BANGKAPOS.COM--Presiden Prabowo Subianto mengaku terkejut setelah mengetahui jumlah entitas perusahaan yang berada di bawah ekosistem Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ternyata mencapai lebih dari 1.000 perusahaan.
Awalnya, Prabowo mengira jumlah perusahaan yang dikelola negara hanya sekitar 250 entitas. Namun setelah mempelajari data lebih dalam, jumlah tersebut ternyata jauh lebih besar dari perkiraannya.
Menurutnya, tidak ada sistem manajemen di dunia yang mampu mengelola ribuan entitas perusahaan secara efektif di bawah satu manajemen.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam peringatan HUT ke-1 Badan Pengelola Investasi Danantara di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Prabowo menjelaskan bahwa pendirian BUMN pada masa awal kemerdekaan merupakan langkah strategis para pendiri bangsa untuk memenuhi kebutuhan industri yang saat itu belum dimiliki Indonesia.
Misalnya, ketika Indonesia belum memiliki industri tekstil, negara mendirikan pabrik tekstil seperti Patal Senayan.
Begitu juga ketika kebutuhan kertas untuk pendidikan meningkat, negara membangun industri kertas.
Di sektor kesehatan, pemerintah juga mendirikan perusahaan farmasi karena pada masa itu Indonesia belum memiliki industri obat-obatan sendiri.
Namun, seiring berjalannya waktu, Prabowo menilai tujuan awal tersebut mengalami berbagai penyimpangan dalam praktiknya.
Prabowo mencontohkan salah satu BUMN besar, yakni Pertamina, yang kini memiliki ratusan anak perusahaan hingga ke tingkat cucu perusahaan.
Ia mengaku terkejut ketika mengetahui jumlah anak dan cucu perusahaan Pertamina mencapai sekitar 200 entitas.
"Negara mendirikan perusahaan strategis seperti Pertamina dengan niat baik. Tapi kemudian muncul anak perusahaan, cucu perusahaan, bahkan cicit perusahaan," ujarnya.
Selain jumlah perusahaan yang sangat banyak, Prabowo juga menyoroti aturan yang dinilainya tidak masuk akal terkait proses audit perusahaan BUMN.
Ia mengatakan perusahaan BUMN dapat diaudit oleh negara, tetapi terdapat aturan yang menyebutkan bahwa cucu perusahaan tidak bisa diaudit oleh negara.
"Kalau BUMN boleh diaudit oleh negara, tapi katanya cucu perusahaan tidak boleh diaudit. Peraturan dari mana ini?" kata Prabowo.
Menurutnya, aturan tersebut berpotensi membuka celah terjadinya penyimpangan, terutama karena banyak BUMN yang memiliki ratusan anak usaha.
Untuk memperbaiki tata kelola tersebut, pemerintah saat ini melakukan konsolidasi pengelolaan BUMN melalui Badan Pengelola Investasi Danantara.
Prabowo menyebut lembaga ini mengelola aset negara dengan standar manajemen terbaik dunia, mirip dengan konsep Sovereign Wealth Fund (SWF) yang digunakan banyak negara.
Menurutnya, sejak didirikan setahun lalu, tingkat Return on Asset (ROA) pengelolaan investasi melalui Danantara meningkat lebih dari 300 persen.
Namun demikian, ia menilai angka tersebut masih jauh dari target yang diharapkan.
Prabowo menjelaskan bahwa perusahaan yang sehat seharusnya memiliki ROA minimal sekitar 10 persen.
Jika kinerja sangat baik, ROA bahkan bisa mencapai 12 hingga 15 persen.
Saat ini ROA Danantara masih berada di kisaran 5 persen. Meski demikian, ia menilai capaian tersebut tetap dapat memberikan kontribusi besar bagi negara.
Menurut perhitungannya, jika ROA berada di angka 5 persen, maka lembaga tersebut setidaknya harus mampu mengembalikan sekitar 50 miliar dolar AS per tahun atau setara sekitar Rp800 triliun ke kas negara.
"Saya ingatkan, sasaran kita masih cukup jauh. Saudara harus bisa memberi return minimal 5 persen dan mengembalikan ke negara sekitar 50 miliar dolar setiap tahun," tegas Prabowo.
Sumber : Kompas.com
