TRIBUN-TIMUR.COM – Nasib Jenderal Polisi (Purn) Ahmad Dofiri setelah pensiun sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) akhirnya terjawab.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.

Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (17/9/2025).

Penunjukan ini menjadi babak baru perjalanan karier Ahmad Dofiri setelah puluhan tahun berkiprah di institusi Kepolisian Republik Indonesia.

Dengan posisi barunya tersebut, Dofiri dipercaya memberikan masukan strategis kepada Presiden terkait berbagai persoalan keamanan nasional dan ketertiban masyarakat.

Selain itu, ia juga diminta memberikan pertimbangan terkait reformasi kepolisian, termasuk peningkatan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas di tubuh Polri.

Peran tersebut dinilai penting mengingat pengalaman panjang Dofiri di institusi kepolisian, mulai dari level operasional hingga pucuk pimpinan.

Tugas Sebagai Penasihat Presiden

Sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofiri memiliki sejumlah tugas strategis.

Di antaranya memberikan pertimbangan kebijakan kepada Presiden terkait kondisi keamanan nasional, stabilitas ketertiban masyarakat, hingga penanganan konflik sosial.

Ia juga melakukan kajian terhadap berbagai isu keamanan, seperti kejahatan terorganisir, terorisme, radikalisme, hingga potensi gangguan keamanan dalam negeri.

Selain itu, Dofiri juga berperan mengawal reformasi di tubuh Polri.

Mulai dari peningkatan profesionalisme anggota, modernisasi institusi, hingga perbaikan sistem pengawasan internal dan eksternal.

Dalam menjalankan tugasnya, ia juga melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak.

Mulai dari kementerian dan lembaga terkait, institusi Polri, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil.

Hasil kajian dan analisis tersebut kemudian dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan strategis di bidang keamanan.

Menutup Karier sebagai Wakapolri

Sebelum dipercaya mendampingi Presiden, Ahmad Dofiri baru saja menyelesaikan masa tugasnya di Kepolisian Republik Indonesia.

Jabatan terakhir yang diembannya adalah Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri).

Sebagai orang nomor dua di Polri, Wakapolri memiliki peran penting membantu Kapolri dalam memimpin dan mengendalikan seluruh pelaksanaan tugas kepolisian.

Wakapolri bertugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Polri agar berjalan efektif di seluruh jajaran.

Selain itu, Wakapolri juga melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kinerja satuan kerja di Mabes Polri maupun wilayah.

Dalam kondisi tertentu, Wakapolri juga dapat menjalankan tugas Kapolri apabila pimpinan tertinggi Polri tersebut berhalangan.

Peran strategis ini membuat posisi Wakapolri menjadi salah satu jabatan paling penting di tubuh Kepolisian Republik Indonesia.

Lulusan Terbaik Akpol

Ahmad Dofiri lahir di Indramayu pada 4 Juni 1967.

Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989.

Pada angkatannya, Dofiri meraih penghargaan Adhi Makayasa, yaitu predikat tertinggi bagi lulusan terbaik akademi kepolisian.

Predikat tersebut menjadi penanda awal perjalanan karier panjangnya di Korps Bhayangkara.

Kariernya di kepolisian dimulai pada 1990 sebagai Kanit Resintel Polsekta Tangerang.

Setelah itu, ia dipercaya menjadi Danton Tar di Akademi Kepolisian.

Kariernya kemudian terus berkembang dengan berbagai jabatan operasional di wilayah.

Di antaranya Kapuskodalops Polres Tangerang, Kapolsekta Jatiuwung, hingga Kapolsek Metro Kebayoran Baru.

Meniti Jabatan Strategis

Memasuki akhir 1990-an, Ahmad Dofiri sempat bertugas di bidang penelitian di PPITK-PTIK.

Kemudian pada 2005, ia dipercaya menjabat sebagai Kassubag Jabpamentil di Mabes Polri.

Kariernya semakin menanjak setelah dipercaya memegang sejumlah jabatan strategis.

Beberapa di antaranya Kapolres Bandung pada 2007, Wakapolwiltabes Bandung, dan Kapoltabes Yogyakarta pada 2009.

Pada 2013, ia menjabat Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Setahun kemudian, Dofiri dipercaya menjadi Karobinkar SSDM Polri.

Kariernya semakin kuat ketika dipercaya menjadi Kapolda Banten pada 2016.

Di tahun yang sama, ia juga sempat menjabat Kapolda DIY.

Selanjutnya, ia dipercaya menjadi Asisten Logistik (Aslog) Kapolri pada 2019.

Pada 2020, Ahmad Dofiri kembali dipercaya menjadi Kapolda Jawa Barat.

Kariernya kemudian berlanjut sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri pada 2021.

Pada 2023, ia ditunjuk sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri sebelum akhirnya dipercaya menjadi Wakapolri pada 2024.

Peran dalam Kasus Ferdy Sambo

Nama Ahmad Dofiri juga sempat menjadi sorotan publik saat pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Kasus tersebut melibatkan mantan Kepala Divisi Propam Polri, Ferdy Sambo.

Saat itu Dofiri memimpin sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang memeriksa dugaan pelanggaran etik Ferdy Sambo.

Sidang tersebut digelar pada Agustus 2022.

Dalam sidang tersebut, Komisi Kode Etik Polri akhirnya menjatuhkan sanksi berat kepada Ferdy Sambo.

Sanksi tersebut berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi Polri.

Keputusan itu menjadi salah satu langkah penting dalam upaya reformasi internal Polri.

Apresiasi dari Kapolri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara terbuka menyampaikan apresiasi terhadap sosok Ahmad Dofiri.

Hal itu disampaikan saat acara pelepasan purna tugas Dofiri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta.

Menurut Listyo, Ahmad Dofiri merupakan figur yang memiliki kemampuan luar biasa serta pengalaman panjang di institusi kepolisian.

Ia juga menilai Dofiri selalu mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.

“Saya tentunya ucapan saya ini tidak hanya dari mulut tapi juga dari hati, karena saya betul-betul merasakan bantuan beliau,” ujar Listyo.

Dengan pengalaman panjang di kepolisian, Ahmad Dofiri kini diharapkan dapat memberikan kontribusi strategis bagi pemerintah.

Terutama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional serta mendorong reformasi di tubuh Polri. (*)