Laporan Wartawan TribunBanten.com, Misbahudin

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Penggiat demokrasi Provinsi Banten, Nana Subana, menanggapi pernyataan mantan Bupati Lebak dua periode, Mulyadi Jayabaya (JB), terkait dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak.

Isu tersebut mencuat setelah JB mengungkap dugaan adanya praktik jual beli jabatan yang disebut terjadi di rumah aspirasi milik Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya. Rumah tersebut bahkan sempat disegel pada Selasa (11/3/2026).

Nana mengatakan, jika dugaan yang disampaikan JB benar, maka harus dibuktikan dengan fakta yang jelas, bukan sekadar menjadi polemik layaknya drama.

Baca juga: Inspektorat Lebak Dalami Kasus Oknum PNS Dinsos Diduga Palak Warga Urus SKTM Rp400 Ribu

Ia juga menyarankan agar JB bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengungkap dugaan praktik tersebut.

"Kalau pernyataan itu bisa dipertanggungjawabkan, buktikan saja bahwa rumah tersebut memang menjadi tempat jual beli jabatan. Misalnya JB memiliki bukti, silakan diungkap ke publik dan bekerja sama dengan APH," katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (11/3/2026).

"Jadi kalau tidak ingin disebut seperti drama Korea, ya buktikan. Kalau hanya sekadar gagah-gagahan agar ramai, kita juga bisa mempertanyakan ketokohan di Lebak. Jangan sampai persoalan ini justru menjadi bencana," tambahnya.

Menurut Nana, Hasbi Jayabaya juga perlu memberikan klarifikasi atas tuduhan tersebut, mengingat rumah aspirasi itu sebelumnya digunakan Hasbi saat menjabat sebagai anggota DPR RI.

"Rumah aspirasi itu milik Hasbi saat menjadi anggota DPR RI, dan sekarang dia sudah menjabat sebagai Bupati Lebak. Apa pun alasannya, Hasbi perlu memberikan klarifikasi terkait tuduhan bahwa rumah aspirasi tersebut menjadi tempat jual beli jabatan," ujarnya.

Selain itu, Nana menilai munculnya pernyataan JB juga memunculkan spekulasi publik mengenai hubungan antara JB dan Hasbi.

"Saya kira kalau penyegelan itu memang dilakukan oleh JB, maka publik bisa menafsirkan banyak hal, termasuk terkait kepentingan pembangunan di Lebak dan lainnya," katanya.

"Mungkin saja ada kepentingan yang tidak terakomodasi oleh Hasbi terkait keinginan bapaknya. Tapi kita juga tidak tahu pasti. Yang jelas, terlihat ada pertarungan antara Hasbi dan bapaknya yang kemudian terbawa ke ruang publik," tambahnya.

Pernyataan JB

Saat dikonfirmasi, mantan Bupati Lebak dua periode tersebut membenarkan adanya penutupan rumah aspirasi itu.

Ia menduga rumah tersebut menjadi tempat praktik jual beli jabatan bagi pejabat di lingkungan Pemkab Lebak.

"Benar ditutup, karena diduga menjadi tempat jual beli jabatan," ujarnya melalui sambungan telepon.

Menurutnya, rumah aspirasi tersebut juga kerap didatangi sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah.

"Pejabat sering datang ke rumah aspirasi," katanya.

Tanggapan Relawan Rumah Aspirasi Hasbi

Sementara itu, Relawan Rumah Aspirasi Hasbi, Badriyudin, membantah tudingan bahwa tempat tersebut digunakan untuk praktik jual beli jabatan.

"Tidak ada jual beli jabatan di sana. Itu tidak benar," katanya.

Menurutnya, penutupan rumah aspirasi tersebut dilakukan karena bangunan itu memang sudah lama direncanakan untuk dikosongkan.

"Bangunan itu sudah lama diminta untuk dikosongkan karena rencananya akan disewa oleh pihak bank," ujarnya.