TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar kualitas makanan maupun kebersihan akan langsung ditutup.
Peringatan tegas itu disampaikan saat kunjungan kerja ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sekaligus meresmikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Sehat Cerdas Bahagia di Kecamatan Buay Madang.
Kehadiran Nanik di OKU Timur tidak hanya untuk agenda seremoni peresmian dapur MBG, tetapi juga dalam rangka sosialisasi program Makan Bergizi Gratis bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI.
Dalam sambutannya di hadapan ratusan masyarakat yang hadir, Nanik menegaskan bahwa program MBG merupakan program kemanusiaan yang digagas langsung oleh Presiden untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup.
“Program ini bukan janji kampanye, bukan janji politik. Ini adalah program yang lahir dari hati nurani Presiden agar anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan mendapatkan gizi yang cukup,” kata Nanik, Selasa (10/3/2026).
Menurutnya, program MBG bukan sekadar membagikan makanan kepada anak-anak, tetapi merupakan upaya strategis pemerintah dalam membangun generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan bebas dari masalah gizi.
Namun di balik pelaksanaan program tersebut, BGN juga menerapkan pengawasan ketat terhadap dapur-dapur MBG yang menjadi mitra pemerintah.
Baca juga: Kendala Lahan Hambat Rencana Pembangunan Koperasi Merah Putih di OKU Timur
Nanik mengungkapkan bahwa hingga saat ini ratusan dapur SPPG di wilayah Sumatera terpaksa ditutup karena tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.
“Per hari ini sudah ada 492 dapur SPPG di Sumatera yang kami tutup karena tidak mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa sertifikat tersebut merupakan syarat penting untuk memastikan dapur pengolahan makanan memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Selain itu, setiap dapur juga wajib memiliki sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) agar limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan sekitar.
“IPAL itu wajib ada. Limbah dapur tidak boleh sampai mengganggu masyarakat. Kalau dapur tidak memiliki IPAL atau tidak memenuhi standar kebersihan, kami tidak ragu untuk menghentikan operasionalnya,” tegasnya.
Nanik juga menyoroti kualitas menu makanan yang disajikan kepada penerima manfaat program MBG.
Menurutnya, meskipun nilai anggaran per porsi tidak besar, kualitas makanan harus tetap dijaga dan tidak boleh dikurangi oleh pihak pengelola dapur.
Ia menjelaskan bahwa untuk balita hingga siswa kelas 3 SD, anggaran menu makanan sekitar Rp8.000 per porsi. Sedangkan untuk siswa kelas 3 SD hingga SMA sebesar Rp10.000 per porsi.
“Anggarannya memang tidak besar, tetapi menu harus tetap sesuai standar gizi. Kalau ada dapur yang mengurangi kualitas makanan atau tidak sesuai dengan ketentuan, itu akan kami tutup,” katanya.
Nanik juga mengingatkan masyarakat agar menyampaikan keluhan terkait kualitas makanan secara bijak.
Menurutnya, apabila ditemukan makanan yang basi atau tidak layak, masyarakat sebaiknya terlebih dahulu mengonfirmasi langsung kepada pengelola dapur sebelum memviralkannya di media sosial.
“Kalau ada makanan yang tidak layak, datangi dulu dapurnya dan tanyakan kepada pengelolanya. Kalau mereka tidak bertanggung jawab atau menghindar, baru silakan disampaikan ke publik,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI dari Komisi IX Irma Suryani menegaskan bahwa program MBG merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas generasi muda sekaligus menekan angka stunting di Indonesia.
“Program ini bukan sekadar membuat anak-anak kenyang. Tujuannya adalah memberikan makanan bergizi agar kualitas generasi kita meningkat dan masalah stunting bisa ditekan,” kata Irma.
Sebagai mitra kerja BGN, Komisi IX DPR RI juga akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
Irma bahkan mengingatkan agar kepala SPPG tidak melakukan praktik yang merugikan program tersebut, termasuk bekerja sama secara tidak sehat dengan mitra penyedia makanan.
“Kepala SPPG harus mengetahui secara jelas berapa anggaran untuk setiap menu makanan. Jangan sampai ada kongkalikong dengan mitra yang akhirnya menurunkan kualitas makanan. Kalau itu terjadi, tentu akan ada sanksi,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, masyarakat juga menyampaikan harapan agar pengawasan terhadap program MBG terus diperkuat.
Sedangkan, anggota DPRD Kabupaten OKU Timur Edi Kurniansah, mengapresiasi program MBG karena dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam upaya pencegahan stunting pada anak-anak.
“Kami masyarakat OKU Timur sangat berterima kasih atas program MBG ini. Program ini sangat membantu dalam meningkatkan gizi anak-anak,” ujarnya.
Namun ia juga berharap Badan Gizi Nasional dapat terus mengawasi pelaksanaan program tersebut di daerah.
Menurutnya, di OKU Timur sempat muncul keluhan masyarakat yang viral di media sosial terkait menu MBG yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.
“Karena itu kami berharap kepada Ibu Nanik dan Ibu Irma agar terus mengawal program ini. Selain itu, koordinator wilayah di tingkat provinsi maupun kabupaten juga perlu memperketat pengawasan terhadap dapur SPPG yang ada di OKU Timur,” katanya.
Kegiatan tersebut ditutup dengan prosesi pemotongan pita oleh Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang sebagai tanda resmi beroperasinya dapur SPPG Yayasan Sehat Cerdas Bahagia di Jalan Raya Belitang, Desa Cipta Muda BK 0, Kecamatan Buay Madang.
Dapur ini bahkan disebut sebagai dapur percontohan di Kabupaten OKU Timur karena menjadi satu-satunya dapur SPPG di daerah tersebut yang diresmikan langsung oleh Wakil Kepala BGN RI.
Ke depan, dapur tersebut direncanakan melayani pemenuhan gizi bagi berbagai kelompok masyarakat, mulai dari balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, hingga anak-anak sekolah di wilayah Kecamatan Buay Madang.
