TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi V DPR RI akan menggelar rapat kerja (raker) bersama sejumlah kementerian dan lembaga untuk membahas kesiapan menghadapi arus mudik Lebaran 2026, Rabu (11/3/2026).
Pembahasan akan mencakup kesiapan infrastruktur, transportasi publik, hingga mitigasi cuaca dan keselamatan selama masa mudik.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra Danang Wicaksana Sulistya mengatakan, berdasarkan rapat kerja sebelumnya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan, pembahasan mengenai kesiapan mudik dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi sarana maupun prasarana.
Menurutnya, Kementerian Pekerjaan Umum sebelumnya telah menjanjikan sejumlah titik krusial di jalur mudik, terutama di jalur Pantai Utara (Pantura), dapat diperbaiki dan siap dilalui pemudik paling lambat sepekan sebelum Lebaran.
“Besok itu Raker untuk membahas (mudik) lebaran. Kemarin dari Pekerjaan Umum sudah menjanjikan beberapa titik-titik krusial untuk mudik seperti Pantura itu sebisa mungkin minimal H-7 sudah bisa dilalui dan nyaman. Itu janji dari Kementerian Pekerjaan Umum,” kata Danang, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Baca juga: Jelang Mudik Lebaran, Relawan Ambulans Solo Perkuat Ilmu Siaga Kebidanan
Danang menyatakan, Komisi V DPR akan kembali menanyakan perkembangan janji tersebut dalam rapat kerja yang digelar besok.
DPR juga akan membawa berbagai masukan dan keluhan masyarakat yang beredar di media sosial untuk menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintah.
“Kami juga mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat, dari media sosial dan itu menjadi bagian yang bisa kami sampaikan ke agenda raker besok, kira-kira apa yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum,” ucapnya.
Baca juga: Peserta JKN Bisa Akses Layanan dan Ambil Obat Kronis Selama Mudik Lebaran
Danang menjelaskan, Komisi V DPR akan mengundang sejumlah mitra kerja yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan mudik Lebaran.
Di antaranya Kementerian Perhubungan terkait konektivitas dan transportasi publik, Kementerian Pekerjaan Umum terkait infrastruktur jalan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk prakiraan cuaca, serta Basarnas untuk kesiapsiagaan penanganan keadaan darurat.
“Kami di Komisi V akan mencoba menyeluruh dari seluruh mitra kami yang sebagian besar adalah pegiat untuk mudik Lebaran. Ada Perhubungan untuk konektivitasnya, Pekerjaan Umum dari prasarananya, kemudian BMKG untuk forecasting cuacanya, dan Basarnas untuk kesiapsiapan apabila terjadi sesuatu,” katanya.
Selain itu, Komisi V DPR juga akan menyoroti kesiapan jalan tol yang menjadi jalur utama pemudik, khususnya di Pulau Jawa. Menurut Danang, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) seperti Jasa Marga harus memastikan layanan kepada pengguna jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).
“Jasa Marga itu badan usaha jalan tol yang masuk dalam BPJT di Kementerian Pekerjaan Umum. Ini menjadi titik yang biasanya kami fokuskan karena terutama di Jawa jalan tol menjadi lokasi utama untuk mudik,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat yang menggunakan jalan tol telah membayar tarif sehingga berhak mendapatkan layanan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.
“Karena sudah bayar, berarti juga harus sesuai dengan standar pelayanan minimal yang menjadi agenda dari panja kami. Ini juga menjadi salah satu cara untuk mengetes apakah hasil proses panja kami tentang SPM jalan tol ini bisa dilaksanakan oleh BUJT, salah satunya Jasa Marga,” pungkas Danang.
