejumlah tokoh politik, kader PPP dari berbagai daerah di Gorontalo, serta jajaran pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Gusnar Ismail menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader PPP yang terus menjaga eksistensi partai serta berperan dalam dinamika politik di daerah.

Menurutnya, dalam perjalanan politik, setiap kader tentu memiliki hubungan yang kuat dengan konstituennya masing-masing.

“Sejak 2009, para kader tentu berjalan dengan konstituennya masing-masing. Saya kira itu hukum alam yang tidak bisa kita bantah. Yang penting kita tetap berada dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujar Gusnar.

Ia juga menyampaikan penghormatan kepada para tokoh dan kader PPP yang hadir dalam kegiatan tersebut.

“Saya menghormati, mencintai dan membanggakan para tokoh-tokoh PPP dan seluruh kader yang hadir pada kesempatan ini, baik yang sudah menggunakan seragam PPP maupun yang belum menggunakan seragam,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Gusnar juga menyinggung sosok Ismet Mile yang menurutnya memiliki pengalaman panjang dalam birokrasi maupun organisasi.

Menurutnya, Ismet Mile merupakan figur yang memiliki kemampuan dalam mengelola organisasi serta pengalaman panjang dalam dunia pemerintahan.

“Pak Ismet ini, menurut saya, memiliki dua fungsi pada masanya. Mohon maaf saya sampaikan ini karena waktu itu masih zaman Orde Baru,” ujar Gusnar.

“Yang pertama, beliau menjadi salah satu figur yang mentransformasikan kebijakan-kebijakan pemerintahan Orde Baru kepada mahasiswa. Pak Ismet orangnya,” lanjutnya.

Selain itu, Gusnar juga mengenang pengalaman pribadinya ketika pertama kali berinteraksi dengan Ismet Mile dalam kegiatan organisasi.

“Yang kedua, Pak Ismet ini adalah tempat saya mengantarkan proposal pertama kepada tokoh-tokoh. Jadi beliau ini sudah lama menjadi bagian dari perjalanan organisasi kita,” ungkapnya.

Menurut Gusnar, pengalaman panjang Ismet Mile di birokrasi menjadi salah satu modal penting dalam memimpin organisasi politik.

Ia menyebut Ismet Mile sebagai birokrat yang meniti karier dari bawah hingga akhirnya menjadi kepala daerah.

“Beliau ini birokrat tulen yang meniti karier dari bawah sampai menjadi bupati,” katanya.

Gusnar juga menggambarkan bahwa sistem birokrasi pada masa lalu sangat berbeda dengan kondisi saat ini.

“Kalau kita bayangkan birokrasi di zaman Orde Baru, sentralnya hanya satu. Tidak seperti sekarang yang titik koordinasinya banyak, ada di DPRD, ada di gubernur, ada di partai politik,” ujarnya.

Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa Ismet Mile memiliki kemampuan dalam menggerakkan organisasi dan memahami sistem pemerintahan.

“Artinya beliau punya pengalaman dalam menggerakkan manajemen organisasi. Birokrasinya lengkap,” kata Gusnar.

Selain menyinggung soal kepemimpinan Ismet Mile, Gusnar juga memaparkan kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Gorontalo yang saat ini masih terbatas.

Dirinya menitipkan pesan khusus kepada Ketua Umum PPP sekaligus menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Ketahanan Pangan, Muhammad Mardiono yang saat itu melantik langsung para kader PPP.

Ia menjelaskan bahwa hampir seluruh daerah di Indonesia saat ini mengalami pengurangan anggaran, termasuk Provinsi Gorontalo.

“Seluruh daerah sekarang mengalami pengurangan anggaran. Khusus Provinsi Gorontalo, kami adalah provinsi dengan fiskal yang sangat tipis,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo saat ini sekitar Rp1,5 triliun.

“Anggaran APBD kami sekarang hanya sekitar Rp1,5 triliun,” jelasnya.

Karena keterbatasan tersebut, pemerintah daerah terus berupaya membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah.

Salah satu program yang diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat adalah program hilirisasi ayam terintegrasi dari pemerintah pusat.

“Program hilirisasi ayam terintegrasi ini memiliki anggaran kurang lebih Rp1,4 triliun yang diberikan oleh Presiden untuk Provinsi Gorontalo guna menggairahkan perekonomian daerah,” kata Gusnar.

Ia juga mengajak seluruh kader PPP untuk ikut terlibat dalam mendorong program tersebut, termasuk melalui pengembangan usaha peternakan ayam di masyarakat.

“Saya mengajak seluruh kader PPP untuk terjun memelihara ayam. Ini pekerjaan yang mulia dan tidak memerlukan ilmu yang terlalu tinggi,” ujarnya.

Gusnar juga mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo saat ini masih berada pada angka sekitar 12,62 persen.

Ia optimis program hilirisasi ayam terintegrasi tersebut dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya bagi kelompok ekonomi bawah.

“Bayangan saya, kalau satu keluarga memelihara seribu ekor ayam petelur saja, maka dalam satu bulan bisa memperoleh pendapatan sekitar tujuh sampai delapan juta rupiah,” jelasnya.

Menurutnya, program tersebut akan diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok ekonomi paling rendah.

“Saya sudah mengarahkan bahwa yang pertama akan diajak menjadi peternak adalah masyarakat yang masuk dalam desil satu dan desil dua, yaitu kelompok masyarakat yang sangat miskin,” katanya.

Dengan adanya program tersebut, Gusnar berharap upaya pengentasan kemiskinan di Gorontalo dapat berjalan lebih cepat.

“Dengan demikian, upaya menurunkan angka kemiskinan insyaallah bisa lebih cepat kita tuntaskan,” pungkasnya.(*/Jefri)