TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada para menteri Kabinet Merah Putih agar tidak menggelar open house secara berlebihan saat momen Lebaran 2026.
Presiden Prabowo telah menyampaikan instruksi untuk tidak berlebihan saat Open House Lebaran 2025 dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyandingkan arahan ini dengan situasi pascabencana yang melanda sejumlah daerah di Indonesia.
Prabowo menyebut masih banyak masyarakat yang terdampak bencana, sehingga para pejabat diminta memberi contoh dengan menjaga kesederhanaan.
Baca juga: Instruksi Prabowo soal Open House Kementerian dan Lembaga Negara, Istana Terbitkan Surat Edaran
Dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026) lalu, Prabowo mengatakan, “Saudara kita di daerah bencana, dan suasana ini kita kasih contoh ke rakyat.”
Instruksi Prabowo ini juga telah dituangkan dalam Surat Edaran (SE) yang disebarluaskan ke berbagai instansi pusat.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan instruksi dalam SE tersebut bertujuan agar pejabat publik memperlihatkan solidaritas sosialnya di tengah masih adanya rakyat yang alami kesulitan ekonomi.
“Kami sudah sampaikan surat edaran untuk seluruh kementerian dan lembaga untuk kami imbau untuk tidak berlebihan di dalam menyelenggarakan open house maupun halal bihalal,” kata Prasetyo, di Gedung Kementerian Pertahanan, Selasa (17/3/2026).
Sejak minggu pertama bulan Ramadan, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni sudah menyatakan tidak akan menggelar acara open house.
Hal ini disampaikan sejak awal untuk memberi kesempatan bagi jajaran staf kementerian bisa segera membeli tiket mudik ke kampung halaman masing - masing.
“Idul Fitri kali ini saya tidak akan menyelenggarakan open house.
Ini saya lakukan untuk memberi kesempatan kepada bapak/ibu sekalian agar dapat membeli tiket mudik dari sekarang dan memanfaatkan Idul Fitri untuk bersilaturahmi dengan keluarga di kampung masing - masing,” kata Raja Antoni dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, Selasa (24/2/2026) lalu.
Selain itu Raja Antoni juga meminta jajaran kementerian untuk tidak mengirim bingkisan atau parsel Hari Raya dalam bentuk apa pun.
Kata dia, parsel atau bingkisan bisa tetap disiapkan untuk diberikan kepada orang-orang sekitar yang membutuhkan.
“Saya mengajak bapak/ibu tetap membeli hampers namun tidak dikirimkan kepada saya tapi dikirim kepada orang-orang yang ada di sekitar bapak/ibu sekalian yang membutuhkan,” katanya.
Senada dengan Raja Antoni, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga menyatakan tidak akan menggelar open house saat Lebaran.
Selain karena adanya instruksi dari Presiden Prabowo, Purbaya juga lebih memilih berhemat saat merayakan Idul Fitri nanti.
“Enggak boleh katanya open house. Enggak (open house) kayaknya. Saya ngirit - ngirit,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Adapun perihal pelaksanaan ibadah Salat Id, Purbaya akan melaksanakannya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
“Saya di pajak, Kantor Pusat,” katanya.
Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.
Keputusan ini didasarkan pada hasil sidang isbat yang menjadi forum musyawarah dengan menimbang data hisab dan hasil rukyatul hilal atau pengamatan hilal di berbagai wilayah Indonesia.
Sidang isbat tersebut digelar di Auditorium H.M Rasjidi, Kantor Kementerian Agama Thamrin, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis petang (19/3/2026).
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, kesimpulan 1 Syawal jatuh pada Sabtu, karena hasil pengamatan hilal di seluruh wilayah Indonesia, hilal tidak terlihat dari Sabang hingga Merauke atau tidak memenuhi syarat sesuai kesepakatan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).
Sidang isbat ini dihadiri perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis, perwakilan Duta Besar Negara Sahabat seperti Dubes UEA untuk RI Abdulla Salem Obaid Al Dhaheri, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam dari Nahdlatul Ulama.
Baca juga: Perang AS-Israel dan Iran, Daftar Negara yang Lakukan Penghematan, Malaysia tak Ada Open House
(*)
