TRIBUNJAMBI.COM - Mantan Menko Polhukam RI, Mahfud MD, melontarkan kritik keras terhadap keberadaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), organisasi perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Menurut Mahfud, agresi militer yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran telah menghancurkan legitimasi organisasi tersebut dan memberi alasan hukum yang sah bagi Indonesia untuk segera hengkang.
Mahfud menekankan bahwa tindakan AS dan Israel bukan sekadar konflik biasa, melainkan pelanggaran nyata terhadap prinsip dasar hubungan internasional yang dianut Indonesia sejak 1955.
Sebagai negara yang menjunjung tinggi Dasasila Bandung, Indonesia tidak bisa membenarkan adanya agresi dan ketidaksetaraan antarbangsa.
"Serangan Amerika dan Israel ke Iran membuat Indonesia mempunyai alasan untuk keluar dari Board of Peace. Asalkan Indonesia tidak memiliki beban politik yang tersembunyi atau tersandera kepentingan tertentu," tegas Mahfud MD kepada tim liputan KompasTV, Selasa (10/3/2026).
Mempertanyakan Dasar Hukum BoP
Pakar hukum tata negara ini juga meragukan urgensi BoP di tengah keberadaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai otoritas tertinggi dunia.
Bergabungnya Indonesia ke dalam lembaga bentukan Donald Trump tersebut dinilai memicu polemik karena posisinya yang tumpang tindih dengan organisasi internasional resmi.
Menurutnya, jika pemerintah tidak segera mengambil sikap, hal ini akan memunculkan kecurigaan publik mengenai adanya kepentingan politik tersembunyi yang menyandera kedaulatan RI.
Desakan kepada Presiden Prabowo
Menutup pernyataannya, akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) ini meminta Presiden Prabowo Subianto untuk tidak membiarkan polemik ini berlarut-larut.
Baca juga: Alasan Vatikan Tegas Tolak Gabung Board of Peace Bentukan Donald Trump
Baca juga: Pasangan Kekasih di Jambi Curi Motor Demi Sabu, Ditangkap saat Bukber
Ia mendesak adanya langkah nyata sebagai bentuk tanggung jawab kepala negara dalam menjaga marwah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian memanas, Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan berani terkait posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo di hadapan lebih dari 160 kiai dan ulama dalam acara silaturahmi di halaman tengah Istana Kepresidenan, Kamis (5/3/2026).
Di sana sang Kepala Negara menegaskan keanggotaan Indonesia di forum tersebut memiliki syarat tunggal: kemerdekaan Palestina.
Board of Peace (BoP) sedari awal merupakan inisiatif Presiden AS Donald Trump yang ditujukan untuk rekonstruksi Gaza dan kemerdekaan Palestina.
Namun, organisasi ini menjadi sorotan tajam setelah Amerika Serikat justru melakukan serangan gabungan bersama Israel terhadap Iran.
Menanggapi keraguan publik, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), K.H. Cholil Nafis, yang hadir dalam pertemuan tersebut, membeberkan janji terbaru Presiden Prabowo.
Prabowo Subianto disebut tidak akan ragu meninggalkan kursi diplomasi internasional tersebut jika tujuan utamanya tidak tercapai.
"Soal BoP, beliau (Presiden) bertekad (tujuannya) untuk kemerdekaan Palestina. Jika tidak untuk kemerdekaan Palestina, beliau siap mundur. Itu yang terbaru dari beliau. Beliau berkomitmen semua yang dilakukan untuk Palestina, untuk kemerdekaan Palestina," ucap Cholil Nafis.
Diplomasi Selektif demi Kepentingan Palestina
Presiden Prabowo menekankan bahwa kehadiran Indonesia di BoP bukanlah untuk legitimasi kekuatan global, melainkan alat tekan diplomatik.
Baca juga: 60 Tokoh, 70 Organisasi dan MUI Desak Indonesia Keluar dari BoP Buatan Trump
Baca juga: Daftar Lengkap Harga Emas Hari Ini Rabu 11 Maret 2026 untuk UBS dan Galeri24
Ia menegaskan tidak akan membiarkan nama Indonesia digunakan untuk kepentingan lain di luar hak kedaulatan rakyat Palestina.
“Janjinya (Presiden), kalau memang saya tidak bermanfaat di BoP, saya akan mundur. Beliau (Presiden) berjanji yang dilakukannya (di BoP) untuk kemerdekaan Palestina, untuk kepentingan Palestina. Kalau tidak untuk kepentingan Palestina, beliau mundur,” tambah Kiai Cholil.
Selain membahas komitmen di BoP, pertemuan di Istana tersebut juga mengupas situasi terkini terkait serangan terhadap Iran.
Bagi pemerintah Indonesia, keterlibatan di BoP bersifat sangat spesifik.
"BoP spesifik untuk Palestina," tegas Kiai Cholil menutup penjelasannya. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tetap berdiri tegak di atas prinsip keadilan dan kemerdekaan bangsa-bangsa.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Katolik Parahyangan, Yulius Purwadi Hermawan, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang menawarkan diri menjadi mediator konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel belum direncanakan secara matang.
Menurut Yulius, pemerintah terkesan tidak belajar dari proses mediasi yang sebelumnya dilakukan Oman antara Iran dan AS terkait isu nuklir.
Ia menyinggung peran Oman yang sempat menjadi mediator sebelum AS bersama Israel melancarkan serangan ke Iran pada Sabtu (28/2/2026). Upaya tersebut dimediasi oleh Menteri Luar Negeri Oman, Badr Albusaidi.
“Secara fakta usulan tersebut sepertinya gagasan yang muncul tanpa pemikiran matang. Tampaknya pemerintah tidak pernah mengikuti proses mediasi yang selama ini telah berlangsung dan dimediasi oleh Oman,” ujar Yulius, Selasa (3/3/2026).
Ia menilai proses mediasi yang dijalankan Oman bukan perkara mudah dan memerlukan strategi panjang. Karena itu, Yulius meragukan apakah Indonesia memiliki kapasitas dan komitmen yang cukup kuat untuk mengambil peran serupa.
“Berbagai strategi telah dipakai oleh Oman dan prosesnya sebetulnya sangat tidak mudah. Saya ragu-ragu apakah Indonesia memiliki passion yang cukup untuk melakukan peran sebagai mediator,” katanya.
Yulius justru menyarankan agar Indonesia memperkuat peran Oman yang sudah membangun komunikasi antara Iran dan AS, alih-alih membuka babak baru mediasi.
Di sisi lain, Yulius meminta pemerintah mencermati agenda tersembunyi (hidden agenda) dari AS dan Israel pasca serangan ke Iran sebelum secara resmi menawarkan diri sebagai mediator.
Ia menilai Indonesia kini berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya netral setelah bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), organisasi bentukan Presiden AS, Donald Trump, yang juga diikuti Israel.
“Indonesia perlu mencermati dengan seksama semua hidden agenda yang sedang dimainkan oleh AS dan Israel tersebut, sebelum memutuskan posisinya,” ujarnya.
Menurut Yulius, keanggotaan Indonesia dalam BoP membuat nilai tawar Indonesia tidak lagi sekuat sebelumnya.
“Bergabung dalam BoP telah membuat Indonesia terperangkap dalam skenario yang sedang dibangun oleh AS,” jelasnya.
Baca juga: Sidang Gugatan PAW DPRD Kota Jambi Ditunda, KPU Sebut Belum Terima Proses
Baca juga: Viral Ketua RW Minta THR ke Perusahaan, Alasannya karena Sudah Jadi Tradisi
Baca juga: Berkenalan Lewat Aplikasi Kencan, Remaja di Jambi Curi Motor Korban
