TRIBUNTRENDS.COM - Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto pernah mengusulkan langkah drastis: membubarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Sebagai gantinya, lembaga strategis yang selama ini mengawasi lalu lintas barang ekspor-impor tersebut sempat direncanakan digantikan oleh perusahaan inspeksi internasional, Société Générale de Surveillance (SGS).
Usulan tersebut muncul dalam sebuah rapat di lingkungan pemerintahan setelah berbagai persoalan terkait kinerja Bea dan Cukai menjadi sorotan.
“Beberapa minggu lalu saya rapat di Istana dengan Pak Presiden. Beliau selalu bilang Bea Cukai bubarkan saja, diganti SGS, tapi ternyata ada perbaikan,” cerita Purbaya usai melantik pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan, Selasa (10/3/2026).
Baca juga: Purbaya Coret Anggaran MBG yang Dinilai Pemborosan: Yang Enggak Berhubungan dengan Makanan, Hapus!
Menurut Purbaya, gagasan pembubaran tersebut tidak muncul tanpa alasan. Berbagai masalah yang selama ini dikaitkan dengan kinerja Bea dan Cukai membuat pemerintah melakukan evaluasi serius terhadap lembaga tersebut.
Ia mengakui sempat mempertimbangkan usulan tersebut secara serius. Namun setelah dilakukan peninjauan lebih lanjut, pemerintah melihat adanya perbaikan di internal lembaga.
Temuan tersebut pada akhirnya membuat rencana pembubaran tidak dilanjutkan.
“Tapi ternyata saya lihat ada perbaikan di sana dan saya yakin kita bisa memperbaiki Bea Cukai sehingga tidak perlu digantikan,” kata dia.
Purbaya menilai kemajuan tersebut merupakan hasil dari upaya pembenahan yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai Bea dan Cukai dalam beberapa waktu terakhir.
Perubahan tersebut bahkan mulai mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo.
“Ini penghargaan yang luar biasa. Kita memang belum sampai ke tujuan, tapi sudah terlihat ada kemajuan,” ujar Purbaya.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menyinggung perkembangan penerimaan negara setelah berbagai langkah pembenahan dilakukan di lingkungan Kementerian Keuangan.
Menurutnya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa penerimaan pajak mengalami lonjakan signifikan setelah berbagai perbaikan dilakukan sejak awal tahun.
“Ternyata setelah digebrak-gebrek pada Januari dan Februari, penerimaan pajak bisa naik sekitar 30 persen,” kata Purbaya.
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut bukan hasil kerja satu unit saja, melainkan kolaborasi seluruh jajaran di kementerian.
“Ini kerja bersama. Bukan hanya pajak atau Bea Cukai saja. Semua harus bergerak bersama untuk meningkatkan penerimaan negara,” ujarnya.
Baca juga: Curhat Menkeu Purbaya di Tengah Fluktuasi Harga Minyak: Capek Gue Ubah Anggaran Terus
Sorotan terhadap kinerja Bea dan Cukai sendiri meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu pemicunya adalah pengakuan seorang pedagang thrifting di Pasar Senen yang mengungkap praktik mencurigakan dalam proses impor pakaian bekas.
Pedagang tersebut menyebut biaya untuk meloloskan satu kontainer pakaian bekas ilegal bisa mencapai Rp 550 juta di pelabuhan.
Pengakuan itu memicu dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik penyelundupan barang impor.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa ia sempat menemukan kejanggalan saat melakukan inspeksi ke Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak serta Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II di Surabaya pada November 2025.
Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan laporan nilai impor yang dinilai tidak masuk akal.
Salah satu contohnya adalah barang berupa submersible pump atau pompa air terbenam yang tercatat hanya bernilai 7 dollar AS, atau sekitar Rp117.000 dengan asumsi kurs Rp16.700 per dollar AS.
Nilai tersebut jelas jauh di bawah harga pasar.
Saat Purbaya melakukan pengecekan langsung di marketplace, produk serupa ternyata dijual dengan harga berkisar antara Rp40 juta hingga Rp50 juta per unit.
Temuan ini memperkuat dugaan adanya manipulasi nilai impor yang berpotensi merugikan penerimaan negara.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, pemerintah kini menaruh harapan pada proses pembenahan internal Bea dan Cukai agar lembaga tersebut dapat kembali menjalankan perannya secara optimal dalam menjaga arus perdagangan sekaligus melindungi penerimaan negara.
***
(TribunTrends/Kompas)
