Jakarta (ANTARA) - Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI agar membangun hidran mandiri di daerah rawan kebakaran dan padat penduduk, minimal 4 sampai 5 unit per tahun, untuk memastikan daerah tersebut terlindungi.

"Pada saat rapat kerja dengan Dinas Pemadam Kebakaran, untuk pembangunan hidran mandiri, hanya satu setiap tahunnya. Untuk itu, kami meminta penambahan," kata Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Sutikno di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pembangunan hidran mandiri di lokasi padat penduduk sangat dibutuhkan, karena lokasi tersebut selain sulit dilalui kendaraan pemadam kebakaran juga rawan terjadi kebakaran.

Untuk itu, Komisi A pada saat rapat, kata Sutikno, meminta agar Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI menambah pembangunan hidran mandiri minimal empat hingga lima titik per tahun.

"Kami dari Komisi A yang bermitra dengan pemadam kebakaran, mengusulkan paling tidak hidran mandiri itu empat sampai lima unit," ujar Sutikno.

Menurut dia, hidran mandiri sangat dibutuhkan agar ketika terjadi musibah kebakaran, dapat segera teratasi dan tidak menjalar lebih luas.

Dia pun berharap anggaran untuk pembangunan hidran mandiri dapat memadai demi kebutuhan dan kenyamanan masyarakat.

"Karena ini kebutuhan masyarakat. Apalagi, rerata di DKI Jakarta adalah masyarakat penduduk padat dan rata-rata kendaraan pemadam kebakaran tidak masuk," ungkap Sutikno.

Dari data yang dihimpun, saat ini terdapat 40 unit hidran mandiri yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Terakhir, pembangunan hidran mandiri yang dilakukan oleh Dinas Gulkarmat DKI berlokasi di Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat.

Rumah hidran mandiri yang berada di RT 01/07 Kelurahan Cempaka Putih Barat itu dilengkapi dengan pompa stationer dengan jangkauan area satu kilometer dan tandon air berkapasitas 14 ribu liter.