TRIBUNNEWS.COM - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah semakin meningkat setelah pemerintah Iran secara tegas menolak perundingan gencatan senjata.
Sikap ini memperlihatkan bahwa konflik yang telah berlangsung hampir tiga pekan belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda, bahkan justru berpotensi meluas ke kawasan yang lebih luas.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa negaranya tidak akan terlibat dalam negosiasi gencatan senjata karena menganggap Amerika Serikat sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pecahnya perang.
"Kami tidak pernah meminta gencatan senjata, dan kami bahkan tidak pernah meminta negosiasi," kata Araghchi dalam wawancara dengan program Face the Nation di jaringan CBS AS, dikutip Tribunnews.com, Kamis (19/3/2026).
Ia juga menegaskan bahwa Iran tidak memulai konflik tersebut, melainkan hanya merespons agresi yang terjadi.
Menurut Araghchi, tujuan Iran bukan sekadar menghentikan konflik sementara, tetapi mengakhiri perang secara permanen.
Pernyataan ini sekaligus membantah klaim Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang sebelumnya menyebut Iran siap membuka ruang negosiasi untuk menghentikan pertempuran.
Adapun penolakan Iran terhadap gencatan senjata bukan tanpa alasan.
Secara strategis, Iran ingin memastikan bahwa konflik ini tidak hanya berhenti sementara, tetapi benar-benar berakhir tanpa membuka peluang perang baru di masa depan.
Selain itu, dengan menyalahkan Amerika Serikat sebagai pihak utama, Iran berupaya membangun narasi internasional bahwa mereka berada di posisi defensif, bukan agresor.
Di sisi lain, eskalasi serangan dan perluasan target menunjukkan bahwa konflik ini telah melampaui batas bilateral dan berpotensi menjadi krisis regional bahkan global.
Baca juga: Iran Tetap Kuat di Selat Hormuz, Trump Mau Kerahkan Ribuan Pasukan Amerika ke Timur Tengah
Sikap keras diberlakukan Iran usai pemerintah Teheran mengonfirmasi tewasnya pejabat tinggi keamanan, Ali Larijani, dalam serangan yang diduga dilakukan Israel.
Selain Larijani, beberapa tokoh penting lainnya juga dilaporkan tewas, termasuk komandan milisi Basij dan Menteri Intelijen Iran.
Iran menilai serangan terhadap pejabat tinggi tersebut sebagai bentuk eskalasi serius yang tidak bisa dibiarkan. Sebagai respons, militer Iran bersumpah akan melakukan pembalasan.
Tak lama setelah itu, Iran melancarkan serangan ke sejumlah negara di kawasan Teluk seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab, serta serangan langsung ke Tel Aviv.
Serangan balasan ini menandai perluasan konflik yang sebelumnya lebih terfokus antara Iran dan Israel.
Selain menimbulkan kerugian material, serangan Iran turut memicu dampak paling signifikan yakni terganggunya jalur pelayaran di Selat Hormuz.
Jalur ini merupakan salah satu rute perdagangan minyak terpenting di dunia, yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak global.
Ketegangan militer dan ancaman terhadap kapal tanker membuat banyak negara dan perusahaan enggan melintasi jalur tersebut.
Araghchi menegaskan bahwa Iran tidak akan membiarkan musuhnya memanfaatkan jalur strategis tersebut.
Baca juga: Pentagon Ajukan Dana Sekitar Rp3.000 Triliun Lebih untuk Perang Iran
Namun di sisi lain, Iran juga membuka kemungkinan bagi negara tertentu untuk tetap melintas dengan syarat keamanan yang ditentukan.
Akibat ketegangan inui, distribusi energi global terganggu dan harga minyak melonjak tajam.
Tidak hanya sektor energi, gangguan di Selat Hormuz juga berdampak pada rantai pasok global. Jalur ini tidak hanya dilalui minyak, tetapi juga berbagai komoditas penting lainnya.
Ketidakpastian keamanan membuat biaya logistik meningkat karena perusahaan harus menanggung premi asuransi yang lebih tinggi serta biaya pengalihan rute.
Para analis menilai, jika jalur ini benar-benar lumpuh dalam waktu lama, dunia berpotensi menghadapi krisis energi yang lebih luas.
Selain memicu lonjakan harga minyak, kondisi tersebut juga dapat memperburuk ketidakstabilan geopolitik dan memperbesar risiko resesi global.
(Tribunnews.com/Namira)
